Kamis, 12 Agustus 2010

SIKAP TERHADAP RUU BPJS

SIKAP TERHADAP RUU BPJS

Oleh : Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA

Ketua MPO-KSBSI

PENGANTAR

Harian Kompas, Kamis, 29 Juli 2010, halaman 12, memberitakan DRAFT RUU BPJS DIPARIPURNAKAN. Selanjutnya isi berita, RUU BPJS tersebut akan mengoperasionalkan UU No. 40, tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Setelah membaca draft RUU BPJS (mungkin sama dengan yang kami miliki) dan setelah mempelajari UU No. 40 tahun 2004 perlu diberikan masukan yang sangat penting.

1. Memahami maksud pasal 52 UU 40/2004 keseluruhan ayat (1) dan terlebih ayat (2) maka Jamsostek adalah yang dimaksud UU No. 40/2004.

2. Berikut ini, saya mengutip Pasal 5 UU Nomor 40 tahun 2004 sebagai berikut :

Ayat (1) : Badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang- undang.

Ayat (2) : Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang ini.

Ayat (3) : Badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Perusahaan perseroan (persero) jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

b. Perusahaan perseroan (persero) dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen)

c. Perusahaan perseroan (persero) asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)

d. Perusahaan perseroan (persero) asuransi kesehatan Indonesia (Askes).

Ayat (4) : Dalam hal diperlukan badan penyelenggara jaminan sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru menurut undang undang.

Pasal 52 SJSN mengatur :

Ayat (1) : Pada saat undang-undang ini mulai berlaku (UU No. 40 tahun 2004) : a. Jamsostek berdasarkan UU No. 3 tahun 1992; b. Taspen berdasarkan PP No. 25 tahun 1981; c. Asabri PP No. 68 tahun 1991; d. Askes PP No. 6 tahun 1992. Keempat BPJS tadi (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) masih tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini.

Ayat (2) : Semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

PENDEKATAN FORMAL

Sekarang saya akan membahas keberlakuan RUU BPJS tunggal yang diusulkan DPRRI. Pasal 34 ayat (2 & 4) UUD 1945 mengamanahkan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal ini lahirlah UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dapat ditegaskan bahwa Sumber formal dari UU No. 40 tahun 2004 adalah pasal 34 ayat (2 & 4) UUD 1945 dan UU No. 40 tahun 2004 adalah pelaksana dari Pasal 34 ayat (2 & 4) UUD 1945.

Sebagai pelaksana UUD 1945 serta sekarang menjadi sumber hukum operasional dari setiap jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 ini adalah menjadi dasar hukum mengoperasikan setiap jaminan sosial. Sebagai sumber hukum jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 telah menyatakan bahwa 4 persero di atas (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) adalah BPJS, yang wajib menyesuaikan diri dengan UU No. 40 tahun 2004 paling lambat 5 tahun. Kenyataannya sudah lewat dari lima tahun. Lewatnya lima tahun tentu bukan salahnya keempat BPJS tersebut, melainkan salahnya pemerintah bersama DPR masa kerja 2004 - 2009.

Dari pembahasan di atas, RUU BPJS tunggal ataupun RUU BPJS payung adalah bukan yang diamanahkan UU No. 40 tahun 2004, atau tidak seturut dengan UU No. 40 tahun 2004 sebagai pelaksana Pasal 34 ayat (2 & 4) UUD 1945. Kalau dikembangkan lebih lanjut, RUU BPJS Tunggal atau BPJS payung bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2004.

PENDEKATAN MATERIAL

Secara teori, setiap sebuah peraturan yang hendak dibuat (khusus Undang-undang), harus terlebih dahulu dilihat pijakan hukum formal, yaitu sumber hukum yang menugaskan undang-undang itu dibuat. Setelah hukum formal ada dasar hukumnya baru dilihat substansinya tentu harus sebagai bahagian dari pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanahkan pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, cerdas dan adil atau pijakan sumber hukum material.

Ada 4 kemungkinan penyelenggaraan jaminan sosial dengan melihat pengalaman-pengalaman Negara lain, yaitu :

1. Membuat satu badan penyelenggara untuk semua jaminan sosial;

2. Pengelompokan atas sifat pelayanan/sektoral. Satu badan penyelenggara pensiun, satu badan penyelenggara kesehatan, satu badan penyelenggara jaminan pengangguran;

3. Pengelompokan atas status sosial/pekerjaan, satu badan asuransi buruh dan pegawai negeri, satu asuransi petani, satu asuransi nelayan, dan satu asuransi pedagang;

4. Campuran seperti Indonesia sekarang dengan 4 BPJS.

Indonesia dimungkinkan melakukan satu di antara yang 4 tipe tadi, dengan memperhatikan secara khusus asuransi sosial buruh (sekarang Jamsostek). Pertama, idiologi, jiwa dan semangat tripartisme menjadi pondasi yang kuat sebuah asuransi buruh. Buruh, Pengusaha dan Pemerintah harus menyatu dan seimbang dalam membangunnya. Kedua, Masuknya adalah azas sukarela dan amanah, karena iuran berasal dari upah buruh dan pengusaha. Tidak berhubungan dengan APBN seperti Taspen, Askes dan Asabri. Ketiga, Penyelenggaraan adalah secara tripartisme, akan tetapi pemerintah mempunyai kedudukan sebagai penanggungjawab. Oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan satu management dengan Asabri. Asabri, peranan Panglima TNI mestinya menjadi penentu, sedangkan di serikat buruh tidak demikian.

Dengan demikian, bila RUU BPJS tunggal yang dimajukan DPRRI diteruskan akan bertentangan dengan semangat tripartisme dan amanat dana peserta di Jamsostek menjadi kabur. Pun demikian halnya bila yang dibuat RUU BPJS payung.

Mensinkronkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan SJSN.

1. Pada pasal 4 ayat (2) UU 40/2004 poin b, BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Pemeliharaan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk seluruh tenaga kerja.

Usul diubah menjadi : BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Dana Pensiun seumur hidup sesudah umur 60 tahun, dana Jaminan Kesehatan Seumur Hidup, dan dana Tunjangan Pengangguran Bagi yang terkena PHK.

Atau dapat digabung menjadi : BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Dana Pensiun seumur hidup sesudah umur 60 tahun, Dana Jaminan Kesehatan Seumur Hidup, Dana Tunjangan Pengganguran bagi yang terkena PHK, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan tunjangan Hari Tua.

2. Pasal 7 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Nasional berhak untuk : poin a menerima dana iuran peserta beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Usul perbaikan : menerima dana iuran peserta, iuran pemerintah beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada poin b pada bagian terakhir ditambah : dari dana iuran pemerintah menjadi : memperoleh dana operasional yang layak untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana atau dari dana iuran pemerintah.

3. Pengelolaan Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Stb 1870 No. 64 jo 1939 No. 570 & 569. Model badan hukum ini disediakan Ratu Belanda yang menampung budaya gotong royong yang dimiliki rakyat Indonesia. Aturan ini diperlukan agar kemasyarakatan gotong royong itu dapat berbadan hukum, menghadap di dalam dan di luar pengadilan serta dapat memiliki harta.

4. Pengelolaan

Pengelola dan Penanggungjawab Jamsostek adalah Badan Pengurus yang mewakili tripartit yakni 5 orang perwakilan pemerintah, 5 orang perwakilan buruh/pekerja dan 5 orang wakil pengusaha. Struktur Pengurus terdiri dari Ketua Umum (Presiden) Ketua Menteri Tenaga Kerja, dua orang wakil ketua dari wakil buruh dan pengusaha serta ditambah anggota berjumlah 13 orang. Semua anggota masuk dalam komisi-komisi yang dibentuk pengurus.

5. Tata cara pengangkatan pengurus.

Ayat (1) : Tata cara pengangkatan pengurus adalah sebagai berikut :

a. Presiden berwenang mengangkat perwakilan pemerintah yang berjumlah 5 orang;

b. Apindo berwenang mengangkat 5 orang perwakilan pengusaha yang berjumlah 5 orang;

c. Penentuan wakil buruh berdasarkan proporsional keanggotaan serikat buruh/pekerja.

Ayat (2) : Presiden mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat kepengurusan untuk masa kerja 5 tahun.

6. Direksi

Ayat (1) : Pengurus mengangkat Dewan Direksi untuk mengelola Jamsostek dan melaksanakan keputusan-keputusan pengurus;

Ayat (2) : Dewan Direksi terdiri dari : Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Administrasi Keuangan, Direktur Investasi;

Ayat (3) : Pengurus mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Direksi;

Ayat (4) : Syarat Direksi berdasarkan profesionalitas;

Ayat (5) : Penggantian Direksi.

7. Hal-hal yang agak teknis.

1. Badan Pengurus yang terdiri dari tripartit, adalah wali amanah yang akan mengelola keuangan Jamsostek. Presiden sebagai Ketua Umum bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang sehari-hari diketuai Menteri Tenaga Kerja. Bila ternyata ada kerugian karena salah penempatan dana berdasarkan keputusan Badan Pengurus, maka hal itu menjadi tanggungjawab presiden/negara.

2. Pengalihan asset-asset dari PT Jamsostek menjadi Badan Hukum Perkumpulan, diatur dan dinyatakan dalam pasal peralihan UU Jamsostek yang baru.

3. Dewan Direksi bertanggungjawab ke Badan Pengurus. Badan Pengurus bertanggungjawab kepada Presiden selaku Kepala Negara.

4. Badan Pengurus diawasi oleh DJSN.

5. Besaran dana iuran bulanan akan dihitung kemudian berdasarkan hitungan aktuaria.

DAFTAR BACAAN

1. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Draft RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. DPP Partai Buruh, Welfarestate di Indonesia dan langkah-langkah mewujudkannya, 2008.

5. Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfarestate, Baris Baru, Jakarta, 2009.

6. Iman Soepomo,Prof, Kitab Undang-undang Hukum Perburuhan, penerbit Djembatan, 1993, Jakarta.

7. EPMU, Health & safety in the plastic industry, a unin guidebook, NewZealand, 2008.

8. Muchtar Pakpahan, Sosial Demokrat di Indonesia, PT.BIS, Jakarta, 2001.

Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA

Ketua MPO KSBSI

Alamat : Jln. Tanah Tinggi II No. 44b, Senen – Jakarta Pusat

Tlp. (021) 42802620/23; Fax. (021) 42802592

Hp. 08129096861





SURAT YANG SAYA KIRIMKAN KEPADA PETINGGI2 NEGARA.



Perihal : Masukan atas draft/ RUU BPJS Tunggal

Kepada Yth :

1. Presiden RI

2. Ketua-Ketua Fraksi DPRRI

3. Ketua DPD-RI

4. Ketua Mahkamah Konstitusi

5. Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat

di

Jakarta

Dengan hormat,

Setelah membaca RUU BPJS tunggal yang dimajukan DPR RI maupun draft RUU BPJS payung yang beredar (dari kantor Menko Kesra), saya bersama ini mengirimkan pandangan saya dengan judul SIKAP TERHADAP RUU BPJS. Mudah-mudahan bahan ini dapat memberi masukan agar Indonesia terhindar dari kekeliruan seperti yang dilakukan Orde Baru dengan UU No. 3, tahun 1992 dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya, diukur dari tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlu saya tambahkan, saya sangat menyediakan diri bertukar pikiran mengenai Jaminan sosial ini.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Agustus 2010

Hormat saya,

Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA

Hp. 08129096861


Tidak ada komentar:

Posting Komentar