Kamis, 19 Agustus 2010

BANJARMASIN MENJADI IBUKOTA NEGARA

Ketika saya mencalonkan diri jadi Presiden RI pada pemilu tahun 2004, saya membuat target program terukur. Dua tahun sesudah presiden, tidak ada lagi buta huruf, dan diterapkan wajib belajar hingga SMU tanggungan Negara. Tiga tahun, tidak ada lagi gelandangan dan pengemis, serta jaminan kesehatan dan pensiun diselenggarakan pemerintah. Dan tidak diijinkan mengganggu rumah ibadah dan yang beribadah. Empat tahun, tidak ada penganggur, kalau masih ada diberikan gaji pengangguran. Bila yang saya targetkan gagal, saya bersedia dikubur hidup-hidup di kuburan yang kami gali di kompleks SBSI di Jeunjing, Tangerang.

Selain itu saya programkan juga memindahkan ibukota dari Jakarta ke Banjarmasin. Tetapi Banjarmasin tidak boleh menjadi kota industri dan perdagangan serta tidak boleh menjadi lapangan terbang internasional. Ada beberapa alasan mengapa pindah ke Banjarmasin yaitu :

1. Mempersulit korupsi

Kalau ada menteri yang datang ke Jakarta lalu bertemu dengan pengusaha di restaurant berarti melakukan yang bukan tugasnya. Kesempatan memindahkan tas yang berisi uang di parkir mobil menjadi sulit terjadi.

2. Penyebaran fungsi dan penyebaran penduduk

Kalau Jakarta sudah menjadi kota industri dan pedagangan, maka Banjarmasin (Kalimantan) menjadi kota pemerintahan. Keseimbangan penduduk karena keseimbangan peranan akan berlangsung secara alamiah.

3. Mengapa memilih Banjarmasin

Banjarmasin persis di tengah-tengah utara-selatan dan tengah-tengah timur barat. Makassar memang di tengah juga, tetapi Makassar sudah terlanjut menjadi pusat industri dan perdagangan bagi Indonesia timur. Yang tepat adalah Banjarmasin.

Dengan argumentasi tersebut, sebaiknya ibukota dipindahkan dari Jakarta ke Banjarmasin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar