Rabu, 28 Juli 2010

MAKALAH KOMPETENSI

MENAIKKAN RANKING INDONESIA NEGARA

TERBERSIH NO 180-AN MENJADI 50-AN

Oleh : Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA

  1. Kondisi korupsi di Indonesia serta perkembangannya

Soekarno ketika membuat pleidoi pada pengadilan tahun 1937 dengan judul yang sangat terkenal INDONESIA MENGGUGAT, beliau menyatakan “cita-cita saya memerdekakan Indonesia adalah hendak membangun Negara welfare state atas dasar demokrasi sosial seperti di Negara Tuan. (Muchtar Pakpahan, 2003, hal 2)

Kemudian ketika Soekarno sebagai proklamator dan kawan-kawan menyusun sebuah UUD yang selanjutnya diberi nama UUD 1945, ide welfarestate itu dimasukkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Saya akan mulai dari pernyataan penting Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi”, ,,, maka dibentuklah pemerintahan Republik Indonesia yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan…(lima sila Pancasila).

Selanjutnya saya ingin menguraikan penjabaran lebih lanjut dari pembukaan itu, khususnya yang menjadi dasar welfarestate yaitu butir memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 sesudah amandemen. Saya akan mulai dari urutan terpenting sebagaimana pamahaman international Labour Organization. Pertama Pasal 31 : tiaptiap penduduk berhak mendapatkan pendidikan 9 tahun, dan Negara wajib membiayainya. Pasal 27, tiaptiap penduduk berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 34. Negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pasal 34 jo 28, Negara memajukan jaminan kesehatan umum.

Tetapi bila kita lihat kenyataan atas perintah UUD, hingga sekarang welfarestate tidak dapat diwujudkan. Mengapa? Saya pernah baca di media angka buta huruf usia 15thn ke atas mencapai 41%. Penganggur real 9jt. Pengemis begitu banyak di semua perempatan sebagai tanda angka kemiskinan terus menaik. Biaya berobat sangat mahal, menyebabkan sering kit baca di media orang terpaksa meninggal karena tidak mampu berobat. Semua itu tidak dapat dikerjakan pemerintah (mewakili Negara) adalah dengan alasan karena dana tidak tersedia.

Pertanyaan lanjutan, mengapa dana tidak ada tersedia sementara kekayaan alam Indonesia meluputi 65% kekayaan alam di wilayah Asia-Pasific (data Konferensi APEC Kyoto tahun 1995, saya hadir di konferensi tersebut). Jawabnya secara singkat karena korupsi yang merajalela di semua sektor pelayanan publik.

Dalam hal korupsi di antara Negara-negara, Indonesia tergolong terkorup di dunia, ranking 182, ranking 1 di Asia Pasifik ranking 1 di Asia disusul Kamboja. Tahun 1994 saya menguraikan korupsi di bidang usaha konstruksi komisi dan keamanan 30-40%, saham diam/duduk 10-50%. Industri jasa komisis dan keamanan 10-20%, saham diam 10-30%. Export/import komisi/keamanan 20-30%, dan saham diam 0-20%, sementara upah buruh/labourcost hanya 8% (Muchtar Pakpahan, Rakyat Menggugat I hal 34-35)Serta pejabat si penerima/penikmat korupsi merasa hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Korupsi yang saya uraikan di atas menimbulkan ketidak-adilan-sosial dan kesenjangan sosial. 70% asset nasional ada di tangan 200 orang konglomerat, 174 di antaranya adalah WNI keturunan. (Muchtar Pakpahan, Rakyat Menggugat,I, hal 36). Tetapi akibat dari pikiran ini, saya dibuat presiden Soeharto menjadi musuh no 1, ditangkap 7 kali, dipenjarakan 2 kali, terahir subversive atas gagasan2 saya dalam buku DPR SEMASA ORDE BARU dan buku POTRET NEGARA INDONESIA.

2. Hubungan antarapemberantasan korupsi dan pembangunan

Sewaktu saya menjabat Governing Body ILO 1999-2005 dan Vice President of World Confederation of Labour, saya mempunyai kesempatan mengunjungi semua Negara yang makmur/sejahtera rakyatnya. Setiap Negara yang demikian itu, pasti saya temukan 3 hal yakni 1. Sistem negaranya welfarestate (seperti citacita Soekarno di atas) 2. Pemerintahannya goodgovernance (demokratis, rule of law, HAM dijamin, ada keadilan sosial, nondiscrinatif, bersih dari korupsi, birokrasi yang efektif & efisien), dan 3. Masyarakat civilnya kuat (strong civil society) yang ditandai dengan kuat serikat buruh. Strong union people welfare. If people welfare must be strong union.

Pernyataan yang mendasar barusan, menjadi titik tolak membahas korupsi dan pembangunan. Singkatnya, yang mau kita bangun adalah rakyat yang makmur sejahtera, minimal sesuai pasal-pasal yang saya kemukakan tadi yaitu, 1. Semua penduduk menikmati pendidikan minimal SLP, ( di dunia minimal SLA) 2. Semua orang harus memiliki pekerjaan, bila menganggur Negara membayar jaminan hidup pengangguran . 3. Tidak ada pengemis di pinggir jalan, karena Negara memelihara, merawat,mendidik dan memberdayakannya agar menjadi manusia normal. 4. Setiap orang yang menderita penyakit berhak langsung berobat ke rumah sakit, karena pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial sakit. Ditambah tiga lagi, 5. Negara menjamin semua orang tinggal di rumah hunian yang layak, tidak boleh ada gelandangan. 6. Semua orang punya dana pension, sehingga waktu usia 60 thn berhenti bekerja dan mendapat santunan pensiun. 7. Semua orang bebas memeluk agama, menganut keyakinan dan pemerintah menjamin orang bebas menajalankan agama dan keyakinannya. Dapat juga dikatakan, welfarestate 1-6 membutuhkan dana/anggaran, sedangkan welfarestate 7 membutuhkan komitmen pemerintah/presdien.

Yang 6 butir di atas sebagai tujuan nasional yang tentu menjadi tujuan pembangunan tidak tercapai. Saya dapat menggambarkan, welfarestate tidak dapat diwujudkan (oleh pemerintahan Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawaty dan SBY) karena pemerintahan dan birokrasi kita korup, bahkan menyandang sebutan terkorup di dunia. Mengapa korupsi itu dapat mengakar, karena masyarakat civil industry (Serikat Buruh) masih lemah.

Khusus mengenai masyarakat civil ingin saya gambarkan secara singkat. Pemerintahan Soeharto membuat Serikat Buruh tunggal yakni Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan menjadi alat mobilisasi politik mendukung kebijakan pemerintah. Ketika saya bersama KH. Abdurracman Wahid, Sabam Sirait dan Suko Waluyo memprakarsai mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)` sebagai alternative membangun masyarakat civil industri pada tanggal 25 April 1992, pemerintah langsung memusuhi SBSI. Bahkan sejak kelahiran SBSI pemerintahan Soeharto mengatakan illegal, komunis, Organisasi Bawah Tanah, saya dipenjarakan dua kali, bahkan KUHAP pun dirusak dengan membolehkan Jaksa melakukan Peninjauan kembali.

Mengapa kehadiran sebuah serikat buruh sebagai kekuatan civil penting, karena dia pelaku industri yang menderita sebagai akibat langsung badgovernance, pemerintahan buruk dan atau pemerintahan korup. Buruh sangat membutuhkan adanya keadilan pembagian hasil industri. Yang dapat membagi itu secara adil hanyalah pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ambillah contoh Negara yang paling sejahtera buruhnya di dunia, Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, Selandia Baru, Singapur, Swiss, Jepang dan Kanada.

Selain buruh, petani dan nelayan juga menderita karena korupsi. Petani sulit mendapatkan pupuk yang harganya terjangkau dan tidak ada perlindungan pemasaran hasil produksinya. Nelayan tidak dilindungi di laut dari pencuri ikan dan kebutuhan dasar akan solar, jaring dan es, serta pemasaran tidak dilindungi. Jawabnya juga karena korupsi yang merajalela.

Buruh Indonesia tergolong penerima upah terendah di dunia, petani dan nelayan kita juga tergolong paling miskin dan Indonesia adalah Negara yang paling dikuasai oleh neolib, dan kenyataan Indonesia Negara terkorup di dunia. Mengatasi kemiskinan yang dialami rakyat, pemberantasan korupsi mutlak dilaksanakan secara konseptual, terencana, terprogram dan berkesinambungan.

3. MENGOPTIMALKAN PERAN KPK MEMBERANTAS KORUPSI

Ada tiga buku tulisan saya yang paling tidak disukai oleh pemerintahan orde baru, yakni DPR Semasa Orde Baru, Potret Negara Indonesia dan Rakyat Menggugat I. Krena inti ketiga buku secara bersambung adalah DPR semasa Orde Baru menyimpulkan, sistem politik/hukum politik yang dipraktekkan selama orde baru bertentangan dengan UUD 1945, diperlukan langkah reformatif untuk melakukan perubahan. Dalam buku Potret Negara Indonesia saya usulkan perubahan itu secara reformatif bersama Soeharto, kalau tidak akan terjadi revolusi seperti Rumania atau Philippina (Potret hal 132-137) dan buku Rakyat Menggugat I menggalang 1. Beri kekebasan berserikat, 2. Naikkan upah buruh 3. Tegakkan hukum/berantas korupsi. Saya ditangkap 29 juli 1996, pikiran-pikiran saya yang tertuang dalam buku itu diadili. Kata kunci yang dianggap subversive adalah tuntutan reformasi.

Salah satu tuntutan penting dari reformasi ialah berantas korupsi, bentuk pemerintahan bersih dan berwibawa. Karena kenyataan korupsi sudah mengakar di kepolisian dan di kejaksaan, sulit diharapkan pemberantasan korupsi terwujud dari kepolisian dan atau kejaksaan. Kriminalisasi Bibit Ryanto dengan memenangkan Anggodo adalah bukti nyata yang menyakitkan, koruptor menang lawan KPK. Sementara gagasan memangkas satu generasi yakni generasi korup di kepolisian dan kejaksaan adalah juga sulit dilaksanakan. Maka dipilihlah membuat badan adhok di luar konstitusi sebagai sdh tuntutan rakyat dibentuklah KPK.

Menurut saya kehadiran KPK adalah badan adhok, yang melakukan pemberantasan korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ditambah fungsi/tugas memberdayakan/memgfungsikan instansi yang bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan agar instansi itu menjadi instansi yang normal. Atau dengan kata lain, tugas/fungsi adhok terpenting lainnya adalah menormalkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan semua tingkatan.

Semestinya tugas ini bisa dilaksanakan oleh presiden bila presiden mempunyai komitmen dan kemampuan mereformasi kepolisian dan kejaksaan karena kedua instansi itu adalah berada di bawah tanggungjawab presiden secara langsung. Tetapi sayang sesudah reformasi, Indonesia tidak mendapatkan presiden yang komit akan rule of law seperti Kim dae Yung dan nelson Mandela. Kim dae Yung memenjarakan anaknya karena melakukan tindak pidana ekonomi. Sedangkan Nelson Mandela menceraikan dan memenjarakan isterinya Winnie karena melakukan kejahatan ekonomi.

Presiden Megawaty menjadi lemah komitmen penegakan hukumnya, karena suaminya Taufik Kiemas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sayang pada anak dan teman, sehingga teman dan anak dilindungi. Masih segar diingatan kita korupsi berjamaah di KPU, perilaku dan buktinya sama, Kantaprawira, Dimara, Mulyana Kusuma dan Nazaruddin dihukum pidana korupsi, tetapi Anas Urbaningrum dan Hamid Awaluddin tidak tersentuh. Ibas mulai diselidiki dugaan money politic di jawa timur, Kapoldanya yang dipindahkan. Sedangkan Gusdur komitmennya kuat, kelemahan mendasar karena beliau buta.

Karena presiden tidak efektif melakukan penegakan hukum/pemberantasan korupsi, maka KPK harus difungsikan, dioptimumkan mmelaksanakan fungsinya. Untuk mengoptimumkan fungsi KPK, dibutuhkan 1. Pimpinan KPK yang berani, komit, konsekwen, bersih dan trackrecornya tidak cinta tahta, harta dan wanita.2. dibutuhkan hukum postif yang member kewenangan yang kuat. Kewenangan yang dimiliki sesuai dengan UU no 30 tahun 2002 wajib dipertahankan, dan semua pihak terutama presiden dan jajarannya dan juga DPRRI wajib tunduk pada UU tersebut. 3. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat yang anti korupsi. Untuk itu ketentuan reward berupa bonus yang hanya 2permil dinaikkan menjadi 10%.

Ketiga syarat yang saya kemukakan tadi dapat juga disebut sebagai condition sine quanon tercapainya fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK secara optimum.

4. KALAU SAYA YANG PIMPIN KPK

Saya menjadi aktivis sejak januari 1974, karena tuntutan penegakan hukum dan keadilan. Kemudian saya menjadi Pengacara/Advokat aktivis sejak tahun 1978, aktivistas yang saya penegakan hukum bagi rakyat kecil terutama buruh dan melawan/memberantas korupsi. Terhadap panggilan menegakkan hukum/memberantas korupsi ini telah dan sedang saya lakukan melalui tiga media, yakni 1. Intelektual, dengan berbagai buku, pembicara di berbagai seminar dan internet website hhtp: www.muchtarpakpahan.com dan facebook. 2. Aktivitas, dengan aktif di LSM (KSPPM dan FAS), aktif di gerakan buruh KSBSI dan Lembaga Bantuan Buruh, karena aktivitas itu dipenjarakan, dan 3. Seni suara. Saya ada menciptakan 4 lagu korupsi, saya nyanyikan bersama Flamingo band yang masuk dalam album CINTA NEGERI, di sini saya lampirkan 10 cd. Lagu-lagu itu adalah; 1. Judul Bersatu, 1988, mengisahkan rakyat sudah tidak sabar menderita, mari bersatu berantas korupsi. 2. Korupsi, 2007 mengisahkan Indonesia adalah Negara yang sangat kaya alamnya, tapi rakyatnya sangat miskin karena Indonesia Negara terkorup di dunia, Saatnya kejujuran yang memimpin Indonesia. 3. Bencana, 2007, mengisahkan banyaknya bencana karena slaha stau korupsi, perlu bertobat. 4. Lawan Koruptor, Agustus 2009, ketika Bibit Ryanto dikriminalkan. Mengajak Rakyat frontal lawan koruptor. Artinya secara ilmu pengetahuan, pengalaman, trackrecord, keberanian, panggilan, mental dan rohani saya telah siap memimpin KPK.

Ketika mengawali sebagai pimpinan KPK saya terlebih dahulu mengumumkan target saya yakni 4 tahun kemudian (satu periode) menaikkan ranking Negara Indonesia dari 180-an menjadi ranking 50-an Negara-negara bersih korupsinya. Dengan target ini, setelah 4 tahun saya dapat dievaluasi apakah berhasil atau gagal. Tentu menjadi gagal bila Indonesia tidak melompat kelasnya menjadi ranking 50-an.

Untuk mencapai target ranking 50-an, saya akan melakukan 4 hal.

1. penguatan internal. a. Menyiapkan tenaga professional penyelidik, penyidik dan penuntut milik sendiri. b. menguatkan fungsi pengawasan terhadap internal baik dari dalam maupun dari masyarakat. c. penguatan komitmen seluruh personil KPK.

2.penguatan hubungan dan komunikasi dengan eksternal terutama instansi terkait, yakni Presiden, Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan semua tingkatan, BPK, PPATK DPRRI dll.

3.Menggalang peranserta masyarakat. Seluruh LSM, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh digalang menjadi masyarakat anti korupsi. Agar masyarakat bergairah, siapapun yang berhasil membongkar sebuah korupsi dan dipergunakan menjadi bukti di pengadilan hingga vonnis dan ada kewajiban mengembalikan dana, 10 % dari dana itu bagi yang membongkar. Pegawai negeri yang membongkar korupsi di lingkungannya, selain bonus 10% dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Siapapun yang mengungkapkan harta Pejabat yang disembunyikan mendapat bonus 10% dari harta yang ditemukan itu. Agar peranserta ini segera dapat terwujud perlu dibuatkan Perpu atau PP.

4. Melakukan pencegahan dan pemberdayaan. Mencegah instansi-instansi melakukan korupsi dan memberdayakan instansi-instansi memberantas korupsi, secara khusus Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di semua tingkatan.

Setelah mendengar pendapat-pendapat masyarakat yang bertemu dengan saya, ada empat kasus yang segera saya tangani.

1. menuntaskan tindakan diskriminatif atas korupsi KPU 2004

2. Menuntaskan tindakan diskriminatif atas korpsi Bank Indonesia

3. Menjalankan keputusan DPR atas kasus Bank Century, setuntastuntasnya dan seterangterangnya menurut hukum.

4. Membongkar sampai tuntas rekening gendut beberapa jenderal polisi dan DPRRI..

Selain hal di atas, perlu juga diwujudkan adanya tuntutan pemberat hukuman mati sebagaimana dalam pasal 2(2) UU no 31/1999. Effek jera bagi pelaku korupsi dengan pemberatan sudah waktunya diterapkan.

5. Pesan penutup

1. Saya adalah akademisi aktivis yang menyuarakan adanya reformasi sejak 1973, yang bercita-cita membangun Negara welfarestate, dengan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta masyarakat sipilnya kuat yang ditandai dengan serrikat buruh yangh kuat. Citacita itu masih terbengkalai karena korupsi.

2. Karena itu saya berharap diberi kepercayaan memimpin KPK dengan target yang jelas yakni mengangkat Indonesia ke ranking 50-an dengan program yang jelas dan terukur. Dan dengan demikian Indonesiapun akan mengalami kemajuan yang pesat dalam kurun waktu 4 tahun ke depan.

.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar