Senin, 20 September 2010

WELFARESTATE, UUD 1945 DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

WELFARESTATE, UUD 1945 DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Muchtar Pakpahan
Fakultas Hukum UKI, Jakarta

Abstract

Welfarestate is the goal of KSBSI since the declaration 25th April 1992. All the union which members of ITUC (International Trade Union Confederation) as the basic Social Democracy, their goal must be welfarestate either KSBSI. In other occasion, Soekarno when speak in the court 1937, he stated that his goal to proclaim the independence of Indonesia was to build welfarestate. Also when the founding fathers declared Constitution called UUD 1945 (1945 Constitution) they put welfarestate as state goal during relate to the people interest. Without the implementation of welfarestate, the people welfare will never be realized.

Keywords: Welfarestate, Industrial Relation

A. Latarbelakang

Membahas welfarestate di Indonesia, pijakannya adalah UUD 1945 karena UUD 1945 adalah dasar penyelenggaraan kenegaraan Indonesia. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dua kalimat yang digarisbawahi itu adalah pijakan penyelenggaraan Negara welfarestate, walaupun tidak disebut secara eksplisit.
Selanjutnya dapat kita lihat di dalam batang tubuh UUD, sebagai berikut :
- Pasal 27 ayat 2 :
(2) Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28 E ayat 1 dan 2 :
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- Pasal 28 H ayat 1 :
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Pasal 29 ayat 2 :
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
- Pasal 31ayat 1 dan 2 :
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 :
(1) Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
(2) Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Welfarestate adalah sebuah sistem yang dapat memberi keseimbangan terhadap neoliberalisme sekaligus winwin solution dan jalan tengah terhadap ketimpangan sosial yang ditimbulkan dominasi neoliberalisme. Asas keadilan yang diterapkan adalah, kapitalisme boleh berkembang, kekayaan perorangan boleh menumpuk, tetapi kesejahteraan minimal dinikmati oleh seluruh rakyat. Perorangan boleh menjadi konglomerat, akan tetapi tetangganya tidak boleh ada yang miskin melarat. Dengan welfarestate, seluruh rakyat menikmati kesejahteraan dasar atau kesejahteraan minimal.
Terkait dengan welfarestate itu, dibangun pula sistem hubungan industrial yang sinkron serta mendukung welfarestate tadi. Dengan sistem hubungan industrial yang akan dibangun, memberi gairah investasi, menguatkan ekonomi Negara dan memberi kesejahteraan bagi buruh/pekerja serta menguatkan Serikat Buruh. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana hubungan welfarestate dengan hubungan industrial supaya seluruh rakyat dapat menikmati kesejahteraan dasar atau kesejahteraan minimal sebagaimana diperjuangkan penulis sejak KSBSI didirikan pada tanggal 25 April 1992.

B. Makna Welfarestate

Welfarestate atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Welfarestate adalah cita-cita Proklamasi Republik Indonesia, dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 (amandemen dan batang tubuhnya). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (Democracy). Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Sosial Justice) dan anti diskriminasi.
Demokrasi artinya bahwa segala proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup orang banyak dan kenegaraan harus melibatkan rakyat. Rule of law (penegakan hukum), terciptanya penegakan hukum yaitu tersedianya hukum positif yang adil dan adanya law enforcement. Perlindungan HAM (terjamin Hak Asasi Manusia), yaitu adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya sistem politik yang diterapkan berdasarkan standar demokrasi yang terukur. Keadilan Sosial, yaitu terlaksananya distribusi ekonomi yang menjangkau semua lapisan secara adil. Anti diskriminasi, yaitu memberlakukan semua orang sama dalam segala hal terutama di hadapan hokum dan pelayanan publik. Welfarestate yang demikian itulah yang hendak dibangun gerakan buruh dan sosial demokrasi dunia.
Ada sembilan program dasar yang mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak. Kesembilan program tersebut adalah suatu hal yang logis, rasional dan terukur, seperti diuraikan berikut ini dengan catatan, butir 8 dan 9 adalah kebutuhan kolektif sesudah dekade 1980-an.

1. Sistem Pendidikan Wajib
Negara menerapkan sistem pendidikan wajib atau Compulsory Education System. Dengan sistem ini, semua anak diwajibkan bersekolah hingga SLTA atau usia 18 tahun atas tanggungan negara. Yang pada gilirannya semua penduduk Indonesia wajib melampaui pendidikan SLTA. Agar sistem ini berjalan baik dan mutu pendidikan pun baik, pendidikan harus ditempatkan program prioritas dan guru ditempatkan menjadi profesi terhormat dan penerima gaji tertinggi.UUD masih mewajibkan hingga SLTP.
2. Jaminan Hidup Penganggur
Tugas negara yang terpenting adalah memberikan kepada rakyatnya pekerjaan dan dari pekerjaan itu menikmati kehidupan yang layak. Bila pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja, sebgai konsekwensi tanggung jawab membuka lapangan kerja, Negara menjamin biaya hidup orang yang menganggur dalam bentuk tunjangan sosial. Tentu hal tersebut membutuhkan tahapan, untuk tahap pertama tunjangan sosial diperuntukkan bagi penganggur yang terkena PHK, yang selanjutnya secara bertahap tunjangan sosial diberikan murni kepada penggangur karena tidak ada lowongan kerja. Bila welfarestate ini diterapkan, tentu fokus pekerjaan pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja, sebab kalau ternyata ada pengangguran APBN akan terkuras membayar tunjangan sosial pengangguran. Demikian pun pemerintah akan berhati-hati mengambil kebijakan yang berdampak PHK atau berdampak lesunya pasar kerja.
3. Jaminan Dana Pensiun
Negara menyelenggarakan jaminan dana pensiun bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, setiap orang yang sudah berusia 60 tahun dan telah berhenti bekerja, seumur hidupnya mendapat gaji pensiun. Penyelenggaraan ini berlaku bagi buruh, tani, nelayan termasuk buruh informal.
4. Jaminan dana Kesehatan
Negara menyelenggarakan jaminan dana kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian setiap orang yang sakit, mendapat jaminan perawatan dari dana tersebut. Setiap warga negara yang sakit dan butuh opname atau biaya rawat, segera dapat teratasi. Penyelenggaraan dana kesehatan ini berlaku bagi buruh, tani, nelayan dan buruh informal.

5. Rumah Murah dan Terjangkau
Negara menyelenggarakan sebuah sistem sehingga semua orang dapat memiliki rumah hunian sederhana lebih kurang tiga kamar bagi suami istri dan anak-anak dengan harga yang murah dan terjangkau. Di pihak lain diadakan pajak progresif bagi rumah besar dan kepemilikan rumah lebih dari satu.
6. Memelihara Anak Terlantar dan Cacat
Negara wajib memelihara anak fakir miskin, orang yang lemah ingatan (disablepeople) dan yang cacat hingga terhalang bekerja secara normal. Dalam rangka menjalankan kewajiban itu pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan yang bertujuan memampukan dan memberdayakan anak-anak terlantar, miskin dan cacat. Sistem tersebut diarahkan untuk membebaskan diri dari ketergantungan, tetapi membuat mereka memiliki kemandirian bekerja dan produktif dalam jangka panjang. Dengan program ini, Indonesia akan bersih dari pengemis di pinggir jalan.
7. Kebebasan Beragama, Beriman dan Berkeyakinan
Kebebasan beragama, beriman dan berkeyakinan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena hal itu merupakan hak asasi yang mendasar, negara wajib menjamin kebebasan beragama, kebebasan beribadah dan membangun rumah ibadahnya, juga menjamin kebebasan beriman dan merefleksikan imannya. Negara menjamin kebebasan berkeyakinan, mempertahankan dan merefleksikan keyakinannya.
8. Persaingan Usaha yang sehat
Negara menjamin adanya iklim persaingan usaha yang fair dan sehat, terutama bagi petani, dalam menjual produk pertaniannya, petani harus mendapat jaminan harga yang layak dari negara. Begitu juga nelayan kecil dalam mencari ikan dan menjual hasil tangkapannya harus mendapat perlindungan dan jaminan harga dari Negara.
9. Lingkungan Hidup
Negara wajib menata program pelestarian lingkungan hidup yang tertata dan terencana, karena hidup manusia tidak terlepas dari lingkungan hidup yang sehat. Dalam melaksanakan hak-hak tersebut, negara juga menjamin keseimbangan kepentingan umum dengan kepentingan dunia usaha artinya Negara menjamin ketenangan dunia usaha, tetapi Negara juga harus menjaga kelestarian lingkungan.

C. Subjek Dan Objek Utama Welfarestate
Komunitas utama yang menjadi sasaran pelaksanaan sistem Welfarestate adalah buruh, petani dan nelayan ditambah pedagang kecil/tradisional. Komunitas ini bisa berperan sebagai subjek (pelaku) sekaligus objek (sasaran). Dalam rangka mewujudkan welfarestate bagi buruh, penulis menawarkan Sistem Hubungan Industrial yang uraiannya berikut ini.
Pada bulan Maret 2000, KADIN/APINDO bersama KSBSI dan KSPSI menjadi penyelenggara Konferensi Bipartit Nasional di Hotel Grand Melia dan Gedung Apindo. Konfrensi ini diikuti ± 400 orang mewakili organisasi pengusaha dan federasi-federasi serikat buruh/pekerja. Kesepakatan Konfrensi Bipartit Nasional adalah :
a. Membangun sistem Hubungan Industrial yang demokratis, harmonis, dinamis, berkeadilan dan berkesejahteraan.
b. Tujuan dari sistem hubungan industrial adalah memajukan dunia usaha/pengusaha, membuat kehidupan buruh/pekerja sejahtera dan ekonomi Negara yang kuat.
c. Sistem hubungan industrial Jepang dibuat menjadi acuan.
Mengapa Jepang dibuat menjadi acuan? Dengan sistem hubungan industrial yang diterapkan di Jepang memberikan dampak sebagai berikut; yang pertama, ekonomi Jepang paling kuat, pengusaha Jepang beruntung dan buruh Jepang kategori paling makmur di dunia. Yang kedua, di Jepang tidak pernah ada mogok/demonstrasi ataupun lock out di tingkat perusahaan yang diakibatkan perselisihan industrial tingkat perusahaan. Dan yang ketiga, buruh-buruh Jepang menjadi pekerja keras, cerdas dan jujur. Penulis berkeyakin bahwa kemajuan perekonomian Jepang adalah karena fondasi hubungan industrialnya yang benar.
Sebelum konferensi itu berlangsung, Penulis telah menyiapkan tujuh draft RUU hubungan industrial yang dibahas dalam Tim Hukum Perburuhan KSBSI kemudian dibahas di TRUP-FSUI (Tim Reformasi Undang-Undang Perburuhan-Forum Solidaritas Union Indonesia). Butir-butir penting dari tujuh draft RUU itu dibahas juga dalam Konfrensi Bipartit Nasional. Berikut inilah postulat isi dari ketujuh RUU tersebut.

1. Kebebasan berserikat, kebebasan berserikat bagi buruh adalah dasar dan awal mensejahterakan buruh. Di gerakan buruh dunia ada gagasan yang berbunyi “strong Union be welfare and people welfare must be strong union”. Itu berarti kebebasan berserikat sangat penting bagi buruh/pekerja.
Dalam rangka membangun serikat buruh yang kuat, perlu diadakan regulasi berikut ini :
a. Buruh bebas menjadi anggota suatu serikat buruh dan juga bebas menjadi tidak anggota. Yang melanggar prinsip ini menjadi kategori pelanggaran HAM, termasuk pidana.
b. Buruh yang sudah anggota suatu serikat buruh dan menandatangani gajinya dipotong untuk iuran keanggotaan, perusahaan tempat kerja wajib memotong dan mengirimkannya ke rekening yang diminta sesuai dengan jumlah yang diminta/sewaktu buruh menandatangani pernyataan. Ini disebut COS (Check of System) atau disebut juga potong atas.
c. Buruh/pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh, wajib menyumbangkan sebesar iuran anggota salah satu serikat buruh yang dipilihnya. Boleh tidak menjadi anggota akan tetapi wajib memberi donasi, karena dia menikmati hasil perjuangan serikat buruh. Ini disebut Positive Union Shop (sikap positif kepada serikat buruh).
d. Dibentuk Dewan Buruh Nasional (DBN), Dewan Buruh Propinsi (DBP) dan Dewan Buruh Kota/kabupaten (DBK) agar ada wakil buruh di bipartite, tripartite, ILO, WTO, IMF dan WB. Minimal setiap 10 orang, buruh dapat mendirikan serikat buruh perusahaan (SBP). Minimal gabungan 3 SBP berhak menjadi anggota DBK. Minimal gabungan 1/3 DBK di satu provinsi berhak menjadi anggota DBP, selanjutnya minimal 1/3 DBP berhak menjadi anggota DBN. Jumlah delegasi setiap serikat pekerja/buruh diatur secara proporsional.
e. Ada dana dari pajak buruh yang diserahkan kepada serikat buruh dalam rangka penguatan serikat buruh dan pendidikan/pelatihan buruh.
f. Di setiap perusahaan sedapat mungkin ada ruangan untuk kantor serikat buruh.

2. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pembahasan topik ini sangat penting sebab jaminan ketenangan bekerja bagi buruh mutlak perlu diciptakan. Dalam rangka menciptakan ketenangan bekerja diperlukan regulasi berikut ini :
a. Pada dasarnya tidak diizinkan/diperbolehkan PHK, kecuali karena dua alasan. Alasan itu ialah karena buruh melakukan kriminal dan atau perusahaan bangkrut. Kriminal ada dua jenis, melakuan tindak pidana lalu dihukum pidana dan kriminal kerja, maksudnya mengganggu kerja, merusak produksi dan bolos-bolos. Buruh yang melakukan kriminal tidak mendapatkan imbalan apapun, tidak ada pesangon dan tidak ada pensiun, sedangkan PHK karena bangkrut mendapat dana pengangguran dari Jamsostek dan santunan pensiun seumur hidup.
b. Pada pekerjaan permanen (permanent job), semua menjadi buruh tetap tidak diperkenankan adanya buruh kontrak dan outsourching. Setelah seseorang sudah melewati tenggang masa percobaan, yang bersangkutan otomatis demi hukum menjadi buruh/tenaga tetap.
c. Serikat buruh perusahaan wajib ikut memproses PHK karena kriminal dan atau bangkrut.

3. Pengupahan, upah atau gaji adalah tujuan membuat adanya hubungan industrial karena itu hal yang penting dibicarakan dengan membuat regulasi berikut ini :
a. Upah dibicarakan secara bipartit sektoral nasional, dan ditetapkan jumlah minimum secara sektoral nasional.
b. Hidup layak adalah menjadi dasar penetapan upah. Dari upahnya, buruh dapat menghidupi diri dan keluarganya secara layak. Layak berarti, menikmati makanan dan minuman yang sehat, dapat memiliki rumah, anak dapat sekolah minimal SLA, ada jaminan hari tua dan sekali setahun dapat menikmati liburan.
c. Realita besaran upah dibicarakan di bipartite tingkat perusahaan, penghasilan sebelumnya dibuat menjadi acuan. Kemampuan real perusahaan dibuat menjadi dasar penghitungan dikaitkan dengan hidup layak. Karena itu mutlak transparansi keuangan dan diketahui oleh serikat buruh.
d. Demi hukum ditetapkan 20% dari keuntungan bersih setiap tahun diberikan kepada buruh secara kolektif sebagai bonus. Karena itu ada wakil/buruh di Dewan Direksi dan di Komisaris. Tidak hanya dalam rangka menghitung keuangan, tetapi juga merencanakan proses produksi perusahaan. Inti dari butir ini akan membuat rasa tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of responsibility and sense of belonging) akan kuat melekat di hati setiap buruh. Dan sistem ini juga akan membuat budaya kerja keras dan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

4. PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Fungsi PKB sangat penting membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Dalam rangka mencapai PKB yang seperti itu, dibuatlah regulasi seperti berikut ini :
a. Segala hal yang berhubungan dengan syarat kerja, upah PHK, libur, jam kerja dan kenaikan pangkat/rangking diatur dalam PKB.
b. PKB ditandatangani wakil buruh dari serikat buruh yang ada di perusahaan. Bila serikat buruh hanya satu maka otomatis serikat buruh yang satu itu wakil buruh. Bila lebih dari satu, ditetapkan secara proporsional, anggotanya 10-100 buruh; 3 wakil. 101-1000; 5 wakil, 1000-5000; 7 wakil di atas 5000; 9 wakil. Untuk itu diperlukan verifikasi tripartit (dinas tenaga kerja, manajemen dan serikat buruh).
c. PKB dibuat untuk setiap dua tahun berdasarkan perundingan yang kenyataannya berlangsung. PKB ditandatangani wakil buruh dan wakil manajemen.
d. Bila terjadi perbedaan di wakil buruh ditetapkan berdasarkan suara terbanyak di kalangan wakil buruh tersebut.

5. Pendidikan, Pelatihan dan Pengupahan. Ada tingkatan pengupahan berdasarkan grade pangkat dari setiap buruh, Demikian juga kenaikan upah berlangsung juga berdasarkan kenaikan regular dan kenaikan prestasi. Untuk menerapkannya dibuat regulasi seperti berikut :
a. Di setiap perusahaan perlu ada grade/pangkat sebagai sistem jenjang penggajian, berdasarkan ijazah, pengalaman kerja, jabatan dan kreativitas.
b. Di dalam pendidikan dan latihan meningkatkan mutu kerja yang muaranya meningkatkan produktivitas. Serikat buruh dan manajemen bersama-sama menentukan jenis pendidikan dan latihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

6. Jaminan Sosial Buruh - Jamsosbur pengganti Jamsostek. Penyelenggaraan Jamsosbur (Jaminan Sosial Buruh) adalah jaminan kesejahteraan buruh seumur hidup dengan regulasi seperti berikut :
a. Penyelenggara Jamsosbur adalah Badan Hukum Perkumpulan bersifat wali amanah (sosial), nirlaba, dikelola bersama tripartite yakni pemerintah, APINDO dan serikat buruh. Badan ini diketuai Presiden sedangkan Menteri Tenaga Kerja menjadi Ketua harian.
b. Tujuannya adalah mensejahterakan buruh. Segala kegiatan dan pengelolaan dana Jamsosbur ditujukan untuk mensejahterakan buruh.
c. Programnya adalah dana pensiun sesudah umur 60 tahun, seumur hidup, jaminan kesehatan seumur hidup dan dana tunjangan pengangguran 75% dari gajinya ketika di PHK karena perusahaan bangkrut.
d. Iurannya dipotong dari gaji/upah buruh + perusahaan, misalnya dari perusahaan/tempat kerja 13% atau 1 berbanding 2, ditambah iuran dari Negara melalui APBN.
e. Pengelola terdiri dari para professional yang diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara. Semua pemberi kerja apabila mempunyai buruh 10 orang ke atas wajib mendaftarkan buruhnya menjadi peserta jamsosbur, yang tidak mendaftarkan menjadi perbuatan pidana.

7. Peradilan perburuhan. RUU Peradilan perburuhan diganti nama dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bila tetap terjadi perselisihan industrial walaupun dengan regulasi di atas diadakan peradilan perburuhan yang penyelesaiannya cepat, adil dan tidak berbiaya dengan regulasi berikut ini :
a. Perkara perburuhan/hubungan industrial diselesaikan dengan dasar cepat adil dan tidak berbiaya.
b. Sejak adanya perselisihan di Disnaker, ke PHI dan kasasi Mahkamah Agung hingga putusan Mahkamah Agung paling lama 120 hari kerja.
c. Di tingkat pengadilan pertama dan kasasi ada hakim adhok wakil serikat buruh dan wakil APINDO. Ketika buruh berpekara di PHI, buruh memilih hakimnya dari daftar yang tersedia, hakim adhoc yang tersedia dibuat dalam daftar bertugas.
d. Menjaga kepentingan yang diwakilinya sedangkan hakim yang ketiga menjadi ketua majelis yang diangkat dari Hakim Pengadilan Negeri.
e. Serikat buruh dan asosiasi perusahaan mempunyai kewenangan mewakili anggotanya di peradilan perburuhan.

Semua rancangan sistem hubungan industrial yang dirancang oleh FSUI sebagai mana diuraikan di atas, oleh Partai Buruh ditetapkan menjadi program perjuangannya. RUU yang diuraikan di atas oleh FSUI diserahkan ke partai-partai yang memiliki fraksi di DPRI RI 1999-2004 yaitu ; PDIP, Golkar, PPP, PKB dan PAN. Kemudian RUU tentang serikat buruh disahkan menjadi UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh/pekerja. RUU tentang pengupahan, PHK, PKB dan pendidikan, pelatihan dan pengupahan disahkan menjadi satu Undang-Undang yaitu UU No. 13 tahun 2003, dan RUU tentang Peradilan Perburuhan disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan RUU tentang Jamsosbur sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja belum dibahas. Yang keluar adalah UU No. 20 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

D. Kesimpulan
Tanpa penerapan welfarestate, buruh (juga petani dan nelayan) tidak akan pernah menikmati hidup yang sejahtera. Seratus tahun lagipun Indonesia merdeka dan Papua tetap bahagian Indonesia, rakyat Papua akan tetap miskin dan terbelakang bila Indonesia tidak menerapkan welfarestate. Bukan hanya rakyat tidak menikmati hidup yang sejahtera, tetapi ketidakadilan sosial akan tetap menganga dan akan selalu menjadi ancaman keberlanjutan NKRI. Selanjutnya kalau Hubungan Industrial Indonesia masih akan tetap seperti yang diatur UU No. 13 tahun 2003, buruh/pekerja Indonesia juga tidak akan pernah menikmati hidup yang sejahtera, dan hubungan industrial Indonesiapun tidak pernah sungguh-sungguh harmonis. Oleh karena itu, setelah UU No. 13 Tahun 2003 diberlakukan selama 7 tahun, sudah waktunya UU No. 13 Tahun 2003 tersebut untuk diamandemen. Para Serikat Buruh/pekerja mendekati partai politik agar pikiran ini menjadi perhatian partai politik yang mempunyai fraksi di DPRRI. Welfarestate dan serikat buruh yang kuat, dua syarat terwujudnya buruh yang sejahtera.


Daftar Pustaka

Abdulsalam, H. R., Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Restu Agung, 2009
DPP Partai Buruh, AD/ART dan keputusan-keputusan kajian 2006, Jakarta: PT. BIS, 2006
DPP Partai Buruh, Welfarestate dan Langkah-Langkah Mewujudkannya, Jakarta: PT. BIS, 2008
Julidi, Adrian, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Pakpahan, Muchtar, Langkah-langkah Memulihkan Ekonomi dan Mewujudkan Rakyat Sejahtera, Jakarta: PT. BIS, 2003
Pakpahan, Muchtar, Perjuangan Kebebasan Berserikat Buruh di Masa Orde Baru (1992-1997), Jakarta: PT. BIS, Cetakan kedua, 2006
Pakpahan, Muchtar, Nasib Buruh Indonesia, Jakarta: PT. BIS, Cetakan kedua, 2006
Pakpahan, Muchtar, Sosial Demokrat di Indonesia, Jakarta: PT. BIS, 2001
Pangaribuan, Juanda, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta, PT. BIS, Edisi Revisi, 2010
Suparman, Supomo, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009
UUD 1945 dan amandemennya, Fokus Media, Jakarta: FM, 2004
UU No. 20 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial











BIODATA PENULIS

Penulis lahir tanggal 21 Desember 1953. Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara tahun 1981. Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia tahun 1989. Doktor Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia tahun 1993. Menjadi Dosen Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia-Jakarta sejak tahun 1986 – sekarang, selain itu penulis juga berprofesi sebagai Advokat sejak tahun 1978. Pengalaman penulis dalam beroganisasi yaitu tahun 1992-2003 sebagai Ketua Umum SBSI, Governing Body ILO tahun 1999-2005, Wakil Presiden World Confederation Labor (WCL) tahun 2001– 2005, Ketua Umum Partai Buruh tahun 2002-Juni 2009, tahun 2003 sampai sekarang menjadi ketua Majelis Pertimbangan Organisasi KSBSI serta menjadi pendiri dan anggota pengurus Global Fairness Initiative Foundation bersama mantan Presiden USA-Bill Clinton, Presiden Bulgaria-Peter Sonayef, Perdana Menteri Belanda-William Kock, Presiden Costarica-Mario Cotarez dan Presiden AFL CIO-Jhon Sweeny. Penghargaan Internasional yang diterima yaitu :
1. George Meany Award dari AFL CIO USA, 1997;
2. Rule of Law Award dari ABA USA, 1997;
3. Peace of Juctice Award tahun 1997dari Rainbow Push Coalition, 1997;
4. Honoris Causa, Rule of Law dari Dickenson College yang diterima tahun 1997;
5. Quizenpenning dari Netherlands, Maret 1998;
6. Labor Right Defender Award dari CLC Canada, Juni 1998;
7. Human Right Defender Award dalam rangka memperingati 50 tahun Deklarasi HAM, dari Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Perancis, 10 Desember 1998, dan
8. Labor Right Award dari NV Netherland, Mei 1999.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar