Kamis, 31 Juli 2014

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”




PROGRAM MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABINET GOTONGROYONG REVOLUSI MENTAL
REPUBLIK INDONESIA MASA KERJA 2014-2019
DIMAJUKAN OLEH MUCHTAR PAKPAHAN

I. MODAL DASAR
Ada tiga modal dasar untuk memajukan diri menjadi calon Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang memperlihatkan kompetensi yang berisikan komitmen, pengalaman dan kemampuan akademis. Ketiga hal itu diuraikan berikut ini.

1. PENGALAMAN DAN KOMITMEN
Aktif mengadvokasi kepentingan buruh dan membangun hubungan industrial  pancasila 1978-1998, dan membangun hubungan industrial gotong royong/kekeluargaan/corporate state 1998-sekarang. Selama 36 tahun secara terus menerus melakukan aktivitas tersebut, setiap tahun ada melakukan aksi demonstrasi dan mogok. Untuk komitmen tersebut, mendapatkan 7 penghargaan internasional. ( Lihat riwayat hidup ).

2.  PENGALAMAN JABATAN
1988-1996: Sekretaris Eksekutif LPBH-FAS (Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Lembaga Forum Adil Sejahtera), sebuah LSM di  Jakarta yang banyak mengadvokasi buruh.
1992-2003; dan sejak 2 Desember 2012: Ketua Umum DPP-SBSI (Dewan pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), berkantor pusat di Jakarta.
1999-2005: Governing Body ILO (International Labour Organisation), yang bermarkas di Geneva, Swiss.
2001-2005: Vice President of World Confederation of Labour (WCL) yang bermarkas di Brussel, Belgia.
2003-2011: Pendiri dan board dari foundation of Global Fairness Iniatif (GFI) bersama Bill Clinton Presiden USA), William Kok (Perdana Menteri Belanda), Peter Sonayef (President Bulgaria), Mario Coutareg (Presiden Kosta Rica) dan Jhon Sweeney  (Presiden American Federation of Labour and Council Industries Organisation)  yang bermarkas di Newyork.

3. PENGALAMAN AKADEMIS
Pengajar Hukum Tatanegara dan Perburuhan (S1 HTN, S2 politik, S3 Hukum, kandidat Guru Besar sejak 2013), di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan 1981-1986, di Fakultas Hukum UKI (Universitas Kristen Indonesia) 1986-sekarang, di Fakultas Hukum Untag  1989-1994. Pengajar/penguji S3 di UI tahun 2000-1004.

II.  VISI
Yang dimaksudkan visi ialah sebuah pandangan yang datang dari pemahaman tentang suatu hal, yaitu tentang Hubungan Industrial yang di dalamnya digambarkan nasib rakyat buruh Indonesia.
Visi saya adalah terwujudnya pasal 27 UUD dalam sistem Negara welfarestate, yakni  semua warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan hidup layak dari pekerjaannya. Berarti Pemerintah c/q Menteri Tenaga Kerja berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan menjamin hidup buruh  (setiap orang yang bekerja)  menikmati hidup layak.

III. TUJUAN DAN TARGET
Sebagai Menteri saya menggariskan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 20014-2019 adalah terwujudnya cita-cita nasional yang digariskan alinea 4 Pembukaan UUD  dihubungkan dengan Pasal 27 UUD,  yaitu semua warganegara mendapatkan lapangan kerja dan menikmati hidup layak dari pekerjaannya. Tujuan program yang dikerjakan mengarah pada pembekalan dan peningkatan Sumber Daya Manusia serta menghadirkan adanya kehidupan dan masa depan di pedesaan. Dapat juga dikatakan program membuat adil desa dan kota, atau desentralisasi desa dan kota, atau mengurangi/menghentikan arus urbanisasi.
Target yang akan dicapai :
1.      Tercapainya Hubungan Industrial Gotongroyong sebagai wujud kekeluargaan dan corporate state sistem,  sebagai  implementasi rekomendasi hasil konferensi Bipartit Nasional  Maret 2000 atas prakarsa KADIN, APINDO, SBSI dan SPSI. Fundasi  atau azas dari sistem itu adalah harmonis, demokratis, dinamis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Sistem dan model  Jepang dibuat sebagai acuan, yang ternyata menghasilkan pengusaha Jepang paling beruntung, buruh jepang termasuk kategori paling makmur/sejahtera dan ekonomi Negara Jepang yang paling kuat. Serta dapat dikatakan di Jepang hampir tidak ada mogok atau demonstrasi dan lock-out yang datang dari perselisihan hubungan industrial.
Berikut ini adalah hubungan industrial gotong royong (kekeluargaan dan corporate system) yang ingin dibangun sebagai realisasi revolusi mental.
Kebebasan berserikat, kebebasan berserikat bagi buruh adalah dasar dan awal mensejahterakan buruh. Di gerakan buruh dunia ada gagasan yang berbunyi “strong Union be welfare and people welfare must be strong union[1]. Itu berarti kebebasan berserikat sangat penting bagi buruh/pekerja.
Dalam rangka membangun serikat buruh yang kuat, perlu diadakan regulasi berikut ini :
Buruh bebas menjadi anggota suatu serikat buruh dan juga bebas menjadi tidak anggota. Yang melanggar prinsip ini menjadi kategori pelanggaran HAM, termasuk pidana.
Buruh yang sudah anggota suatu serikat buruh dan menandatangani gajinya dipotong untuk iuran keanggotaan, perusahaan tempat kerja wajib memotong dan mengirimkannya ke rekening yang diminta sesuai dengan jumlah yang diminta/sewaktu buruh menandatangani pernyataan. Ini disebut COS (Check of System) atau disebut juga potong atas.
Buruh/pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh, wajib menyumbangkan sebesar iuran anggota salah satu serikat buruh yang dipilihnya. Boleh tidak menjadi anggota akan tetapi wajib memberi donasi, karena dia menikmati hasil perjuangan serikat buruh. Ini disebut Positive Union Shop (sikap positif kepada serikat buruh)
Dibentuk Dewan Buruh Nasional (DBN),  Dewan Buruh Propinsi (DBP) dan Dewan Buruh Kota/kabupaten (DBK) agar ada wakil buruh di bipartite, tripartite, ILO, WTO, IMF dan WB. Minimal setiap 10 orang, buruh dapat mendirikan serikat buruh perusahaan (SBP). Minimal gabungan 3 SBP berhak menjadi anggota DBK. Minimal gabungan 1/3 DBK di satu provinsi berhak menjadi anggota DBP, selanjutnya minimal 1/3 DBP berhak menjadi anggota DBN. Jumlah delegasi setiap serikat pekerja/buruh diatur secara proporsional.
Ada dana dari pajak buruh yang diserahkan kepada serikat buruh dalam rangka penguatan serikat buruh dan pendidikan/pelatihan buruh.
Di setiap perusahaan sedapat mungkin ada ruangan untuk kantor serikat buruh.
           Menurut saya yang juga pendapatnya sama dengan pendapatnya Wilfred Jenks & Johannes Schregle[2]  bahwa serikat buruh dan hubungan industrial adalah hal yang paling penting membicarakan industrialisasi dan perdagangan (atau bisnis).[3]. Demikian juga Bank Dunia (The world Bank) mengemukakan betapa pentingnhya peranan serikat buruh ketika membicarakan Perjanjian Kerja Bersama. Melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  memudahkan menyatukan kepentingan buruh, dan juga membuat kelangsungan usaha yang nyaman dan damai[4].
             Kebebasan berserikat adalah alasan utama mengapa serikat buruh mengambil inisiatif untuk mendirikan ILO (International Labour Organizatrion). Di antara 7 kovensi dasar ILO   ada 2 yang mengatur kebebasan berserikat yaitu no 87 dan 98.[5]. Itu juga alasan utama mengapa internasional mengalamatkan kritik yang keras ke pemerintahan Soeharto, sehingga waktu reformasi dimulai, Presiden BJ. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden No 83 tahun 1998 yang meratifikasi Konvensi ILO No 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi[6].
             Untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang betapa seriusnya pelanggaran atas hak-hak buruh selama pemerintahan Soeharto, saya perkenalkan penulis  Dan La Botz  yang menulis buku sebanyak 352 halaman berjudul : MADE IN INDONESIA, INDONESIAN WORKERS SINCE SUHARTO[7]  Dia menjelaskan peranan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berjuang untuk kebebasan berserikat. LSM melahirkan serikat-serikat buruh, membantu mereka melakukan mogok, dan LSM juga membantu mencari alternatif pemecahan masalah (hal 129). Dia memperkenalkan dan menguraikan dua pemimpin buruh alternatif yakni Muchtar Pakpahan and the SBSI (hal 189-228) dan Dita Sari and the FNPBI (page 229-252). Banyak pemimpin buruh dipenjarakan dan beberapa dibunuh seperti  Marsinah di Surabaya 1993 dan Rusli di Medan 1994.

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pembahasan topik ini sangat penting sebab jaminan ketenangan bekerja bagi buruh mutlak perlu diciptakan. Dalam rangka menciptakan ketenangan bekerja diperlukan regulasi berikut ini :
Pada dasarnya tidak diizinkan/diperbolehkan PHK, kecuali karena dua alasan. Alasan itu ialah karena buruh melakukan kriminal dan atau perusahaan bangkrut. Kriminal ada dua jenis, melakuan tindak pidana lalu dihukum pidana dan kriminal kerja, maksudnya mengganggu kerja, merusak produksi dan bolos-bolos. Buruh yang melakukan kriminal tidak mendapatkan imbalan apapun, tidak ada pesangon dan tidak ada pensiun, sedangkan PHK karena bangkrut mendapat dana pengangguran dari Jamsostek dan santunan pensiun seumur hidup.
Pada pekerjaan permanen (permanent job), semua menjadi buruh tetap tidak diperkenankan adanya buruh kontrak dan outsourching. Setelah seseorang sudah melewati tenggang masa percobaan, yang bersangkutan otomatis demi hukum menjadi buruh/tenaga tetap.
Serikat buruh perusahaan wajib ikut memproses PHK karena kriminal dan atau bangkrut.

Pengupahan, upah atau gaji adalah tujuan membuat adanya hubungan industrial karena itu hal yang penting dibicarakan dengan membuat regulasi berikut ini :
Upah dibicarakan secara bipartit sektoral nasional, dan ditetapkan jumlah minimum secara sektoral nasional.
Hidup layak adalah menjadi dasar penetapan upah. Dari upahnya, buruh dapat menghidupi diri dan keluarganya secara layak. Layak berarti, menikmati makanan dan minuman yang sehat, dapat memiliki rumah, anak dapat sekolah minimal SLA, ada jaminan hari tua dan sekali setahun dapat menikmati liburan.
Realita besaran upah dibicarakan di bipartite tingkat perusahaan, penghasilan sebelumnya dibuat menjadi acuan. Kemampuan real perusahaan dibuat menjadi dasar penghitungan dikaitkan dengan hidup layak. Karena itu mutlak transparansi keuangan dan diketahui oleh serikat buruh.
Demi hukum ditetapkan 20% dari keuntungan bersih setiap tahun diberikan kepada buruh secara kolektif sebagai bonus. Karena itu ada wakil/buruh di Dewan Direksi dan di Komisaris. Tidak hanya dalam rangka menghitung keuangan, tetapi juga merencanakan proses produksi perusahaan. Inti dari butir ini akan membuat rasa tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of responsibility and sense of belonging) akan kuat melekat di hati setiap buruh. Dan sistem ini juga akan membuat budaya kerja keras dan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

PKB (Perjanjian Kerja Bersama), Fungsi PKB sangat penting membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Dalam rangka mencapai PKB yang seperti itu, dibuatlah regulasi seperti berikut ini :
Segala hal yang berhubungan dengan syarat kerja, upah PHK, libur, jam kerja dan kenaikan pangkat/rangking diatur dalam PKB.
PKB ditandatangani wakil buruh dari serikat buruh yang ada di perusahaan. Bila serikat buruh hanya satu maka otomatis serikat buruh yang satu itu wakil buruh. Bila lebih dari satu, ditetapkan secara proporsional, anggotanya 10-100 buruh = 3 wakil; 101-1000 = 5 wakil; 1000-5000 = 7 wakil di atas 5000 = 9 wakil. Untuk itu diperlukan verifikasi tripartit (dinas tenaga kerja, manajemen dan serikat buruh).
PKB dibuat untuk setiap dua tahun berdasarkan perundingan yang kenyataannya berlangsung. PKB ditandatangani wakil buruh dan wakil manajemen.
Bila terjadi perbedaan di wakil buruh ditetapkan berdasarkan suara terbanyak di kalangan wakil buruh tersebut.

Pendidikan, Pelatihan dan Pengupahan. Ada tingkatan pengupahan berdasarkan grade pangkat dari setiap buruh, Demikian juga kenaikan upah berlangsung juga berdasarkan kenaikan regular dan kenaikan prestasi. Untuk menerapkannya dibuat regulasi seperti berikut :
Di setiap perusahaan perlu ada grade/pangkat sebagai sistem jenjang penggajian, berdasarkan ijazah, pengalaman kerja, jabatan dan kreativitas.
Di dalam pendidikan dan latihan meningkatkan mutu kerja yang muaranya meningkatkan produktivitas. Serikat buruh dan manajemen bersama-sama menentukan jenis pendidikan dan latihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Jaminan Sosial Buruh - Jamsosbur pengganti Jamsostek. Penyelenggaraan Jamsosbur (Jaminan Sosial Buruh) adalah jaminan kesejahteraan buruh seumur hidup dengan regulasi seperti berikut :
Penyelenggara Jamsosbur adalah Badan Hukum Perkumpulan bersifat wali amanah (sosial), nirlaba, dikelola bersama tripartite yakni pemerintah, APINDO dan serikat buruh. Badan ini diketuai Presiden sedangkan Menteri Tenaga Kerja menjadi Ketua harian.
Tujuannya adalah mensejahterakan buruh. Segala kegiatan dan pengelolaan dana Jamsosbur ditujukan untuk mensejahterakan buruh.
Programnya adalah dana pensiun sesudah umur 60 tahun, seumur hidup, jaminan kesehatan seumur hidup dan dana tunjangan pengangguran 75% dari gajinya ketika di PHK karena perusahaan bangkrut.
Iurannya dipotong dari gaji/upah buruh + perusahaan, misalnya dari perusahaan/tempat kerja 13% atau 1 berbanding 2, ditambah iuran dari Negara melalui APBN. BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial buruh harus dilengkapi dengan tunjangan pengangguran bagi yang teRkena phk karena perusahaan bangkrut.
Pengelola terdiri dari para professional yang diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara. Semua pemberi kerja apabila mempunyai buruh 10 orang ke atas wajib mendaftarkan buruhnya menjadi peserta jamsosbur, yang tidak mendaftarkan menjadi perbuatan pidana.

Peradilan Perburuhan. RUU Peradilan perburuhan diganti nama dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bila tetap terjadi perselisihan industrial walaupun dengan regulasi di atas diadakan peradilan perburuhan yang penyelesaiannya cepat, adil dan tidak berbiaya dengan regulasi berikut ini :
Perkara perburuhan/hubungan industrial diselesaikan dengan dasar cepat adil dan tidak berbiaya.
Sejak adanya perselisihan di disnaker, ke PHI dan kasasi Mahkamah Agung hingga putusan Mahkamah Agung paling lama 120 hari kerja.
Di tingkat pengadilan pertama dan kasasi ada hakim adhok wakil serikat buruh dan wakil APINDO. Ketika buruh berpekara di PHI tingkat pertama dan kasasi, buruh memilih hakimnya dari daftar yang tersedia, hakim adhok yang tersedia dibuat dalam daftar hakim di pEngadilan negEri dan Hakim Agung di mahkamah Agung.
Menjaga kepentingan yang diwakilinya sedangkan hakim yang ketiga menjadi ketua majelis yang diangkat dari Hakim Pengadilan Negeri.
Serikat buruh dan asosiasi perusahaan mempunyai kewenangan mewakili anggotanya di peradilan perburuhan.
Sebagai kesimpulan, di tahun ketiga diusahakan tidak ada lagi perselisihan industrial yang menimbulkan mogok, demonstrasi dan lock-out.

2. Sebagai prioritas uatama adalah menciptanya Lapangan kerja bagi semua penganggur terbuka dan mengupayakan mereka  berpenghasilan yang memberi hidup layak. Dengan menjalankan berbagai program penciptaan lapangan kerja, ditargetkan di ahir 2015 Indonesia tidak lagi mengirim Tenaga kerja tidak terdidik/terampil  melainkan mengirim tenaga kerja terampil dan siap menghadapi AFTA.

Sebagai catatan penting :
1. Keseluruhan Jumlah TKI 3.998.592, dengan persebaran terbanyak di Saudi Arabia 1.427.928 ditambah sekitar 600.000 dinegara-negara timur tengah lainnya dan Malaysia 1.049.325 (data BNP2TKI tahun 2012). Mayoritas tenaga yang di dua kawasan ini, tdk terdidik dan tidak terampil.

2. Angkatan Kerja Indonesia berjumlah 118,19jt, dan penganggur terbuka 7,39 jt. (BPS Ketenagakerjaan Februar y 2014).

3. Jumlah petugas mediator industrial masih minim, yakni 1.186 mediator, menangani 226.617 perusahaan. Normalnya dibutuhkan paling sedikit 2% dari jumlah perusahaan, jadi dibutuhkan 4.532 mediator.


IV. POKOK-POKOK PROGRAM DAN SASARAN
Ada 4 pokok program yang akan dilakukan, yaitu ;

1. Tentang Organisasi.
a.Bulan pertama mengangkat Tim ahli Menteri yang bertugas membantu Menteri mewujudkan revolusi mental di kementerian tenaga kerja dan transmigrasi:  menyiapkan draft-draft kebijakan yang akan dikerjakan oleh birokrat dan selanjutnya mengawasi   pelaksanaan program oleh birokrat. Tim Ahli Menteri berasal dari Serikat Buruh/pekerja, assosiasi pengusaha di bawah APINDO, pemerhati dan ahli yang jumlahnya dipertimbangkan kemudian.
b.Secara bertahap Tim ahli membantu Menteri mencari eselaon I dan eselon II melalui proses lelang jabatan.

2.Tentang Hubungan Industrial
a. Membentuk  lembaga tripartit yang dibutuhkan (LKS Tripartit, Dewan Pengupahan, Dewan produktivitas dan Dewan Kesehatan dan keselamatan kerja) serta benar-benar memfungsikannya, dengan mewajibkan ada rapat setiap bulannya. Tugas dari rapat-rapat tripartit merekam masalah yang terkait dengan bidang tripartit sekaligus merumuskan pemecahan masalahnya. Adalah penting memperkuat posisi serikat buruh dengan mengusahakan ada serikat buruh di setiap perusahaan,
b. Mengadakan pertemuan meja bundar (round table) dengan Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, APINDO dan SB/SP Nasional mendiskusikan penegakan hukum perburuhan/ketenakerjaan, dan mengisi ketentuan yang sudah dibatalkan oleh MK, sekaligus bertahap menyiapkan RUU mereformasi UU 21/2000, UU 13/2003 dan UU 4/2004, menuju terwujudnya hubungan industrial gotong royong seperti dikemukakan pada visi. Sambil menunggu reformasi ketiga UU yang disebutkan tadi, dapat dikeluarkan sebagai prioritas  Peraturan  Menteri yang berhubungan dengan tahapan  terwujudnya hubungan industrial gotong royong.
c. Untuk memudahkan kordinasi Tripartit, mendorong terbentuknya Dewan Buruh Nasional yang beranggotakan Serikat Buruh/Pekerja Nasional, Dewan Buruh Provinsi yang beranggotakan Serikat Buruh/Pekerja Provinsi dan Dewan Buruh Kota/Kabupaten yang terdiri dari Serikat Buruh/Pekerja Kota/Kabupaten.

3. Tentang Penciptaan Lapangan Kerja
Menciptakan lapangan kerja dipusatkan pada kreasi di dua bidang, yakni potensi alam dan ketrampilan.


a. Potensi alam
Indonesia sangat kaya potensi alamnya, pertanian, pertambangan dan laut.
 Untuk kekayaan alam potensi pertanian, penganggur yang tertarik/berbakat jadi petani, dipersiapkan dengan latihan bertani modern, disatukan dalam satu wilayah dengan produksi sejenis, dibuat wadah koperasi, yang membantu anggota mulai dari penyiapan alat produksi hingga perlindungan pemasaran.
Untuk kekayaan alam pertambangan di suatu wilayah, sedapatnya diusahakan menjadi usaha pertambangan rakyat yang dikelola secara koperasi, yang memenuhi syarat dan standar pertambangan.
Untuk kekayaan alam maritim, dikelola rakyat secara bersama-sama sebagai usaha bersama. Misalnya satu kelompok nelayan diupayakan ada kapal, ada jaring, solar dan es pengawet. Lalu ada koperasi bersama yang menampung, memasarkan dan mempertahankan harga.

b. Potensi ketrampilan dan seni
Sekelompok masyarakat yang mempunyai ketrampilan sama dan atau bakat ketrampilan sama, diorganisir memproduksikan satu jenis produksi, Menteri mengahubungkan produksi ini dengan menteri parawisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan terhadap kreasi seni, ditumbuhkan kegairahan berproduksi dengan penegakan hukum perlindungan hak cipta dari Negara.


 4. Tentang Transmigrasi.
Ada tiga program utama di bidang transmigrasi.
a. Tranmigrasi pangan sawah. Pertama, mengadakan tali air bagi lokasi yang tidak memiliki tali air. Kedua, mengintensifkan serta mengefektifkan lokasi yang sudah ada tali air agar menjadi persawahan yang maksimum berproduksi, dari dua kali produksi pertahun, menjadi tiga kali,  serta menghasilkan produksi ikutan dari produksi pokok yang serba teknologi pertanian.
b. Transmigrasi tanaman keras seperti kelapa sawit, karet dll yang bermasalah seperti plasma dan  inti yang kemudian  menjadi berat ke plasma, dikembalikan ke aslinya, dengan membuat BUMN khusus pabrik penampung seperti Pabrik Kelapa Sawit Penampung.
c. Swatransmigrasi, yang berlangsung selama ini, yang sering menghadapi masalah sudut pengadministrasian yang sering berhadapan dengan pengusaha yang mengambil lahan swatransmigrasi. Lokasi yangseperti ini wajib dibantu pemerintah agar menjadi legal.





V. Penutup
Program ini akan berjalan mencapai tujuan dan target sebagaimana direncanakan apabila mendapat kepercayaan dan dukungan sepenuhnya dari Presiden, kemudian mendapat dukungan dan pengawalan dari stakeholder ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta berkat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.



[1]  Slogan ini adalah ungkapan seharihari di kalangan para pemimpin buruh di seluruh dunia, baik dalam pertemuan-pertemuan ILO maupunpertemuan-pertemuan ITUC (International Trade Union Confederation)

[3] Wilfred Jenks & Johannes Schregle, idem, p.713
[4] The Word Bank, Unions and Collective BVargaining, edited by Toke Aidt and Zafiris Tzannatos, Washington DC 2002, p 23-25
[5]  ILO Jakarta Office, THE CORE CONVENTIONS OF THE ILO, first published 1999, The Indonesian experience, page  41_53. The other conventions are : No 29 and 125 about abolition of forced labour, no 100 and 111 about prohibition against discrimination, and no 138 about elimination of child labour.
[6] . See ILO Jakarta Office, idem, p 69_70
[7] .Dan La Botz, MADE IN INDONESIA, INDONESIAN WORKERS SINCE SUHARTO. South End Press, Cambridge_Massachusetts, 2001.

Rabu, 02 Juli 2014

BUKTI CUKUP, PRABOWO BERTANGGUNGJAWAB

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”

Tempo terbitan 30 Juni-6 Juli
Tempo terbitan 30 Juni-6 Juli 2014
1. "CUKUP BUKTI PRABOWO JADI OTAK PENCULIKAN" Ujar Mayor Jenderal Syamsu Djalal.
2. "Prabowo kerap berkelit dari tuduhan dalang penculikan. Terus didesak, dia akhirnya mengaku menculik aktivis dengan alasan "MENYELAMATKAN" negara.
3. Pada 21 Agustus 1998, Dewan memutuskan Prabowo terbukti memberi perintah kepada Komandan Grup IV/Sandi Yudha Kopassus dan anggotanya. "Pabowo terbukti melampaui kewenanganya, dan melakukannya berkali-kali" ujar Fachrul Razi, Kepala Staf Umum ABRI saat itu.

Senin, 30 Juni 2014

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”

Salam 2 jari. 
Indonesia benar-benar membutuhkan revolusi mental saat ini hampir dalam semua hal kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, antara lain seperti dilihat dari :
1. Hubungan individu dgn individu dan masyarakat. 
2. Hubungan individu dengan jabatan negara/birokrasi. 
3. Hubungan masyarakat dengan masyarakat dan jabatan 
4. Persepsi jabatan pejabat 
5. Penegakan hukum dan ketaatan hukum. 
6. Pengelolaan kekayaan alam pemberian Tuhan. 
7. Mengamalkan simbol2 keagamaan. 
8. Solidaritas. 
Revolusi mental mutlak perlu. Bila tidak terjadi, yang akan muncul adalah revolusi sosial. Mari menangkan cita-cita Revolusi Sosial no 2 Jokowi-JK.

Kamis, 26 Juni 2014

DIBALIK KONTRAK POLITIK CAPRES MENGHAPUS OUTSOURCING, SEMENTARA UPAH BURUHNYA BELUM DI BAYAR

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”




Tunggakan gaji karyawan bermula pada Agustus 2013. Pasalnya, perusahaan yang sebelumnya bernama PT Kiani Kertas itu mengalami kesulitan keuangan hingga akhir tahun lalu. Produksi pulp yang menjadi bahan kertas, merosot. Padahal, perusahaan memproduksi sekitar 1.500 hingga 2.000 ton pulp tiap hari. "Kepada kami disampaikan selama ini bahwa ini karena kondisi keuangan perusahaan yang dipicu perusahaan tak ada kegiatan. Memang per bulan Agustus tahun lalu sudah tak ada kegiatan pabrik," jelas Suyadi.

Sementara menurut Syaiful, turunnya produksi perusahaan dikarenakan kurangnya kayu akasia yang menjadi bahan baku utama pembuatan pulp. Ketersediaan bahan baku di dalam negeri, terutama di Kalimantan Timur, terus berkurang. Bahkan, terkadang bahan baku harus diimpor dari Australia. Kondisi stok bahan baku inilah yang menjadi persoalan utama membuat pabrik tidak beroperasi lagi.
Dapat diterima akal sehat jika situasi itu terjadi, tapi apakah memang harus menelantarkan hak buruh yang memang hidupnya bergantung hanya pada penghasilan di pabrik tersebut. Sementara, menjelang Pilpres 2014 ini Capres pemilik pabrik kertas itu gencar menggaungkan slogan-slogan yang membela buruh. Dimana letak kebenaran dari slogan-slogan Capres itu, imbuh Bernad Hasiholan Wasektif Dept.Humas DPP SBSI.
Mirisnya lagi beberapa Serikat Buruh/Serikat Pekerja turut mendukung Capres yang bermasalah dengan buruhnya yang belum dibayar upahnya pada Pilpres 09 Juli 2014 nanti dengan perjanjian kontrak politik yang disepakati bersama. Dari situasi itu timbul pertanyaan “Apakah mereka lupa dengan saudara-saudarany buruh di PT.Kiani Kertas”. Sungguh tidak terlihat sikap solidaritas yang ditimbulkan, seyogyanya terlepas dari dukung-mendukung seharusnya Serikat Buruh/Serikat Pekerja mesti bersuara dan jangan sampai ini menjadi sorotan dunia, tegas bernad.

Rabu, 25 Juni 2014

PEMERINTAHAN FASIS, NAZI DAN OTORITER

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”


Pemerintahan fasis, nazi dan otoriter masa Soeharto amat menakutkan bagi masyarakat civil, seperti Serikat Buruh. Apalagi sangat menakutkan bila ada keinginan/rindu kepada Orde Baru dan keinginan mengangkat Soeharto yang pelanggar HAM, Penindas dan koruptor menjadi pahlawan nasional. Serikat Buruh yang benar harus anti terhadap fasis, nazi, dan otoriter/diktator.

Pemerintahan Nazi

Pemerintahan fasis, nazi dan otoriter masa Soeharto amat menakutkan bagi masyarakat civil, seperrti Serikat Buruh. Apalagi sangat menakutkan bila ada keinginan/rindu kpd Orde Baru dan keinginan mengangkat Soeharto yg pelanggar HAM, Penindas n koriptor menjadi pahlawan nasional. Serikat Buruh yg benar harus anti terhadap fasis, nazi, dan otoriter/diktator.

Senin, 23 Juni 2014

BURUH PT.KIANI KERTAS MILIK PRABOWO KEMBALI PROTES

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”


Selamat pagi Bapak, pagi ini 1200 karyawan Kiani Kertas milik Prabowo demo ke Kantor Bupati, meminta bupati memanggil ybs agar bayar upah pekerja selama 6 bulan, trims. Suyadi Ketua DPC SBSI Berau. Itu merupakan isi pesan singkat yang disampaikan kepada Ketua Umum SBSI. Melihat peristiwa ini menjadi satu tolak ukur kegagalan salah satu Capres 2014 memimpin 1200 orang, konon lagi jika harus memimpin negara. Ironis.