Jumat, 23 April 2010

Mensinkronkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan SJSN

1. Pada pasal 4 ayat 2 UU 40/2004 poin b, BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Pemeliharaan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk seluruh tenaga kerja.

Usul diubah menjadi : BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Dana Pensiun seumur hidup sesudah umur 60 tahun, dana Jaminan Kesehatan Seumur Hidup, dan dana Tunjangan Pengangguran Bagi yang terkena PHK.

Atau dapat digabung menjadi : BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Dana Pensiun seumur hidup sesudah umur 60 tahun, Dana Jaminan Kesehatan Seumur Hidup, Dana Tunjangan Pengganguran bagi yang terkena PHK, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan tunjangan Hari Tua.

2. Pasal 7 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Nasional berhak untuk : poin a menerima dana iuran peserta beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Usul perbaikan: menerima dana iuran peserta, iuran pemerintah beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada poin b pada bagian terakhir ditambah : dari dana iuran pemerintah menjadi : memperoleh dana operasional yang layak untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana atau dari dana iuran pemerintah.

3. Pengelolaan jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Stb 1870 no 64 jo 1939 n0 570 & 569. Model badan hukum ini disediakan Ratu Belanda yang menampung budaya gotong royong yang dimiliki rakyat Indonesia. Aturan ini diperlukan agar kemasyarakatan gotong royong itu dapat berbadan hukum, menghadap di dalam dan di luar pengadilan serta dapat memiliki harta.

4. Pengelolaan

Pengelola dan Penanggungjawab Jamsostek adalah Badan Pengurus yang mewakili tripartite yakni 5 orang perwakilan pemerintah, 5 orang perwakilan buruh/pekerja dan 5 orang wakil pengusaha.

Struktur Pengurus terdiri dari Ketua Umum (Presiden) Ketua Menteri Tenaga Kerja, dua orang wwakil ketua dari wakil buruh dan pengusaha serta ditambah anggota berjumlah 13 orang.

Semua anggota masuk dalam komisi-komisi yang dibentuk pengurus.

5. Tatacara pengangkatan pengurus

Ayat (1) Tata cara pengangkatan pengurus adalah sebagai berikut :

a. Presiden berwenang mengangkat perwakilan pemerintah yang berjumlah 5 orang

b. Apindo berwenang mengangkat 5 orang perwakilan pengusaha yang berjumlah 5 orang

c. Penentuan wakil buruh berdasarkan proporsional keanggotaan serikat buruh/pekerja

Ayat (2) Presiden mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat kepengurusan untuk masa kerja 5 tahun.

6. Direksi

Ayat (1) Pengurus mengangkat Dewan Direksi untuk mengelola Jamsostek dan melaksanakan keputusan-keputusan pengurus

Ayat (2) Dewan Direksi terdiri dari : Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Administrasi Keuangan, Direktur Investasi

Ayat (3) Pengurus mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Direksi

Ayat (4) Syarat Direksi berdasarkan professionalitas

Ayat (5) Pengantian Direksi

7. Hal-hal yang agak teknis.

1. Badan Pengurus yang terdiri dari Tripartit, adalah wali amanah yang akan mengelola keuangan jamsostek. Presiden sebagai Ketua Umum bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang seharihari diketuai Menteri Tenagakerja. Bila ternyata ada kerugian karena salah penempatan dana berdasarkan keputusan Badan Pengurus, maka hal itu menjadi tanggungjawab presiden/Negara.

2. Pengalihan asset2 dari PT Jamsostek menjadi Badan Hukum Perkumpulan, diatur dan dinyatakan dalam Pasal peralihan UU Jamsostek yang baru.

3. Dewan Direksi bertanggungjawab ke Badan pengurus. Badan Pengurus bertanggungjawab kepada Presiden selaku Kepala Negara.

4. Badan pengurus diawasi oleh DJSN

5. Besaran Dana iuran bulanan akan dihitung kemudian berdasarkan hitungan aktuaria.

DAFTAR BACAAN

  1. UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  2. UU no 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja
  3. Draf RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  4. DPP Partai Buruh, welfarestate di Indonesia dan langkah-langkah mewujudkannya, 2008
  5. Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfarestate, Baris Baru, Jakarta, 2009
  6. Iman Soepomo,Prof, Kitab Undangundang Hukum Perburuhan, penerbit Djembatan, 1993, Jakarta.
  7. EPMU, Health & safety in the plastic industry, a unin guidebook, NewZealand, 2008.
  8. Muchtar Pakpahan, Sosial Demokrat di Indonesia, PT.BIS, Jakarta, 2001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar