Rabu, 05 Mei 2010

WELFARESTATE FAKIR MISKIN

Lanjutan evaluasi 65 tahun RI merdeka, sekarang saya tuliskan welfarestate keempat yaitu Fakir miskin. Pasal 34 UUD 1945 (amandemen) ayat 1 & 2 mengamanahkan sebagai berikut.

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampusesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bagaimana kenyataan pelaksanaan amanah itu. Setiap hari di perempatan lampu merah seluruh Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya dan kota-kota lainnya dipenuhi orang fakir miskin dan yang cacad menjadi pengemis.

Jumlahnya setiap tahun cenderung meningkat.Bahkan yang paling menyedihkan yang cacad buta, cacad lumpuh terpaksa mengemis. Selain itu orang miskin penyandang penyakit lepra yang tangannya sedang berdarah ikut mengemis di perempatan2. Selain kita kasihan kepada mereka yang lepra,malah kita dihantui perasaan takut tertular.

Dalam hal penyakit menular yang bebas mengemis di perempatan jalan, sebetulnya dapat juga dikemukakan statemen lain. Pemerintah membiarkan sarana penyakit menular ada di berbagai perempatan jalan raya.

Kesimpulannya, pasal 34UUD 1945 tidak dijalankan. Alasannya klasik, tidak ada dana. Menurut saya tidak ada kemauan atau komitmen. Beda dengan di Malaysia dan Singapure, kita tidak akan menemukan ada pengemis di pinggir jalan. Kalau ada kebetuylan pengemis kita lihat, itu adalah orangIndonesia yang sedang menunggu digaruk.

Apakah perlu dikeluarkan Pasal 34 itu dari UUD 1945 agar tidak ada perdebatan gagal atau berhasilkah pemerintah? Kepada pemerintahan SBYsaya himbau jangan abaikan pelaksanaan Pasal 34. Sejarah dan ingatan rakyat akan mengingat anda.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar