Selasa, 02 September 2014

POLISI KITA DAN ADRIANUS MELIALA

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”



Dari bulan ke bulan selalu ada oknum polisi kita dari berbagai pangkat yang melakukan tindakan yang mencederai rasa keadilan. Ada yang melakukan penganiayaan, mencuri dengan kekerasan, memperkosa, berdagang narkoba, korupsi dll. Sekarang Kapolri lebih suka maumempolisikan Adrianus Meliala dari pada introispeksi diri.

Apa yang perlu dilakukan? Saya Muchtar Pakpahan berpendapat.

    Naikkan gaji polisi termasuk seluruh PNS dan militer hingga gaji yang lebih dari sekedar layak dibarengi Indonesia adalahnegara welfarestate.
    Cukupkan anggaran penegakan hukum dalam APBN. Jangan ada alasan meminta bantuan dana baik ke bupati, Gubernur, BUMN dan pengusaha setempat.
    Lakukan pendisiplinan polisi, PNS dan militer dengan keras, yakni adanya penghukuman dan penghargaan. Untuk ini buka telinga lebar-lebar mendengar keluhan rakyat.
    Hentikan mempolisikan Adrianus Meliala.

Relawan diserukan harus terus ikut bergerak mengawal penegakan hukum dibawah pemerintahan Jokowi-JK. Jadilah  Relawan yang menjadi mata, telinga dan cermin hati nurani presiden dan wakil presiden.

Senin, 01 September 2014

MAKNA AWARD YANG DITERIMA MUCHTAR PAKPAHAN

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”


Sabtu 30 Agustus 2014, mulai pukul 10.00 bertempat di istana Negara Republik Demokratik Timor Leste, berlangsung upacara penyerahan award kepada Muchtar Pakpahan dan 19 orang lainnya dari berbagai Negara. Presiden Timor Leste SE Taur Matan Ruak, dalam penjelasan singkat karena Muchtar Pakpahan memberi pandangan jalan keluar memecahkan masalah Timor Timur (yang sekarang Timor Leste) ditambah kegiatan kemanusiaan dan pembelaan HAM yang dilakukan Muchtar Pakpahan.
Sewaktu berlangsung jamuan makan malam yang dilaksanakan Perdana Menteri yang diwakili wakil Perdana Menteri Fernando Lasama, Muchtar Pakpahan diberi kesempatan memberikan kata sambutan. Adapun pesan Muchtar Pakpahan adalah seperti berikut. Kemerdekaan ini harus dirasakan oleh rakyat Timor Leste sebagai Negara yang merdeka. Yang terpenting, wujudkan Negara welfarestate, dan para pemimpin belajar dari kesuksesan Singapura dibawah kepemimpinan Lee Kwan Yu, jangan tiru kepemimpinan Indonesia setelah Soekarno. Saudara-saudara pemimpin haruslah berperilaku jujur, merakyat dekat dengan rakyat, bersih dari korupsi, dan menetapkan program yang terukur. Akhirilah heroiknya perjuangan memperoleh kemerdekaan, tetapi isilah kemerdekaan itu. Sekali lagi saya serukan belajarlah dari keberhasilan Singapura.
Sebagai tambahan saya minta universitas yang ada di Dilli melakukan satu rangkaian kegiatan yang ikut menetapkan outline program pemerintah, dan melakukan studi evaluasi setiap waktu tertentu. Ada target yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, dan ada sasaran setiap tahun. Ucapan itu perlu karena resepsi itu dihadiri petinggi universitas.

MENGAPA MUCHTAR PAKPAHAN MEMPEROLEH AWARD?

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”


Waktu Muchtar Pakpahan dipenjarakan di Medan sejak tanggal 13 Agustus 1994 sampai 19 Mei 1995, Muchtar menulis buku yang berjudul POTRET NEGARA INDONESIA. Salah satu isi buku ini adalah tentang Timor timur (yang sekarang menjadi Timor Leste halaman125-128 dan cara menyelesaikan masalah ketatanegaraan Indonesia melalui jalan reformasi hal 138. Isi buku ini Muchtar pidatokan di konferensi Internasional di Lisbon pada tahun 1995. Tahun 1996 buku ini dan pidato saya di Lisbon sebagai bagian yang didakwakan subversif kepada Muchtar ketika dipenjarakan 1996-1998.
Berikut ini adalah isi buku POTRET NEGARA INDONESIA di halaman 125-128: Timor Timur.
Timor Timur
Sampai saat ini Timor Timur tidak kunjung selesai. Kasus Timor Timur ini menghabiskan banyak energi, dan di dunia internasional masalah ini banyak mendatangkan aib bagi Indonesia. Apakah secara ekonomi dan politik Indonesia beruntung apabila Timor Timur digabungkan dengan Indonesia, sehingga Indonesia ngotot memasukkannyake wilayah Indonesia? Yang jelas dikalangan rakyat Timor Timur masih ada perasaan berkata, “Timor Timur setelah dijajah Portugal di jajah Indonesia”. Kelompok ini, tidak merasakan adanya integrasi dengan Negara Indonesia. Di dunia internasional pun atas plopor Portugal, timbul tuduhan,.”Indonesia adalah penjajah atas Timor Timur”
Fakta di atas masih terus ada dan masih akan terus ada, bila pendekatan penanganannya masih dengan cara represif seperti selama 20 tahun ini. Harus ada pendekatan baru yang bersumber dari amanah pembukaan UUD 1945. Perdamaian abadi dan keadilan social adalah dasarnya, serta demokrasi dan perlindungan HAM adalah jalan keluarnya.
Untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas, hendaknya rakyat Timor Timur diberikan hak referendum secara demokratis untuk menentukan apakah Timor Timur meneruskan berintegrasi dengan Indonesia, atau merdeka sendiri menjadi suatu Negara yang berdaulat. Ada 4 pertimbangan yang akan saya kemukakan, yaitu :
(1) Prinsip Ideologi
(2) Prinsip misi
(3) Pendekatan sejarah
(4) Fakta
Berikut ini prinsip tersebut akan saya bahas satu persatu.
Prinsip Ideologi
Dimuka telah dijelaskan, pandangan Indonesia dalam hubungan dan pergaulannya dalam dunia internasional, adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social yang sesuai dengan pancasila. Masalah Timor Timur, telah kita tangani dengan cara militer selama hampir 20 tahun, namun masalah itu tetap tidak kunjung selesai. Dari segi ideologi, barangkali ada yang harus di kaji ulang mengenai cara kita menyelesaikan masalah disitu.
Dasar kita adalah kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apakah selama ini kita masih berpegang teguh pada dasar itu, atau sudah menyimpang? Sepertinya Indonesia tidak rela memberikan kemerdekaan pada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri secara demokratis, melalui referendum “merdeka sendiri” ata “meneruskan berintegrasi dengan Indonesia”. Yang jelas perdamaian abadi justru tidak tercapai di Timor Timur.
Prinsip Misi
Misi Indonesia di dunia internasional adalah menghapuskan penjajahan di dunia, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dank arena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
Di dunia internasional ada Negara yang menuduh Indonesia mencaplok atau menjajah Timor Timur. Padahal, Indonesia mempunyai misi menghapuskan penjajahan dimuka bumi. Adalah tidak mengenakan menerima tuduhan sebagai penjajah atau pencaplok, padahal misi Indonesia adalah menghapuskan penjajahan.
Fakta lain yang selalu menjadi bahan pembicaraan di dunia internasional adalah, tentara Indonesia dianggap sering bertindak dengan tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Kasus Dili dan Liquisa adalah bukti yang dihembuskan mengenai perilaku tentara Indonesia di samping bukti kasus lainnya.
Pendekatan Sejarah
Secara geografis, Timor Timur yang satu jajaran pulau dengan Nusa Tenggara Timur, adalah bahagian Nusantara. Secara sejarah, wilayah Nusantara itulah yang menjadi wilayah Republik Indoensia. Ada 2 pilihan yang tersedia ketika Indonesia diperhadapkan dengan mana yang dimaksud dengan nusantara, pilihannya antara peninggalan Mataram-Majapahit atau bekas kolonialisme Belanda. Kalau pendekatan pertama, berarti Papua Nugini, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam dan Filippina masih masih masuk Negara Republik Indonesia kalau demikian hal nya, dalam konteks sekarang, Indonesia harus berperang dan menaklukkan mereka semua. Dengan bijaksana kita pilih yang kedua, yakni semua bekas wilayah jajahan Belanda.
Jika pendekatannya adalah berdasarkan sejarah yakni semua bekas wilayah jajahan Belanda masuk kedalam wilayah Republik Indonesia, maka berarti Timor Timur juga termasuk kedalam wilayah Indonesia. Sebab Timor Timur adalah bekas jajahan Portugis. Akan tetapi, Indonesia hendaknya tidak menutup diri, sekiranya rakyat Timor Timur berkeinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia yang tentunya ditempuh dengan tata cara yang demokratis.
Fakta
Faktanya, masih banyak rakyat Timor Timur yang tidak mengakui telah berintegrasi dengan Indoensia. Mereka menuduh Indonesia telah melakukan tindakan pencaplokan. Berapa persen mereka yang tidak setuju, perlu diuji dnegan cara yang wajar dan demokratis.
Berdasarkan 4 butir pertimbangan diatas, adalah tepat bila kepada rakyat Timor Timur diberikan hak menentukan nasib sendiri melalui referendum, apakah mereka meneruskan berintegrasi dengan Indoensia atau mereka merdeka sendiri. Referendum ini sebaiknya dilakukan dibawah pengawasan PBB.
Indonesia tidak perlu khawatir, karena Indonesia akhirnya sudah melakukan sesuatu yang cukup berarti di Timor Timur. Dan kalau ternyata dalam referendum itu rakyat lebih banyak memilih merdeka, Indonesia harus menerimanya dengan lapang dada. Indonesi aharus berlapang dada, karena Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945.
Saya yakin, dengan memberikan pilihan referendum maka permasalahan Timor Timur akan dapat diselesaikan dengan tuntas. Mari kita merenungkan dengan baik, objektif dan kepala dingin, dan jangan didahului prasangka buruk dan apriori.

BISRI MUSTAFA, BEBAS MURNI (Vrijspraak)

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”


Bisri Mustafa, SE salah satu pengurus DPP SBSI yang mengadvokasi lingkungannya atas pembangunan yang tidak sesuai dengan amdal dikriminalisasi oleh pengembang pembangunan Apartemen LA City milik PT. Spekta Properti Indonesia. Bisri dituduh melakukan penghinaan dan didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP dan Primair melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP, Subsidair melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP. Dakwaan itu bermula atas kegigihan Bisri membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya mengenai lingkungan hidup bagi masyarakat disekitar tempat tinggalnya Jl. Gg. Masjid Al Mujahidin Pasar Kambing Rt.010/Rw.004 Kelurahan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan.


Didaerah itu oleh PT.Spekta Properti Indonesia (Pelapor) tengah membangun sebuah apartement LA City yang diduga bersekongkol dengan BPLH DKI menerbitkan ijin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Panitia P2B DKI Jakarta mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terdakwa merasa ada yang tidak benar dengan administrasi terbitnya surat-surat tersebut sehingga oleh terdakwa memasang spanduk yang bertuliskan “ AMDAL DAN IMB BODONG TUTUP APARTEMENT LA CITY…! SUMBER BENCANA BAGI KAMI, USUT OKNUM PEJABAT DINAS TERKAIT, BPLHD, P2B, TATA RUANG DAN ASBANG”,. Perbuatan itu dilaporkan pengembang ke Polres Jakarta Selatan hingga proses sidang memutuskan saudara Bisri Mustafa, SE “ Bebas Murni ” (Vrijspraak) kemarin pada hari Rabu, 27 Agustus 2014.
Putusan ini adalah bentuk komitmen para hakim dalam menegakkan hukum di Indonesia. Independensi hakim dalam memutuskan perkara ini perlu di apresiasi dalam implementasinya dalam sebuah Negara hukum, tegas Bernad Hasiholan dept.Humas DPP SBSI.
Pembelaan atas kasus ini dilakukan langsung oleh LBH SBSI, dimana Bisri merupakan seorang pengurus salah satu sektor DPP SBSI, terang Ecy Tuasikal, SH.
LBH SBSI selalu dan komitmen untuk membela orang-orang yang terzalimi oleh penguasa dan kami tidak pernah meminta imbalan apapun kepada klien yang mempercayakannya kasusnya untuk kami tangani, tegas Ecy lagi.
Indikasi persengkokolan dinas-dinas terkait mengenai dikeluarkannya IMB DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan yang dikeluarkan P2B itu tidak cermat, namun putusannya ditolak dan sekarang dalam proses banding.

Gugatan Guru Besar Muchtar Pakpahan Dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”

Hari ini selasa 26 Agustus 2014 berlangsung sidang perkara No. 141/Pdt.G/2014PN.Jakpus yang dihadiri Sdri. Gusmawati Azwar, SH mewakili Muchtar Pakpahan. Cahyaning Nuratih Widowati, Ryan Palasi, Carolita Novinia Yuanita, Rollana Mumpuni mewakili DIKTI.
Muchtar Pakpahan mengajukan gugatan No. 162/6/2013/PTUN.JKT.
Adapun gugatan itu terjadi karena usulan Guru Besar Muchtar Pakpahan dipersulit dengan alasan yang mengada-ada. Tanggal 28 November 2012 usulan Guru Besar Muchtar Pakpahan diajukan oleh Kopertis III kepada Direktorat Jederal Cq. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kum 878,53. Kum yang dibutuhkan adalah 850. Karena tidak ada kabar hingga Juni 2013, Muchtar Pakpahan menanyakan melalui SMS kepada Ibu Ani Yudhoyono (Ibu Negara). Kemudian Akhir Juni 2013 dari nomor itu diforward sms dari Menteri M.Nuh yang isinya : Alhamdulillah pross GB pak Muchtar sudah clear, tinggal menunggu SK.
Senin 1 Juli 2013, Muchtar Pakpahan mendatangi kantor DIKTI dan bertemu dengan staff DIKTI bernama Wasis, dia jawab sudah disetuji tinggal menunggu verifikasi di online apakah ada plagiat dan menunggu sekitar dua bulan karena belum ada dana yang tersedia, dananya dialokasikan dulu.
Kawan-kawan Muchtar Pakpahan sudah banyak yang menyarankan untuk memberikan setidaknya Rp. 25.000.000. Lalu Muchtar Pakpahan kembali minta tolong ke Ibu Ani Yudhoyono melalui sms yang isinya “Selamat pagi bu. Sekali lagi mohon dibantu SK Guru Besar saya. Memang saya sudah siapkan gugatan ke PTUN. Tuhan berkati ibu.tq” kemudian dihari yang sama dijawab “Pak Muchtar, saya sudah membantunya, namun Kemendikbud yang punya wewenang. Maaf”.
Pada akhirnya DIKTI mengeluarkan surat No.1143/E4.5/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang hanya menyatakan tanpa menyebut Kum Muchtar Pakpahan.
Muchtar Mengambil kesimpulan bahwa ini adalah tindakan birokrasi yang harus di revolusi maka dari itu Muchtar Pakpahan mengajukan gugatan No. 162/G/2013/PTUN.JKT. Gugatan tersebut dikabulkan PTUN. Yang isinya:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan No.1143/E4.5/2013 tertanggal 16 Juli 2013, Perihal Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependididkan No.1143/E4.5/2013 tertanggal 16 Juli 2013, Perihal Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan mengkoreksi kembali Usulan Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);.

Kamis, 31 Juli 2014

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”




PROGRAM MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABINET GOTONGROYONG REVOLUSI MENTAL
REPUBLIK INDONESIA MASA KERJA 2014-2019
DIMAJUKAN OLEH MUCHTAR PAKPAHAN

I. MODAL DASAR
Ada tiga modal dasar untuk memajukan diri menjadi calon Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang memperlihatkan kompetensi yang berisikan komitmen, pengalaman dan kemampuan akademis. Ketiga hal itu diuraikan berikut ini.

1. PENGALAMAN DAN KOMITMEN
Aktif mengadvokasi kepentingan buruh dan membangun hubungan industrial  pancasila 1978-1998, dan membangun hubungan industrial gotong royong/kekeluargaan/corporate state 1998-sekarang. Selama 36 tahun secara terus menerus melakukan aktivitas tersebut, setiap tahun ada melakukan aksi demonstrasi dan mogok. Untuk komitmen tersebut, mendapatkan 7 penghargaan internasional. ( Lihat riwayat hidup ).

2.  PENGALAMAN JABATAN
1988-1996: Sekretaris Eksekutif LPBH-FAS (Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Lembaga Forum Adil Sejahtera), sebuah LSM di  Jakarta yang banyak mengadvokasi buruh.
1992-2003; dan sejak 2 Desember 2012: Ketua Umum DPP-SBSI (Dewan pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), berkantor pusat di Jakarta.
1999-2005: Governing Body ILO (International Labour Organisation), yang bermarkas di Geneva, Swiss.
2001-2005: Vice President of World Confederation of Labour (WCL) yang bermarkas di Brussel, Belgia.
2003-2011: Pendiri dan board dari foundation of Global Fairness Iniatif (GFI) bersama Bill Clinton Presiden USA), William Kok (Perdana Menteri Belanda), Peter Sonayef (President Bulgaria), Mario Coutareg (Presiden Kosta Rica) dan Jhon Sweeney  (Presiden American Federation of Labour and Council Industries Organisation)  yang bermarkas di Newyork.

3. PENGALAMAN AKADEMIS
Pengajar Hukum Tatanegara dan Perburuhan (S1 HTN, S2 politik, S3 Hukum, kandidat Guru Besar sejak 2013), di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan 1981-1986, di Fakultas Hukum UKI (Universitas Kristen Indonesia) 1986-sekarang, di Fakultas Hukum Untag  1989-1994. Pengajar/penguji S3 di UI tahun 2000-1004.

II.  VISI
Yang dimaksudkan visi ialah sebuah pandangan yang datang dari pemahaman tentang suatu hal, yaitu tentang Hubungan Industrial yang di dalamnya digambarkan nasib rakyat buruh Indonesia.
Visi saya adalah terwujudnya pasal 27 UUD dalam sistem Negara welfarestate, yakni  semua warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan hidup layak dari pekerjaannya. Berarti Pemerintah c/q Menteri Tenaga Kerja berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan menjamin hidup buruh  (setiap orang yang bekerja)  menikmati hidup layak.

III. TUJUAN DAN TARGET
Sebagai Menteri saya menggariskan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 20014-2019 adalah terwujudnya cita-cita nasional yang digariskan alinea 4 Pembukaan UUD  dihubungkan dengan Pasal 27 UUD,  yaitu semua warganegara mendapatkan lapangan kerja dan menikmati hidup layak dari pekerjaannya. Tujuan program yang dikerjakan mengarah pada pembekalan dan peningkatan Sumber Daya Manusia serta menghadirkan adanya kehidupan dan masa depan di pedesaan. Dapat juga dikatakan program membuat adil desa dan kota, atau desentralisasi desa dan kota, atau mengurangi/menghentikan arus urbanisasi.
Target yang akan dicapai :
1.      Tercapainya Hubungan Industrial Gotongroyong sebagai wujud kekeluargaan dan corporate state sistem,  sebagai  implementasi rekomendasi hasil konferensi Bipartit Nasional  Maret 2000 atas prakarsa KADIN, APINDO, SBSI dan SPSI. Fundasi  atau azas dari sistem itu adalah harmonis, demokratis, dinamis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Sistem dan model  Jepang dibuat sebagai acuan, yang ternyata menghasilkan pengusaha Jepang paling beruntung, buruh jepang termasuk kategori paling makmur/sejahtera dan ekonomi Negara Jepang yang paling kuat. Serta dapat dikatakan di Jepang hampir tidak ada mogok atau demonstrasi dan lock-out yang datang dari perselisihan hubungan industrial.
Berikut ini adalah hubungan industrial gotong royong (kekeluargaan dan corporate system) yang ingin dibangun sebagai realisasi revolusi mental.
Kebebasan berserikat, kebebasan berserikat bagi buruh adalah dasar dan awal mensejahterakan buruh. Di gerakan buruh dunia ada gagasan yang berbunyi “strong Union be welfare and people welfare must be strong union[1]. Itu berarti kebebasan berserikat sangat penting bagi buruh/pekerja.
Dalam rangka membangun serikat buruh yang kuat, perlu diadakan regulasi berikut ini :
Buruh bebas menjadi anggota suatu serikat buruh dan juga bebas menjadi tidak anggota. Yang melanggar prinsip ini menjadi kategori pelanggaran HAM, termasuk pidana.
Buruh yang sudah anggota suatu serikat buruh dan menandatangani gajinya dipotong untuk iuran keanggotaan, perusahaan tempat kerja wajib memotong dan mengirimkannya ke rekening yang diminta sesuai dengan jumlah yang diminta/sewaktu buruh menandatangani pernyataan. Ini disebut COS (Check of System) atau disebut juga potong atas.
Buruh/pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh, wajib menyumbangkan sebesar iuran anggota salah satu serikat buruh yang dipilihnya. Boleh tidak menjadi anggota akan tetapi wajib memberi donasi, karena dia menikmati hasil perjuangan serikat buruh. Ini disebut Positive Union Shop (sikap positif kepada serikat buruh)
Dibentuk Dewan Buruh Nasional (DBN),  Dewan Buruh Propinsi (DBP) dan Dewan Buruh Kota/kabupaten (DBK) agar ada wakil buruh di bipartite, tripartite, ILO, WTO, IMF dan WB. Minimal setiap 10 orang, buruh dapat mendirikan serikat buruh perusahaan (SBP). Minimal gabungan 3 SBP berhak menjadi anggota DBK. Minimal gabungan 1/3 DBK di satu provinsi berhak menjadi anggota DBP, selanjutnya minimal 1/3 DBP berhak menjadi anggota DBN. Jumlah delegasi setiap serikat pekerja/buruh diatur secara proporsional.
Ada dana dari pajak buruh yang diserahkan kepada serikat buruh dalam rangka penguatan serikat buruh dan pendidikan/pelatihan buruh.
Di setiap perusahaan sedapat mungkin ada ruangan untuk kantor serikat buruh.
           Menurut saya yang juga pendapatnya sama dengan pendapatnya Wilfred Jenks & Johannes Schregle[2]  bahwa serikat buruh dan hubungan industrial adalah hal yang paling penting membicarakan industrialisasi dan perdagangan (atau bisnis).[3]. Demikian juga Bank Dunia (The world Bank) mengemukakan betapa pentingnhya peranan serikat buruh ketika membicarakan Perjanjian Kerja Bersama. Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  memudahkan menyatukan kepentingan buruh, dan juga membuat kelangsungan usaha yang nyaman dan damai[4].
             Kebebasan berserikat adalah alasan utama mengapa serikat buruh mengambil inisiatif untuk mendirikan ILO (International Labour Organizatrion). Di antara 7 kovensi dasar ILO   ada 2 yang mengatur kebebasan berserikat yaitu no 87 dan 98.[5]. Itu juga alasan utama mengapa internasional mengalamatkan kritik yang keras ke pemerintahan Soeharto, sehingga waktu reformasi dimulai, Presiden BJ. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden No 83 tahun 1998 yang meratifikasi Konvensi ILO No 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi[6].
             Untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang betapa seriusnya pelanggaran atas hak-hak buruh selama pemerintahan Soeharto, saya perkenalkan penulis  Dan La Botz  yang menulis buku sebanyak 352 halaman berjudul : MADE IN INDONESIA, INDONESIAN WORKERS SINCE SUHARTO[7]  Dia menjelaskan peranan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berjuang untuk kebebasan berserikat. LSM melahirkan serikat-serikat buruh, membantu mereka melakukan mogok, dan LSM juga membantu mencari alternatif pemecahan masalah (hal 129). Dia memperkenalkan dan menguraikan dua pemimpin buruh alternatif yakni Muchtar Pakpahan and the SBSI (hal 189-228) dan Dita Sari and the FNPBI (page 229-252). Banyak pemimpin buruh dipenjarakan dan beberapa dibunuh seperti  Marsinah di Surabaya 1993 dan Rusli di Medan 1994.

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pembahasan topik ini sangat penting sebab jaminan ketenangan bekerja bagi buruh mutlak perlu diciptakan. Dalam rangka menciptakan ketenangan bekerja diperlukan regulasi berikut ini :
Pada dasarnya tidak diizinkan/diperbolehkan PHK, kecuali karena dua alasan. Alasan itu ialah karena buruh melakukan kriminal dan atau perusahaan bangkrut. Kriminal ada dua jenis, melakuan tindak pidana lalu dihukum pidana dan kriminal kerja, maksudnya mengganggu kerja, merusak produksi dan bolos-bolos. Buruh yang melakukan kriminal tidak mendapatkan imbalan apapun, tidak ada pesangon dan tidak ada pensiun, sedangkan PHK karena bangkrut mendapat dana pengangguran dari Jamsostek dan santunan pensiun seumur hidup.
Pada pekerjaan permanen (permanent job), semua menjadi buruh tetap tidak diperkenankan adanya buruh kontrak dan outsourching. Setelah seseorang sudah melewati tenggang masa percobaan, yang bersangkutan otomatis demi hukum menjadi buruh/tenaga tetap.
Serikat buruh perusahaan wajib ikut memproses PHK karena kriminal dan atau bangkrut.

Pengupahan, upah atau gaji adalah tujuan membuat adanya hubungan industrial karena itu hal yang penting dibicarakan dengan membuat regulasi berikut ini :
Upah dibicarakan secara bipartit sektoral nasional, dan ditetapkan jumlah minimum secara sektoral nasional.
Hidup layak adalah menjadi dasar penetapan upah. Dari upahnya, buruh dapat menghidupi diri dan keluarganya secara layak. Layak berarti, menikmati makanan dan minuman yang sehat, dapat memiliki rumah, anak dapat sekolah minimal SLA, ada jaminan hari tua dan sekali setahun dapat menikmati liburan.
Realita besaran upah dibicarakan di bipartite tingkat perusahaan, penghasilan sebelumnya dibuat menjadi acuan. Kemampuan real perusahaan dibuat menjadi dasar penghitungan dikaitkan dengan hidup layak. Karena itu mutlak transparansi keuangan dan diketahui oleh serikat buruh.
Demi hukum ditetapkan 20% dari keuntungan bersih setiap tahun diberikan kepada buruh secara kolektif sebagai bonus. Karena itu ada wakil/buruh di Dewan Direksi dan di Komisaris. Tidak hanya dalam rangka menghitung keuangan, tetapi juga merencanakan proses produksi perusahaan. Inti dari butir ini akan membuat rasa tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of responsibility and sense of belonging) akan kuat melekat di hati setiap buruh. Dan sistem ini juga akan membuat budaya kerja keras dan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

PKB (Perjanjian Kerja Bersama), Fungsi PKB sangat penting membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Dalam rangka mencapai PKB yang seperti itu, dibuatlah regulasi seperti berikut ini :
Segala hal yang berhubungan dengan syarat kerja, upah PHK, libur, jam kerja dan kenaikan pangkat/rangking diatur dalam PKB.
PKB ditandatangani wakil buruh dari serikat buruh yang ada di perusahaan. Bila serikat buruh hanya satu maka otomatis serikat buruh yang satu itu wakil buruh. Bila lebih dari satu, ditetapkan secara proporsional, anggotanya 10-100 buruh = 3 wakil; 101-1000 = 5 wakil; 1000-5000 = 7 wakil di atas 5000 = 9 wakil. Untuk itu diperlukan verifikasi tripartit (dinas tenaga kerja, manajemen dan serikat buruh).
PKB dibuat untuk setiap dua tahun berdasarkan perundingan yang kenyataannya berlangsung. PKB ditandatangani wakil buruh dan wakil manajemen.
Bila terjadi perbedaan di wakil buruh ditetapkan berdasarkan suara terbanyak di kalangan wakil buruh tersebut.

Pendidikan, Pelatihan dan Pengupahan. Ada tingkatan pengupahan berdasarkan grade pangkat dari setiap buruh, Demikian juga kenaikan upah berlangsung juga berdasarkan kenaikan regular dan kenaikan prestasi. Untuk menerapkannya dibuat regulasi seperti berikut :
Di setiap perusahaan perlu ada grade/pangkat sebagai sistem jenjang penggajian, berdasarkan ijazah, pengalaman kerja, jabatan dan kreativitas.
Di dalam pendidikan dan latihan meningkatkan mutu kerja yang muaranya meningkatkan produktivitas. Serikat buruh dan manajemen bersama-sama menentukan jenis pendidikan dan latihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Jaminan Sosial Buruh - Jamsosbur pengganti Jamsostek. Penyelenggaraan Jamsosbur (Jaminan Sosial Buruh) adalah jaminan kesejahteraan buruh seumur hidup dengan regulasi seperti berikut :
Penyelenggara Jamsosbur adalah Badan Hukum Perkumpulan bersifat wali amanah (sosial), nirlaba, dikelola bersama tripartite yakni pemerintah, APINDO dan serikat buruh. Badan ini diketuai Presiden sedangkan Menteri Tenaga Kerja menjadi Ketua harian.
Tujuannya adalah mensejahterakan buruh. Segala kegiatan dan pengelolaan dana Jamsosbur ditujukan untuk mensejahterakan buruh.
Programnya adalah dana pensiun sesudah umur 60 tahun, seumur hidup, jaminan kesehatan seumur hidup dan dana tunjangan pengangguran 75% dari gajinya ketika di PHK karena perusahaan bangkrut.
Iurannya dipotong dari gaji/upah buruh + perusahaan, misalnya dari perusahaan/tempat kerja 13% atau 1 berbanding 2, ditambah iuran dari Negara melalui APBN. BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial buruh harus dilengkapi dengan tunjangan pengangguran bagi yang teRkena phk karena perusahaan bangkrut.
Pengelola terdiri dari para professional yang diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara. Semua pemberi kerja apabila mempunyai buruh 10 orang ke atas wajib mendaftarkan buruhnya menjadi peserta jamsosbur, yang tidak mendaftarkan menjadi perbuatan pidana.

Peradilan Perburuhan. RUU Peradilan perburuhan diganti nama dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bila tetap terjadi perselisihan industrial walaupun dengan regulasi di atas diadakan peradilan perburuhan yang penyelesaiannya cepat, adil dan tidak berbiaya dengan regulasi berikut ini :
Perkara perburuhan/hubungan industrial diselesaikan dengan dasar cepat adil dan tidak berbiaya.
Sejak adanya perselisihan di disnaker, ke PHI dan kasasi Mahkamah Agung hingga putusan Mahkamah Agung paling lama 120 hari kerja.
Di tingkat pengadilan pertama dan kasasi ada hakim adhok wakil serikat buruh dan wakil APINDO. Ketika buruh berpekara di PHI tingkat pertama dan kasasi, buruh memilih hakimnya dari daftar yang tersedia, hakim adhok yang tersedia dibuat dalam daftar hakim di pEngadilan negEri dan Hakim Agung di mahkamah Agung.
Menjaga kepentingan yang diwakilinya sedangkan hakim yang ketiga menjadi ketua majelis yang diangkat dari Hakim Pengadilan Negeri.
Serikat buruh dan asosiasi perusahaan mempunyai kewenangan mewakili anggotanya di peradilan perburuhan.
Sebagai kesimpulan, di tahun ketiga diusahakan tidak ada lagi perselisihan industrial yang menimbulkan mogok, demonstrasi dan lock-out.

2. Sebagai prioritas uatama adalah menciptanya Lapangan kerja bagi semua penganggur terbuka dan mengupayakan mereka  berpenghasilan yang memberi hidup layak. Dengan menjalankan berbagai program penciptaan lapangan kerja, ditargetkan di ahir 2015 Indonesia tidak lagi mengirim Tenaga kerja tidak terdidik/terampil  melainkan mengirim tenaga kerja terampil dan siap menghadapi AFTA.

Sebagai catatan penting :
1. Keseluruhan Jumlah TKI 3.998.592, dengan persebaran terbanyak di Saudi Arabia 1.427.928 ditambah sekitar 600.000 dinegara-negara timur tengah lainnya dan Malaysia 1.049.325 (data BNP2TKI tahun 2012). Mayoritas tenaga yang di dua kawasan ini, tdk terdidik dan tidak terampil.

2. Angkatan Kerja Indonesia berjumlah 118,19jt, dan penganggur terbuka 7,39 jt. (BPS Ketenagakerjaan Februar y 2014).

3. Jumlah petugas mediator industrial masih minim, yakni 1.186 mediator, menangani 226.617 perusahaan. Normalnya dibutuhkan paling sedikit 2% dari jumlah perusahaan, jadi dibutuhkan 4.532 mediator.


IV. POKOK-POKOK PROGRAM DAN SASARAN
Ada 4 pokok program yang akan dilakukan, yaitu ;

1. Tentang Organisasi.
a.Bulan pertama mengangkat Tim ahli Menteri yang bertugas membantu Menteri mewujudkan revolusi mental di kementerian tenaga kerja dan transmigrasi:  menyiapkan draft-draft kebijakan yang akan dikerjakan oleh birokrat dan selanjutnya mengawasi   pelaksanaan program oleh birokrat. Tim Ahli Menteri berasal dari Serikat Buruh/pekerja, assosiasi pengusaha di bawah APINDO, pemerhati dan ahli yang jumlahnya dipertimbangkan kemudian.
b.Secara bertahap Tim ahli membantu Menteri mencari eselaon I dan eselon II melalui proses lelang jabatan.

2.Tentang Hubungan Industrial
a. Membentuk  lembaga tripartit yang dibutuhkan (LKS Tripartit, Dewan Pengupahan, Dewan produktivitas dan Dewan Kesehatan dan keselamatan kerja) serta benar-benar memfungsikannya, dengan mewajibkan ada rapat setiap bulannya. Tugas dari rapat-rapat tripartit merekam masalah yang terkait dengan bidang tripartit sekaligus merumuskan pemecahan masalahnya. Adalah penting memperkuat posisi serikat buruh dengan mengusahakan ada serikat buruh di setiap perusahaan,
b. Mengadakan pertemuan meja bundar (round table) dengan Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, APINDO dan SB/SP Nasional mendiskusikan penegakan hukum perburuhan/ketenakerjaan, dan mengisi ketentuan yang sudah dibatalkan oleh MK, sekaligus bertahap menyiapkan RUU mereformasi UU 21/2000, UU 13/2003 dan UU 4/2004, menuju terwujudnya hubungan industrial gotong royong seperti dikemukakan pada visi. Sambil menunggu reformasi ketiga UU yang disebutkan tadi, dapat dikeluarkan sebagai prioritas  Peraturan  Menteri yang berhubungan dengan tahapan  terwujudnya hubungan industrial gotong royong.
c. Untuk memudahkan kordinasi Tripartit, mendorong terbentuknya Dewan Buruh Nasional yang beranggotakan Serikat Buruh/Pekerja Nasional, Dewan Buruh Provinsi yang beranggotakan Serikat Buruh/Pekerja Provinsi dan Dewan Buruh Kota/Kabupaten yang terdiri dari Serikat Buruh/Pekerja Kota/Kabupaten.

3. Tentang Penciptaan Lapangan Kerja
Menciptakan lapangan kerja dipusatkan pada kreasi di dua bidang, yakni potensi alam dan ketrampilan.


a. Potensi alam
Indonesia sangat kaya potensi alamnya, pertanian, pertambangan dan laut.
 Untuk kekayaan alam potensi pertanian, penganggur yang tertarik/berbakat jadi petani, dipersiapkan dengan latihan bertani modern, disatukan dalam satu wilayah dengan produksi sejenis, dibuat wadah koperasi, yang membantu anggota mulai dari penyiapan alat produksi hingga perlindungan pemasaran.
Untuk kekayaan alam pertambangan di suatu wilayah, sedapatnya diusahakan menjadi usaha pertambangan rakyat yang dikelola secara koperasi, yang memenuhi syarat dan standar pertambangan.
Untuk kekayaan alam maritim, dikelola rakyat secara bersama-sama sebagai usaha bersama. Misalnya satu kelompok nelayan diupayakan ada kapal, ada jaring, solar dan es pengawet. Lalu ada koperasi bersama yang menampung, memasarkan dan mempertahankan harga.

b. Potensi ketrampilan dan seni
Sekelompok masyarakat yang mempunyai ketrampilan sama dan atau bakat ketrampilan sama, diorganisir memproduksikan satu jenis produksi, Menteri mengahubungkan produksi ini dengan menteri parawisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan terhadap kreasi seni, ditumbuhkan kegairahan berproduksi dengan penegakan hukum perlindungan hak cipta dari Negara.


 4. Tentang Transmigrasi.
Ada tiga program utama di bidang transmigrasi.
a. Tranmigrasi pangan sawah. Pertama, mengadakan tali air bagi lokasi yang tidak memiliki tali air. Kedua, mengintensifkan serta mengefektifkan lokasi yang sudah ada tali air agar menjadi persawahan yang maksimum berproduksi, dari dua kali produksi pertahun, menjadi tiga kali,  serta menghasilkan produksi ikutan dari produksi pokok yang serba teknologi pertanian.
b. Transmigrasi tanaman keras seperti kelapa sawit, karet dll yang bermasalah seperti plasma dan  inti yang kemudian  menjadi berat ke plasma, dikembalikan ke aslinya, dengan membuat BUMN khusus pabrik penampung seperti Pabrik Kelapa Sawit Penampung.
c. Swatransmigrasi, yang berlangsung selama ini, yang sering menghadapi masalah sudut pengadministrasian yang sering berhadapan dengan pengusaha yang mengambil lahan swatransmigrasi. Lokasi yangseperti ini wajib dibantu pemerintah agar menjadi legal.





V. Penutup
Program ini akan berjalan mencapai tujuan dan target sebagaimana direncanakan apabila mendapat kepercayaan dan dukungan sepenuhnya dari Presiden, kemudian mendapat dukungan dan pengawalan dari stakeholder ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.



[1]  Slogan ini adalah ungkapan seharihari di kalangan para pemimpin buruh di seluruh dunia, baik dalam pertemuan-pertemuan ILO maupunpertemuan-pertemuan ITUC (International Trade Union Confederation)

[3] Wilfred Jenks & Johannes Schregle, idem, p.713
[4] The Word Bank, Unions and Collective BVargaining, edited by Toke Aidt and Zafiris Tzannatos, Washington DC 2002, p 23-25
[5]  ILO Jakarta Office, THE CORE CONVENTIONS OF THE ILO, first published 1999, The Indonesian experience, page  41_53. The other conventions are : No 29 and 125 about abolition of forced labour, no 100 and 111 about prohibition against discrimination, and no 138 about elimination of child labour.
[6] . See ILO Jakarta Office, idem, p 69_70
[7] .Dan La Botz, MADE IN INDONESIA, INDONESIAN WORKERS SINCE SUHARTO. South End Press, Cambridge_Massachusetts, 2001.

Rabu, 02 Juli 2014

BUKTI CUKUP, PRABOWO BERTANGGUNGJAWAB

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”

Tempo terbitan 30 Juni-6 Juli
Tempo terbitan 30 Juni-6 Juli 2014
1. "CUKUP BUKTI PRABOWO JADI OTAK PENCULIKAN" Ujar Mayor Jenderal Syamsu Djalal.
2. "Prabowo kerap berkelit dari tuduhan dalang penculikan. Terus didesak, dia akhirnya mengaku menculik aktivis dengan alasan "MENYELAMATKAN" negara.
3. Pada 21 Agustus 1998, Dewan memutuskan Prabowo terbukti memberi perintah kepada Komandan Grup IV/Sandi Yudha Kopassus dan anggotanya. "Pabowo terbukti melampaui kewenanganya, dan melakukannya berkali-kali" ujar Fachrul Razi, Kepala Staf Umum ABRI saat itu.