Selasa, 21 September 2010

RINGKASAN DIALOG PERS, SOMASI KEPADA PRESIDEN DAN KETUA DPR RI TENTANG KEBEBASAN BERIBADAH DAN KEDAULATA N NEGARA/HUKUM

PRESIDEN TIDAK MAMPU MENJAGA KEDAULATAN NEGARA/HUKUM DAN KEBEBASAN BERIBADAH


Judul di atas merupakan hal yang mendorong diadakannya diskusi yang bertema tentang Somasi kepada Presiden, yang dilaksanakan pada Senin 20 September 2010 yang bertempat di Restoran Gado-Gado Cemara Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat yang dihadiri 86 peserta. Diskusi ini diawali dengan pengantar oleh Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA sebagai pembicara juga sebagai penggagas acara ini. Menurut Muchtar bahwa acara ini merupakan ide yang muncul setelah pada Bulan Agustus lalu beliau melayangkan somasi kepada Presiden SBY karena presiden tidak menjalankan pasal-pasal UUD 1945 yaitu tidak mampu menjaga kedaulatan Negara/hukum dan tidak mampu menjamin kebebasan beribadah. Dalam somasi tersebut presiden diperingatkan agar menjalankan amanat UUD dan presiden diberi tenggang waktu sampai bulan Desember 2010 jika ini tidak di lakukan maka mulai Januari 2011 presiden akan dimintai pertanggungjawaban.

“Dalam perjalanan dari Agustus 2010 menuju 31 Desember 2010, ada 2 kejadian yang menggucang bangsa Indonesia yaitu penangkapan 2 petugas DKP di wilayah Indonesia oleh Malaysia dan terjadinya tindakan penyerangan dan mengahalang-halangi kegiatan keagamaan yaitu kegiatan Jemaat HKBP Ciketing, Pondok Timur Indah-Kota Bekasi. Ini merupakan bukti bahwa presiden tidak mampu menjalankan amanat UUD 1945 dan hal ini diperkeruh lagi dengan pernyataan kontroversial Ketua DPR-RI Marzuki Alie bahwa “jangan sampai di wilayah yang mayoritas muslim dibangun sebuah Gereja dan jangan sampai membangun sebuah Masjid yang besar di wilayah mayoritas non Muslim”, hal ini yang menjadi pemicu disintegrasi bangsa, “ ujar MP, sapaan Muchtar Pakpahan.

Dalam acara tersebut hadir pembicara lain yaitu: Lilly Wahid; anggota DPR-RI Fraksi PKB, Gomar Gultom; Sekjend PGI dan Prof. Jhon Pieres; anggota DPD-RI. Dan acara ini dimoderatori oleh dr. Julkifli Ekumei. Menurut Lilly Wahid (Putri KH. Wahid Hasyim) bahwa kebebasan menjalankan ibadah merupakan jaminan konstitusi yang telah menjamin adanya pluralisme yang teleh dipelopori oleh ayahnya yaitu KH. Wahid Hasyim. “Mula-mula ada konsep Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Secara sadar umat Islam dipelopori oleh KH. Wahid Hasyim jadilah menghapus 7 kata itu dan Indonesia Negara Pancasila seperti sekarang, Ujar Lilly yang merupakan putri pluralisme,”beribadah adalah kewajiban yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, sekalipun oleh negara, seperti halnya kasus HKBP Ciketing dimana mereka sudah punya tanah sendiri dan telah memenuhi syarat administrasi, mereka tidak perlu berpindah-pindah”. Jemaat HKBP yang disuruh pindah, tetapi kewajiban negara menjamin kemerdekaan mereka.

“Kedaan sudah gawat, tidak perlu somasi tetapi perlu ada langkah maju,”ujar Gomar Gultom pembicara lain. Menurut Gomar bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia sangat lemah. “Bukan hanya dalam hal kebebasan beribadah, tetapi juga perlindungan hukum terhadap hal-hal yang lain, misalnya saat terjadinya ledakan tabung gas dimana-mana, Presiden SBY sama sekali tidak bersikap. Dari bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2010 ada 5 orang ibu gantung diri karena masalah ekonomi, ada 2 orang ibu membunuh anak kandungnya sendiri itu juga karena masalah ekonomi ini bukti pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi, tetapi kasus tentang Ciketing, semua syarat administrasi sudah terpenuhi tetapi tidak pernah keluar ijin. Seharusnya pemerintah tidak mengikuti kehendak warga tetapi mengikuti apa yang dikehendaki konstitusi.”

Lonceng kematian sudah diambang kita perlu reintegrasi telah masive, hal ini disampaikan oleh Jhon Pieres dalam diskusi tersebut.”saya dulu Tim Suksesnya SBY, tetapi sekarang saya harus bangkit dan minta pertanggungjawaban SBY atas pelanggaran konstitusi,”ujar Jhon Pieres yang juga pernah menjadi Ketua Program Pasca Sarjana UKI, ditimpali oleh Julkifli yaitu bahwa penyakit bangsa ini sudah kronis ibarat mengalami pendarahan otak, maka perlu tindakan emergency yaitu dengan pembedahan otak.

Sahara Pangaribuan seorang peserta diskusi yang memberikan tanggapannya bahwa Konstitusi jangan dibuat menjadi kondisi situasi, tetapi aturannya harus dilaksanakan. “Aneh dalam kasus Ciketing, Pemerintah Kota Bekasi memberi opsi mengenai pendirian rumah ibadah, seperti halnya pembangunan jalan, jembatan dan tempat judi. Pemberian opsi itu telah melanggar konstitusi untuk itu, HKBP tetap bertahan karena semua syarat telah dipenuhi,”ujar Sahara.

Oleh peserta lainya yaitu Muklis bahwa acara ini harus diteruskan karena negara dalam bahaya, negara telah menciptakan konflik. Gus Dur (Alm) pernah mengatakan bahwa SBY tidak jelas agamanya. Menurut Muklis,”kita harus menghentikan permainan terhadap agama, dimana agama dijadikan sebagai objek, kita harus buat ini seperti ’98 karena pembiaran ini menimbulkan konflik horizontal.” Oleh peserta lain yaitu Yudha bahwa dalam pengamatannya selama SBY menjadi presiden, SBY tidak pernah menyebutkan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, “Pada waktu SBY berdiskusi dengan Habib-Habib, ada Habib yang memaparkan bahwa di dunia ini hanya ada 3 ideologi yaitu Kapitalis, Sosialis dan Islam, tetapi dalam diskusi itu SBY tidak mengatakan bahwa kita punya Ideologi Pancasila,” lanjut Yudha.

Pada bagian akhir dari diskusi ini diadakan penandatanganan somasi kepada Presiden dan Ketua DPR-RI. Forum ini juga menyepakati akan melanjutkan diskusi pada Senin, 27 September 2010 di tempat yang sama. (SM)


PRESIDEN TIDAK MENEGAKKAN

KEDAULATAN HUKUM/NEGARA DAN KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH

Tanggal 26 Agustus 2010 yang lalu, saya ada mengirimkan somasi melaksanakan UUD 1945 kepada Presiden dan kepada fraksi-fraksi di DPRRI. Dari pengamatan saya, saya melihat selama Susilo Bambang Yudhoyono 6 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia, dia tidak dan belum menjalankan 5 Pasal/item UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Lihat somasi tersebut.

Ada dua kemungkinan mengapa tidak (2004-2009) dan belum (2009-sekarang) dijalankan, kemungkinan pertama tidak sanggup dan kemungkinan kedua tidak mau. Namun keduanya sama-sama membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita nasional. Karena itu, sebagai ahli hukum tatanegara saya somasi, agar paling lambat tertanggal 31 Desember 2010 ini, terlihat ada rencana kerja untuk menyelenggarakannya. Bila tidak, saya akan mengajak rakyat meminta pertanggungjawabannya melalui mekanisme konstitusional UUD 1945.

Pada saat dan sesudah somasi itu saya kirimkan ke Presiden dan fraksi-fraksi di DPRRI, muncul tiga peristiwa yang semakin membuktikan bahwa bapak Susilo sebagai Presiden RI tidak melaksanakan yang disebutkan dalam somasi itu, yaitu kedaulatan hukum/Negara dan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan. Peristiwa itu sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus 2010, tiga pejabat DKP ditangkap oleh polisi Malaysia dari wilayah Indonesia, selanjutnya ditahan dan diperlakukan sebagai penjahat. Hal yang agak mirip sudah beberapa kali diperlakukan oleh pihak Malaysia, bahkan teramat sering rakyat Indonesia yang berdiam di Malaysia yang mereka sebut Indon dan diperlakukan sebagai Indon (sebuah sebutan yang merendahkan masyarakat Indonesia yang sehari-hari diartikan, perempuan Indonesia yang tidak punya harga diri disetubuhi orang barat, lahirlah anak-anak Indon yang bermartabat rendah). Terhadap Filipina yang waktu presidennya adalah seorang perempuan bernama Arroyo, Malaysia tidak berani berbuat seperti ke Indonesia.

Kesimpulannya, Presiden Susilo tidak sanggup menjaga kedaulatan hukum/Negara Indonesia. Kalau mau menegakkan wibawa Negara/bangsa Indonesia, ada tiga tahapan diplomasi yang dilakukan.

1. Ancaman memulangkan dubes Malaysia dan menarik dubes Indonesia bila tidak minta maaf, dalam waktu seminggu. Kalau tidak minta maaf lakukan sesuai ancaman.

2. Ancaman Putus hubungan diplomatik, bila tidak minta maaf dalam waktu seminggu. Kalau tidak minta maaf lakukan sesuai ancaman.

3. Ancaman menarik pulang seluruh warganegara Indonesia dari Malaysia dan anjurkan melakukan tindakan nasionalisme di sana, disertai menasionalisasikan seluruh asset Malaysia yang ada di Indonesia.

4 Berperang secara fisik tetap dihindari karena kita kalah. Hindari perasaan inferior terhadap Malysia.

2. Akhir minggu ini IMF mengumumkan bahwa korupsi tetap tinggi di Indonesia. Lalu Presiden menyatakan prihatin. Presiden mempunyai kekuasaan, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab memberantas korupsi. Maukah apa tidak mau? Kalau mau tirulah Kim Dae Yung dan Nelson Mandela. Dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum, Kim Dae Yung mengijinkan anaknya dimasukkan dalam penjara karena terlibat kejahatan ekonomi. Nelson Mandela menceraikan isterinya Winny dan memenjarakannya karena terlibat kejahatan ekonomi. Presiden Susilo? Terhadap Century malah ada upaya-upaya menutup keputusan DPRRI bahkan ada upaya melemahkan KPK dengan cara mengkriminalkan Bibit-Chandra.

Kesimpulan, Presiden tidak menjalan penegakan hukum makanya korupsi makin merajalela. Kalau bersedia, angkatlah Kapolri yang seperti Hugeng serta pejabat wakapolri, kabareskrim, BNN dan irwasum orang-orang yang mirip Hugeng. Ciri-cirinya bersih, berani, tidak punya cacad tindakan ekonomi, dan tidak kaya. Waktu saya ditugaskan Presiden GusDur, saya temukan Bibit Ryanto yang paling mirip Hugeng. Angkatlah Jaksa Agung yang minimal mirip Ali Said, dan JAM-JAM yang mirip--mirip, yang cirinya bersih, berani, tidak pernah punya cacad tindakan ekonomi dan tidak kaya. Kemudian dukung sepenuhnya KPK untuk menjalankan tugasnya. 4 (empat) tugas KPK yang belum tuntas. 1. Diskriminasi korupsi KPU 2004. Anas Urbaningrum dan Hamid Awaludin belum diadili 2. Diskriminasi korup suap BI kasus Miranda. Ny.Nunun/isteri Adang Dorojatun, Miranda dan beberapa anggota DPRRI belum diadili. 3. Century terhenti, apakah seterusnya terhenti? Kalau terhenti berarti presiden tidak menjalankan keputusan DPRRI. 4. Pencatatan kekayaan para pejabat tersendat. Harus ada tindakan sanksi.

3. Kasus yang dihadapi HKBP Ciketing, yang memperlihatkan tidak ada kebebasan beribadah. Ada beberapa ibadah resmi Kristen protestan, 1. Ibadah minggu di rumah ibadah. 2. Ibadah permandian di rumah ibadah dilanjutkan di rumah kediaman. 3. Ibadah sidi di rumah ibadah dilanjutkan di rumah kediaman. 4. Ibadah penguburan orang meninggal di rumah kediaman. Ibadah nomor 1 s/d 3 mendapatkan rumah ibadah dan beribadah di rumah kediaman sering diganggu, dan gangguan itu selalu ada aparat keamanan dan televisi yang dilakukan ormas-ormas. Hal ini terjadi karena sikap presiden yang ditengarai mempergunakan issue agama ini untuk mengalihkan perhatian. Keadaan ini diperparah statement Ketua DPRRI yang mengatakan “ di wilayah yang mayoritas beragama Muslim jangan lagi dibangun gereja, sebaliknya yang mayoritas non muslim jangan dibangun mesjid yang besar.”

Kesimpulannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan pasal 28 E (1) dan Pasal 29 (2) UUD. Kalau presiden tidak bersikap tegas menjalankan UUD 1945 dan bila ungkapan Ketua DPRRI diteruskan, NKRI terancam, Indonesia sedang memasuki disintegrasi. Beberapa orang bersikap biarlah Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia, tapi izinkanlah secara damai Tapanuli, Bali, Sulut, NTT, Maluku dan Papua menjadi negara nasionalis yang benar-benar menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Tentu pembicaraan kita hari ini, mempertahankan NKRI. Kita menuntut Ketua DPRRI mencabut pernyataannya.

Diskusi Pers

Jakarta, 20 September 2010


Tidak ada komentar:

Posting Komentar