Jumat, 05 Februari 2010

Tentang pemakzulan

Sebagai ahli Tata Negara, saya diminta komentar tentang mekanisme dan kemungkinan pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Atas pertanyaan itu saya akan jawab berikut ini.
Secara konstitusi jalan impeachment/pemakzulan terbuka berdasarkan Pasal 7 UUD sebagaimana saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Sekarang saya mau jelaskan mekanisme mencapai impeachment dengan pansus Century.

Kalau diikuti pemeriksaan yang berlangsung di pansus DPRRI dan saya ikuti penyidikan di KPK, saya berpendapat bahwa Sri Mulyani dan Budiono adalah pejabat yang bertanggungjawab atas adanya bailout 6,7 T ke Century. Sedangkan proses bailout itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Apakah masuk kategori kejahatan? menunggu hasil KPK menelusuri aliran dana ke tangan siapa2.

Kalau terbukti sebagai kejahatan, dan DPR? harus sepakat 2/3 dari 2/3 yang hadir pada Rapat Paripurna DPRRI khusus buat pemakzulan.
Mungkinkah tercapai 2/3? Kalau dihitung sekarang, yang setuju sebagai kesalahan PDIP, Gerindra dan Hanura (93+30+15=138) dan banyak mengharapkan Golkar dan PKS (108+59=167) total 305. Sudah mayoritas akan tetapi belum2/3. Yang menjadi pertanyaan,
mungkinkah Golkar dan PKS? Ada kawan2 berpendapat dilihat dari pengalaman yang lalu, ini hanya manuver untuk menaikkan bargaining.

Bagimana presiden ikutkah dimakzulkan? Tentu tidak, karena tidak ada bukti bahwa presiden SBY terlibat. Dan saya yakin presiden SBY akan dinyatakan tidak terlibat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar