Kamis, 02 September 2010

PIDATO PRESIDEN MELANGGAR UUD 1945

Berikut ini saya mempostkan pandangan/pendapat saya terhadap pidato Presiden pada tanggal 01 September 2010 yang menyangkut permasalahan antara Indonesia dengan Malaysia. Pidato Presiden tersebut melanggar UUD 1945 dan tidak menjaga kehormatan dan kedaulatan negara Indonesia. Tulisan ini memperkuat somasi saya tertanggal 26 Agustus 2010.

PIDATO PRESIDEN MELANGGAR UUD 1945

Pada tanggal 13 Agustus 2010, menjelang hari kemerdekaan Indonesia, 3 (tiga) orang pejabat DKP Indonesia di tangkap oleh polisi Malaysia. Mereka sedang menjalankan tugas menangkap pencuri ikan di perairan Indonesia.

Apa yang dilakukan Malaysia terhadap pejabat resmi Indonesia tersebut melanggar kedaulatan dan melecehkan kehormatan bangsa Indonesia. Karena itu rakyat melakukan protes kepada Malaysia dan melakukan desakan kepada Presiden agar melindungi tumpah darah dan melindungi kedaulatan Indonesia.

Ada sebuah adagium bahwa perdamaian dunia penting, perdamaian bertetangga penting, akan tetapi kedaulatan negara dan kehormatan bangsa lebih penting.

Pada tanggal 01 September 2010, Presiden SBY melalui pidatonya di Markas Besar TNI Cilangkap menyikapi perlakuan negara tetangga Malaysia dan desakan masyarakat yang dipaparkan oleh Presiden dengan cukup panjang lebar adalah pertimbangan ekonomi, bahasa pasarnya disebut pertimbangan perut. Dengan menyatakan bahwa TKI yang berada di Malaysia sekitar 2 juta jiwa dimana keberadaan mereka tersebut menguntungkan kedua Negara juga investasi Malaysia yang ada di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 1,2 miliar dolar AS sementara perdagangan di kedua Negara mencapai 11,4 miliar dolar AS pada tahun 2009 dan jumlah pelajar serta mahasiswa sekitar 13.000 orang.

Presiden hanya melihat dari perut Indonesia tapi tidak ikut melihat dari perut Malaysia. Jika sekiranya 2 juta TKI yang ada dibawa pulang ke Indonesia paling tidak Indonesia akan mengalami kesulitan ekonomi, akan tetapi ekonomi Malaysia juga akan collapse, ditambah 1,2 miliar dolar AS nilai Investasi Malaysia yang ada di Indonesia, akan mengalami kesulitan.

Kesimpulan saya, pidato Presiden tidak melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 dan tidak menjalankan/melaksanakan pasal 1 dan 2 UUD 1945. Selain itu DPR RI sudah menugaskan Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menuntaskan kasus bank Century tetapi Presiden berusaha menutup – nutupi, sekurang-kurangnya tidak ada upaya menuntaskannya. Ini juga melanggar pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Tulisan ini memperkuat somasi saya tertanggal 26 Agustus 2010.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar