Rabu, 25 Agustus 2010

SOMASI KEPADA PRESIDEN

No. : 105/MPO-KSBSI/VIII/2010 Jakarta, 26 Agustus 2010
Lamp. : -
Hal : Somasi Melaksanakan UUD 1945


Kepada Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Jend. (Purn) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
di
Jakarta


Dengan hormat,

Bersama ini, saya Muchtar Pakpahan, Ketua MPO-KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) menyampaikan somasi kepada Bapak Jend (purn) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan UUD 1945. Adapun yang tidak dilaksanakan adalah amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat : Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila, yang tujuan ini dioperasionalkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945. Kenyataannya beberapa Pasal UUD 1945 sebagai operasionalisasi tujuan nasional, belum dilaksanakan Bapak Jend. (purn) Dr.Susilo Bambang Yudhoyono selama 6 tahun menjadi Presiden seperti disebut berikut ini.

1. Pasal 1 (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.
Fakta-fakta pendukung : 1. Penegakan hukum yang diskriminatif, atas kasus korupsi KPU 2004. Atas kasus yang sama, Mulyana Kusuma, Kantaprawira, Dimara dan Nazaruddin Syamsudin dipidana penjara, sementara Anas Urbaningrum dan Hamid Awaluddin dibebaskan. Pejabat Departemen Perhubungan sudah dipidana penjara karena menyuap anggota DPRRI, sementara Jhoni Allen yang menerima suap, bebas tidak diadili. Beberapa Gubernur,Walikota/Bupati sudah dipidana penjara karena kasus damkar, sementara mantan Mendagri yang memerintah masih bebas. DPRRI telah merekomendasikan pengusutan kasus century, kenyataannya mengambang; 2. Rakyat tidak mendapatkan perlindungan hak milik yang memadai dari Negara ketika berhadapan dengan pengusaha, seperti Lapindo, Tanah di Tapanuli Tengah, Tanah di Jambi dll; 3. Pejabat yang menangkap pencuri ikan warga Malaysia, ditangkap polisi Malaysia dari wilayah Indonesia, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari Presiden; 4. Buruh/pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari Presiden.

2. Pasal 27 (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Fakta-fakta pendukung : 1. Puluhan juta Buruh yang bekerja hanya menerima upah minimum provinsi tidak menikmati kehidupan yang layak; 2. Warga Negara terpaksa menganggur karena PHK atau pertambahan angkatan kerja, tetapi pemerintah tidak menyediakan pekerjaan atau tunjangan pengangguran.

3. Pasal 29 (2) & 28E (1 baris pertama) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu & Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Fakta-fakta pendukung : 1. Banyak Mesjid Ahmadiyah dirusak dengan alasan sesat. Negara tidak boleh ikut mengadili/memberi pendapat sesat atau tidak sesat. Tugas Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kecuali melanggar ketertiban umum atau kesusilaan; 2. Banyak gereja dirusak, orang yang sedang beribadah dianiaya, karena alasan minoritas. Sementara tidak berapa jauh dari gereja yang dirusak itu beroperasi karaoke, diskotik dan panti pijat.


4. Pasal 31 (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Fakta-fakta pendukung : 1. Jutaan penduduk usia 12 – 18 tahun yang masih buta huruf, 6 tahun lalu mereka berumur 6 tahun, mulai wajib sekolah sampai 12 tahun sudah selesai sekolah dasar 6 tahun. Yang 6 tahun lalu sudah berumur 12 tahun adalah usia terakhir memulai masuk SD; 2. Juga jutaan anak umur 13 – 18 tahun tidak menikmati pendidikan SMP.

5. Pasal 34 (1 & 2) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Fakta-fakta pendukung : 1. Di semua kota-kota terutama kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, banyak anak-anak terlantar, banyak gelandangan yang memperlihatkan Presiden tidak memelihara fakir miskin; 2. Dari UUD dilahirkan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU ini menugaskan Presiden dan DPRRI mengeluarkan BPJS Jamsostek, Taspen, Askes dan Asabri paling lambat November 2009. Tapi hingga saat ini UU BPJS tidak dikeluarkan.

Bila Bapak Presiden tidak memperlihatkan ada rencana kerja/program melaksanakan pasal-pasal di atas hingga tanggal 31 Desember 2010, maka sejak Januari 2011 kami akan meminta pertanggungjawaban Bapak Presiden melalui mekanisme UUD 1945. Mulai saat ini kami akan menggalang persetujuan rakyat, yang kami minta dikirim lewat pos ke alamat Jln. Tanah Tinggi II No. 44b, Senen - Jakarta Pusat, atau ke Fax. (021) 42802592 atau ke email : muchtarpakpahan_assocites@yahoo.com.

Demikian somasi ini kami perbuat demi kepentingan rakyat Indonesia terutama buruh, petani dan nelayan. Atas perhatian dari Bapak Presiden kami haturkan terima kasih.



Hormat kami,



DR. Muchtar Pakpahan,SH, MA
Ketua MPO-KSBSI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar