Minggu, 24 Januari 2010

IMPEACHMENT/PEMAKZULAN/PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL

Minggu ketiga januari ini, topik ini menjadi hangat karena presiden SBY mengumpulkan pimpinan2 lembaga negara di istana Bogor. Lalu muncul perdebatan tentang judul tersebut. Berikut ini disampaikan aturan dalam UUD 1945 (setelah diamandemen).

Pasal 7A. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Pasal 7B. Usul pemberhentian Presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, hanya terlebih dahulu diminta diperiksa Mahkamah Konstitusi terhadap yang diatur Pasal 7A. Dalam memutuskan Presiden bersalah apa tidak, harus diputuskan 2/3 dari anggota DPR yang hadir dan yang hadir harus minimum dari 2/3 dari seluruh anggota DPR. Permintaan DPR sdh harus diputus MK palinglama 90 hari terhitung tanggal permintaan.

Apabila MK memutuskan terbukti bersalah, DPR melalui sidang paripurna mengusulkan ke MPR. Paling lambat 30 hari sejak diusukkan, MPR sdh harus melakukan sidang paripurna. Ketika MPR memutuskan pemberhentian, Sidang harus dihadiri minimal 3/4 anggota, dan disetujui oleh 2/3yang hadir.

Pasal 8. Bila presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden. Bila Wakil Presiden berhenti, MPR bersidang memilih Wakil Presiden dari dua calon yang dimajukan oleh Presiden. Bila keduanya berhenti, maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersamasama menjalan tugas Presiden dan wakil presiden untuk paling lama 30 hari, dan selanjutnya MPR memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan parpol yang pasangan presiden/wakil presidennya peraih suara pertama dan kedua. Misalnya pemilu 2009, Koalisi Partai Demokrat dan koalisi PDIP.

Secara objektif melalui mekanisme konstitusi, adalah tidak mudah menggantikan presiden. Tetapi kesepakatan lembaga negara yang di Bogorpun, tidak dapat mengesampingkan konstitusi.
Mudahmudahan ada manfaat penjelasan singkat ini.24012010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar