Rabu, 06 Oktober 2010

PRESIDEN BATAL KE BELANDA

Presiden SBY bikin sensasi image building lagi. Tidak pergi ke Belanda demi nasionalisme ditambah staf dan kedaulatan. Belanda tidak melanggar kedaulatan Indonesia, Malaysia jelas melanggar dan melecehkan, mengapa tidak bersiap???Kali ini sensasi murahan...

Nasionalisme saya tersinggung ketika tidak bersikap terhadap Malaysia dan sekarang nasionalisme saya juga tersinggung ketika tidak pergi. Baca Headline Harian Kompas Rabu, 6 Oktober 2010.



PRESIDEN BATAL KE BELANDA

Rabu, 6 Oktober 2010 | 03:20 WIB





KOMPAS/ALIF ICHWAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/10), menjelaskan bahwa kunjungannya ke Belanda dibatalkan karena adanya tuntutan menangkap Presiden RI atas tuduhan melanggar hak asasi manusia.

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda sesaat sebelum lepas landas, Selasa (5/10). Pembatalan dilakukan karena pengadilan di Belanda menyetujui dimulainya proses hukum atas tuntutan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam permohonan di pengadilan itu terdapat pula tuntutan agar Presiden ditangkap saat berkunjung ke Belanda.

Presiden diagendakan berkunjung ke Belanda untuk memenuhi undangan Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende, 5-9 Oktober 2010. Presiden dijadwalkan lepas landas dari Halim Perdanakusuma dengan pesawat kepresidenan, Selasa pukul 13.30.

Satu jam sebelum lepas landas, anggota rombongan, kecuali Presiden dan Ny Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri naik ke pesawat. Barang pribadi Presiden dan Ny Ani Yudhoyono juga sudah dimuat ke dalam pesawat. Namun, hingga lewat pukul 14.00, Presiden tak kunjung memasuki pesawat.

Sekitar pukul 14.30, Presiden memberikan keterangan di Ruang VIP Halim Perdanakusuma mengenai pembatalan kunjungannya. ”Pada hari-hari terakhir ini ada pergerakan di Den Haag yang di dalamnya ada pengajuan tuntutan ke pengadilan untuk mempersoalkan masalah HAM di Indonesia, bahkan minta pengadilan untuk menangkap Presiden RI saat ke Belanda,” ujarnya. Tuntutan itu disebutkan diajukan sejumlah warga negara Belanda dan organisasi, termasuk Republik Maluku Selatan (RMS).

Menurut Presiden Yudhoyono, unjuk rasa yang diadakan saat seorang kepala negara berkunjung ke suatu negara adalah hal biasa. Ancaman keamanan terhadap seorang kepala negara saat kunjungan ke suatu negara juga adalah risiko yang dipandang tak perlu menyurutkan langkah.

”Namun, yang tidak bisa saya terima adalah ketika Presiden RI berkunjung ke Den Haag, atas undangan Ratu Belanda dan PM Belanda, saat itu digelar sebuah pengadilan yang antara lain untuk menuntut ditangkapnya Presiden RI,” ujarnya. Digelarnya pengadilan itu adalah sesuatu yang menyinggung harga diri bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden memutuskan menunda kunjungan ke Belanda hingga situasi kembali jernih. Tuntutan ke pengadilan yang berlatar politik itu berpotensi menimbulkan salah pengertian dan situasi psikologis yang tidak kondusif.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menjelaskan, pembatalan diputuskan Presiden setelah menerima laporan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang kini berada di Belanda. Marty melaporkan, persetujuan pengadilan di Den Haag, Selasa, untuk memulai persidangan atas tuntutan soal HAM di Indonesia, bertepatan dengan kunjungan Presiden ke Belanda.

Proses hukum di pengadilan yang bersifat independen itu di luar otoritas Pemerintah Belanda. Namun, kata Julian, Pemerintah Belanda sampai saat terakhir tetap memberikan jaminan imunitas penuh kepada Presiden Yudhoyono. Presiden akhirnya memutuskan membatalkan kunjungan itu.

Tidak akui RMS

Secara terpisah, Duta Besar RI untuk Belanda JE Habibie, Selasa, menghubungi elite politik di Belanda untuk memberikan jaminan keselamatan kepada Presiden Yudhoyono dan rombongan selama berkunjung ke Negeri Kincir Angin itu. Menurut Konselor Penerangan, Sosial, dan Budaya Kedutaan Besar RI untuk Belanda Firdaus Dahlan, Pemerintah Belanda sepenuhnya menjamin keselamatan Presiden Yudhoyono selama di Belanda.

”Posisi Pemerintah Belanda ini juga dipertegas oleh PM Balkenende. Pemerintah Belanda juga tidak mengakui RMS. Karena itu, amat diharapkan kunjungan Presiden RI yang sudah lama ditunggu di Belanda tak akan terganggu,” katanya.

Kedutaan Besar Belanda belum membuat pernyataan terkait pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono itu. Menurut Atase Kebudayaan Kedubes Belanda di Jakarta JAM Paul Peters, hubungan RI-Belanda beberapa tahun terakhir sangat dekat.

Hilda Jansens, wartawan Belanda yang bermukim di Jakarta, menyayangkan pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono itu. ”RMS tidak penting di Belanda. Mereka cuma kelompok kecil dari warga keturunan Maluku yang membaur dengan warga Belanda,” katanya. Masyarakat Belanda tak memedulikan RMS atau tokoh ekstrem Geert Wilders.

Melalui sambungan telepon dari Belanda, Wim Sopacua, Juru Bicara RMS, mengakui, ia mengajukan perkara Presiden Yudhoyono ke pengadilan Den Haag, Belanda. ”Selasa ini harusnya sidang pertama untuk tuduhan pelanggaran HAM,” ujarnya.

Pengajuan kasus itu berdasarkan penilaian bahwa Presiden Yudhoyono sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas tewasnya aktivis RMS di Maluku pada Juni 2010. ”Densus 88 Polri adalah alat negara. Sebagai pemimpin tertinggi, kami ingin SBY bertanggung jawab,” katanya.

Wim mengakui sengaja mengajukan kasus itu ke pengadilan bertepatan dengan rencana kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda, tetapi belum ada putusan untuk menangkap Yudhoyono.

Wakil Direktur Human Rights Working Group Choirul Anam dan Ketua Badan Pekerja Setara Institute Hendardi di Jakarta, Selasa, menilai pembatalan kunjungan Presiden itu adalah tindakan berlebihan. Pembatalan itu justru memberikan ruang kepada RMS dan preseden buruk. Presiden semestinya tak perlu khawatir pada proses peradilan.(DAY/ONG/AIK/FER/SHA/OSD/TRA).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar