Rabu, 29 September 2010

PRESIDEN GAGAL MELAKSANAKAN UUD 45

Pada 27/09/2010 diadakan rapat yang bertempat di Restoran Gado-Gado Cemara Jl. KH. Wahid Hasyim Jakarta Pusat. Peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut berjumlah 25. Peserta yang hadir ada yang mewakili organisasi dan ada yang hadir secara pribadi.
Acara ini diawali dengan pengantar oleh Dr. Muchtar Pakpahan yang menyampaikan latar belakang terjadinya pertemuan terebut. Menurut Muchtar Pakpahan yang biasa disapa MP bahwa pada Agustus lalu telah melayangkan Somasi kepada Presiden.
“ Presiden disomasi karena telah melanggar 5 pasal dalam UUD 45 yaitu: pasal 1 ayat (3), pasal 27 ayat (2), pasal 29 ayat (2) dan 28E, pasal 31 ayat (2), pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) termasuk jaminan sosial yang kemudian diturunkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. UU ini menugaskan presiden untuk mengeluarkan UU BPJS Jamsostek, UU BPJS Taspen, UU BPJS ASKES dan ASABRI paling lambat November 2009, tetapi sampai saat ini tidak dilakukan oleh presiden,” kata MP.
Selain itu MP yang juga merupakan Ketua MPO-KSBSI mengatakan bahwa sampai saat ini sudah banyak persoalan yang merupakan pelanggaran oleh presiden seperti kasus Century. Dengan kejadian tersebut prinsip-prinsip dasar negara mulai goyah seperti: Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Hasil dari pertemuan kemarin (20/09/2010) intinya adalah kegiatan ini jangan berhenti sampai disini. Masalah negara bertambah lagi yaitu Jaksa Agung illegal, karena tetap menjabat walaupun masa jabatannya sudah berakhir. Hal ini seperti apa yang pernah dikatakan oleh Denny Indrayana (staf khusus presiden) bahwa pemberhentian Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh ketika itu tidak sah, maka pengangkatan Hendarman Supanji juga tidak sah. Pernyataannya itu kemudian diralatnya sendiri. Hal ini semakin memperkuat bukti untuk dilakukan impeachment. Untuk saat ini bias dilakukan secara konstitusional dan juga bisa dengan people power.
Menurut MP, “Usulan dari saya mengenai organisasi yang mau kita buat adalah MARIPPU (Majelis Rakyat Indonesia Penegak Pancasila dan UUD 45). Saya sudah berani katakan sudah bisa impeachment dengan organ yang saya usulkan ini, kita bisa lakukan secara konstitusi atau bisa dengan un written constitutional/people power. Hal ini bisa kita uji dan kita bisa temui tokoh-tokoh nasional dan fraksi-fraksi di DPR. Walaupun kemungkinan yang sejalan dengan kita hanaya 4 sampai 5 fraksi, seperti PDI-P, Geridra, Hanura, PKS dan PPP. Kalupun ini gagal ada 2 hal yang bisa kita peroleh: kita bisa suarakan/kampanyekan impeachment dan kalaupun gagal tetapi kita pernah mengatakan bahwa presiden SBY telah gagal melaksanakan UUD 45.”
Menurut salah satu peserta yaitu dr. Zukifli bahwa sekarang sudah terjadi kegelisahan, semua orang sudah resah. Ada 3 kerangka yang merupakan amanat revolusi yaitu: Satu Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Ke Merauke, satu masyarakat yang adil dan makmur, gema ripa lohjinawi dan satu dunia baru, semuaberbahagia tampa penderitaan. Inilah yang dinamakan amanat penderitaan rakyat. Dr. Zul kemudian menggambarkan perbedaan lebaga Negara saat ini dengan lembaga Negara pada saat sebelum amandemen UUD 1945. Dan menurut Zul bahwa Rezim sekarang ini sangat lemah.
Oleh MP bahwa presiden sengaja tidak menjalankan Pancasila dan UUD 45 atau memang presiden tidak mampu, atau paling lembut dapat kita katakana Pancasila dan UUD tidak dijalankan. Maka ada 2 jala yaitu; melalui konstitusi, jalannya pasti panjang dan melalui people power/un wraiten constututinal. Goalnya adalah menyelamatkan nasib rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur. Untuk itu Saya Saya mengusulkan kita meniru EDSA Filipina. Dan Saya usulkan nama lembaga ini adalah MARIPPU: Majelis Rakyat Indonesia Penegak Pancasila dan UUD 45. Kita harus membentuk badan-badan : Tim Ahli (Dewan Eksekutif), Pengurus yang mendalami satu bidang, Komite Aksi dan Komite Sosialisasi (propaganda)
Dalam rapat ini ada yang berpendapat bahwa aksi yang dilakukan dalam menanggapi peroalan ini adalah cukup dengan somasi saja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh peserta diskusi yaitu Efendi. Saya tertarik untuk melanjutkan somasi dulu, atau secara konsisten kita melakukan somasi dengan terhadap 5 pelanggaran tersebut,” kata Efendi. Hal ini kemudian ditanggapi oleh MP yaitu bahwa somasi sudah dikirim dan sudah dipublikasikan, tetapi somasi itu tidak digubris. Kita bisa buat seperti dulu dan kita bisa pergi ke DPR, bila perlu ke (Partai) Demokrat. Kita bisa terus menerus sosialisasikan hal ini. Paling tidak ada tiga fraksi yang spakat dengan kita: PDI-P, Gerindra dan Hanura. Kita juga bisa menemui tokoh-tokoh. Secara terus menerus kita sampaikan pelanggaran terhadap 5 pasal tersebut. Kita bisa melakukan secara konstitusi yaitu melalui MK. Saya tidak pesimis tetapi realistis.
Meurut dr. Zul,” Saya tidak percaya lagi tokoh (dengan memberikan cotoh tokoh yang kurang baik prilakunya), saya ususkan nama lembaga ini adalah Majelis Pelaksana Kedaulatan Rakyat (MPKR). Apa yang disampaikan oleh Zul ditanggapi oleh MP,” saya sepakat apa yang diusulkan Zul. MP juga menceritakan tentang Taufiq Kiemas (ketua MPR). Saya serukan kita semua untuk setuju meng - impeachment presiden, bisa juga tidak terjadi impeachment
Menurut peserta lain yaitu Hasan Basori, kalau semua sudah setuju ya ok, tetapi kalau ada yang masih mau usul silakan. Saya sepakat namannya MPKR. Menurut peserta lain yaitu Gusma (PMKRI) bawa pada prinsipnya mereka sepakat dengan apa yang direncanakan. “ Ini sama halnya seperti kita, kalo soal melawan kami pasti ikut, kami juga sedang konsolidasi dengan organ lain, muaranya sama yaitu perlawanan, saya usulkan nama lembaga ini badan atau aliansi dan namanya Majelis Perjuangan Kedaulatan Rakyat (MPKR), “ kata Gusma. Usulan ini kemudian disepakati juga oleh dr. Zul bahwa Dia menghargai konsep ini karena inilah musyawarah dan sepakat nama Majelis Perjuangan. Dia juga melanjutkan bahwa Kita tidak harus selalu mengikuti isu yang dilemparkan pemerintah. Karena terlalu banyak isu nanti kita tidak fokus.
Kalau begitu Saya juga sepakat dengan nama Majelis Perjuangan Kedaulatan Rakyat (MPKR). Untuk selanjutnya kita brainstorming dulu untuk kegiatan selanjutnya. Usul saya acara selanjutnya Jumat 01/10/2010. Jam 14. Usulan nama menjadi Majelis Perjuangan Kedaulatan Rakyat (MPKR) disetujui oleh semua peserta rapat. Dan forum juga sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan pada Jumat 30/09/2010.
Forum tersebut juga merekomendasikan nama-nama yang akan diundang untuk pertemuan berikutnya: Indro Cahyono, Adhi Masyardi, Pong Hendratmo, Efendi Gazali, Guruh Soekarnoputra, Rizal Ramli, Sukmawati Soekarnoputri, Jumhur Hidayat dan Amin Rais Daulay. Mp juga meminta semua peserta rapat untuk mengundang nama-nama tersebut. (SM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar