Minggu, 13 Maret 2011

GUGATAN JUDICIAL REVIEW DI MK

Jakarta, 10 Desember 2010

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta - 10110
Di -
Jakarta


Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA., Gusmawati Azhar, SH., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Emma Liliefna, SH., Saut Pangaribuan, SH., James Simanjuntak, SH., Budiyono,SH., Yuliana Putri, SH., MH., Johannes Dartha Pakpahan, SH., Sabinus Moa, SH., Timbul Gultom, SH.,MH
Semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Buruh, Jln. Tanah Tinggi II No. 44B, Senen, Jakarta pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 November 2010 oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama :

1. Mudhofir, umur 46 tahun, agama Islam, alamat: Kp. Rawa Panjang, RT. 003/RW. 004, Sepanjang Jaya – Rawalumbu – Kota Bekasi dan Rasmina Pakpahan, umur 47 tahun, agama Kristen, alamat: Jl. Tegalan I F/26B, RT. 011/RW. 005, Palmeriam – Matraman – Jakarta Timur, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPN FKUI-SBSI) berdasarkan keputusan Kongres IV FKUI - SBSI tanggal 14 Maret 2010 (P-1), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FKUI - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

2. Parulian Sianturi, SH., umur 42 tahun, agama Kristen, alamat: Kp. Pisangan, RT. 012/RW. 003, Penggilingan – Cakung – Jakarta Timur dan Mathias Mehan, umur 43 tahun, agama Katholik, alamat: Jl. Kebantenan III, RT. 011/RW. 006, Semper Timur – Cilincing – Jakarta Utara, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Federasi Serikat Buruh Kehutanan Perkayuan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB HUKATAN - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres III FSB HUKATAN - SBSI tanggal 30 April 2008 (P-2), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FSB HUKATAN - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

3. Edward P. Marpaung, umur 40 tahun, agama Kristen, alamat: Jl. Panda 8C 9/58, Cikarang Baru, RT. 008/RW. 007, Jayamukti – Cikarang Pusat – Bekasi dan Dedih Suhendi, umur 47 tahun, agama Islam, alamat: Jl. Blok AKF 6/II, RT. 001/RW. 002, Margasari – Tigaraksa – Tangerang, Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam Metal dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F LOMENIK - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres III F LOMENIK - SBSI tanggal 10 Maret 2008 (P-3), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili F LOMENIK - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon III;

4. Markus S. Sidauruk, umur 43 tahun, agama Khatolik, alamat: Jl. Manunggal, RT. 009/RW. 008, Kelapa Dua Wetan – Ciracas – Jakarta Timur dan Cahyaman, umur 50 tahun, agama Islam, alamat: Jl. H. Aselan No. 12, RT. 005/RW. 015, Jatiwaringin – Pondok Gede – Kota Bekasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan Pelatian dan Pegawai Negeri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FESDIKARI - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres II FESDIKARI - KSBSI tanggal 30 Agustus 2008 (P-4), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FESDIKARI - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon IV;

5. Supardi, umur 38 tahun, agama Islam, alamat: Jl. Kp Bojong Rangkong, RT. 005/RW. 011, Pondok Kopi – Duren Sawit – Jakarta Timur dan Trisna Miharja, umur 40 tahun, agama Islam, alamat: Jl. Pondok Ranji, RT. 002/ RW. 001, Pondok Ranji – Ciputat Timur – Tangerang Selatan, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB KAMIPARHO - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres III FSB KAMIPARHO - KSBSI tanggal 03 Maret 2008 (P-5), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FSB KAMIPARHO - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon V;

6. Herikson Pakpahan, umur 53 tahun, agama Kristen, alamat: Jl. H. Bain, RT. 004/RW. 006, Kelapa Dua Wetan – Ciracas – Jakarta Timur dan Andy W. Sinaga, umur 37 tahun, agama Kristen, alamat: Jl. Mutiara I No. 5, RT. 008/RW. 006, Jati – Pulo Gadung – Jakarta Timur, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FTA - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres IV FTA - SBSI tanggal 07 Februari 2008 (P-6), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FTA - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon VI;

7. dr. Zulkifli S. Ekomei, umur 54 tahun, agama Islam, alamat: Komp. Setneg D. VI/15, RT. 11/RW. 08, Panunggangan – Cipondoh – Tangerang dan Meirhaq Kifli, umur 31 tahun, agama Islam, alamat: Kramat Asem Raya No. 56, RT. 011/RW. 005, Utan Kayu Selatan – Matraman – Jakarta Timur, Pejabat Sementara Ketua Umum (P-7) dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Kimia Farmasi dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KIKES - SBSI) berdasarkan keputusan Munas I FSB KIKES - SBSI tanggal 17 Januari 2010 (P-8), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FSB KIKES - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon VII;

8. Elly Rosita Silaban, umur 41 tahun, agama Kristen, alamat: Jl. Marna Putra Timur No. 45, RT. 006/RW. 004, Jatibening Baru – Pondok Gede – Kota Bekasi dan Ary Joko Sulistyo, umur 38 tahun, agama Islam, alamat: Kebon Jeruk Barat, RT. 014/RW. 001, Cipinang Besar Utara – Jati negara – Jakarta Timur, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen Tekstil Kulit dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F GARTEKS - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres III F GARTEKS - SBSI tanggal 11 September 2007 (P-9), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FGARTEKS - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

9. Nikasi Ginting, umur 40 tahun, agama Kristen, alamat: Jl. Maskot No. 20, RT. 005/RW. 008, Cililitan – Kramat Jati – Jakarta Timur dan Ediarto Sitinjak, umur 31 tahun, agama Kristen, alamat: Cipinang Muara Raya, RT. 004/RW. 014, Cipinang Muara – Jati Negara – Jakarta Timur, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FPE - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres III FPE - SBSI tanggal 29 April 2008 (P-10), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FPE - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon IX;

10. Ully Nursia Pakpahan, umur 49 tahun, agama Kristen, alamat; Jl. Melur II No. 173, RT. 005/RW. 010, Jaka Sampurna – Bekasi Barat – Kota Bekasi dan Abdullah Sani, SH., umur 54 tahun, agama Islam, alamat: Gg. Madrsah, RT. 008/RW. 001, Rawa Jati – Pancoran – Jakarta Selatan, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga Keuangan Informatika dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F NIKEUBA - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres III F NIKEUBA - SBSI tanggal 22 Agustus 2007 (P-11), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili FNIKEUBA - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon X;

11. Lundak Pakpahan umur 43 tahun, agama Kristen, alamat; Jl. Muara Baru, RT. 007/RW. 017, Penjarinag – Penjaringan – Jakarta Utara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Buruh Pelabuhan Pelaut dan Nelayan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP F BUPELA - SBSI) berdasarkan keputusan Kongres II F BUPELA - SBSI tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Ketua Umum F BUPELA (P-12) dan tentang Sususnan Kepengurusan F BUPELA (F-13) , dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili F BUPELA - SBSI, alamat Jln. Cipinang Muara No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pemohon XI;

Selanjutnya disebut Para Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan agar Pasal 6 dan Pasal 25 (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya Undang – Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan alasan sebagai berikut.:

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

A. Pemohon I FKUI - SBSI
1. Bahwa, Pemohon I adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 05/IV/N/III/2001 (P-14) serta memiliki anggota sebanyak 64.986 orang;

2. Bahwa, FKUI - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (P-1a);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini FKUI SBSI memiliki anggota sebanyak 64.986 orang anggota yang mayoritas adalah peserta jamsostek termasuk Mudhofir Ketua Umum DPN FKUI adalah peserta Jamsostek no 05J40424645 dan Rasmina Pakpahan Sekretaris Jenderal DPB FKUI adalah peserta Jamsostek dengan no 05J4042424623 yang berkepentingan langsung atas diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon I mewakili kepentingan 64.986 orang anggota FKUI SBSI yang mayoritas adalah sebagai peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

B. Pemohon II FSB HUKATAN – SBSI
1. Bahwa, Pemohon II adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 396/IV/N/VII/2003 (P-15) serta memiliki anggota sebanyak 72.860 orang;

2. Bahwa, FSB HUKATAN - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (P-2);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini FSB HUKATAN SBSI memiliki anggota sebanyak 72.860 orang yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Parulian Sianturi,SH, Ketua Umum DPN FHukatan adalah peserta Jamsostek dengan no 05J40424979 dan Mathias mehan, Sekretaris Jenderal DPN FHukatan adalah peserta Jamsostek dengan no 05J40424797 yang berkepentingan langsung atas diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon II mewakili kepentingan 72.860 orang anggota FSB HUKATAN SBSI yang mayoritas peserta Jamsostek;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon II adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

C. Pemohon III F LOMENIK - SBSI
1. Bahwa, Pemohon III adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 414/IV/N/IX/2003 (P-16) serta memiliki anggota sebanyak 72.400 orang;

2. Bahwa, F LOMENIK - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (P-17);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini F LOMENIK SBSI memiliki anggota sebanyak 72.400 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Edward P.Marpaung, Presiden DPP FLomenik adalah peserta Jamsostek dengan no 05J40424946 dan Dedih Suhendi, Sekretaris jenderal DPP Flomenik adalah peserta Jamsostek no 05J40424558 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon III mewakili kepentingan 72.400 orang anggota F LOMENIK SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon III adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

D. Pemohon IV FESDIKARI - SBSI
1. Bahwa, Pemohon IV adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 411/IV/N/VIII/2003 (P-18) serta memiliki anggota sebanyak 8.859 orang;

2. Bahwa, FESDIKARI - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya ( P-4);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini FESDIKARI SBSI memiliki anggota sebanyak 8.859 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Markus S Sidauruk, Ketua Umum DPP Fesdikari dengan no 05J40424730 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon IV mewakili kepentingan 8.859 orang anggota FESDIKARI SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon IV adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

E. Pemohon V F KAMIPARHO - SBSI
1. Bahwa, Pemohon V adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 415/IV/N/IX/2003 (P-18) serta memiliki anggota sebanyak 18.650 orang;

2. Bahwa, F KAMIPARHO - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (P-5);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini F KAMIPARHO - SBSI memiliki anggota sebanyak 18.650 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Trisna Miharja, Sekretaris Jenderal DPP FKamiparho adalah peserta Jamsostek dengan No 05J40424698 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon V mewakili kepentingan 18.650 orang anggota F KAMIPARHO SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon V adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

F. Pemohon VI FTA - SBSI
1. Bahwa, Pemohon VI adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 397/IV/N/VII/2003 (P-20) serta memiliki anggota sebanyak 35.173 orang;

2. Bahwa FTA - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (Bukti P-6);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini FTA - SBSI memiliki anggota sebanygak 35.173 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Herikson Pakpahan, Ketua Umum DPP FTA adalah peserta Jamsostek no 05J40424938 dan Andy W. Sinaga, Sekretaris jenderal DPP FTA adalah peserta Jamsostek dengan no 05J40424805 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon VI mewakili kepentingan 35.173 orang anggota FTA SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon VI adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

G. Pemohon VII FSB KIKES - SBSI
1. Bahwa, Pemohon VII adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 403/IV/N/VIII/2003 (P-21) serta memiliki anggota sebanyak 21.000 orang;

2. Bahwa FSB KIKES - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (Bukti P-8a);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini FSB KIKES SBSI memiliki anggota sebanyak 21.000 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Merhaq Kifli, Sekretaris jenderal DPP FKikes adalah peserta Jamsostek dengan no 05J40425000 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon VII mewakili kepentingan 21.000 orang anggota FKIKES SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon VII adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

H. Pemohon VIII F GARTEKS - SBSI
1. Bahwa, Pemohon VIII adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 420/IV/N/X/2003 (P-22) serta memiliki anggota sebanyak 18.000 orang;

2. Bahwa, F GARTEKS - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (P-9);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini F GARTEKS SBSI memiliki anggota sebanyak 18.000 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Elly Rosita Silaban, Ketua Umum DPP FGarteks adalah peserta Jamsostek dengan no 05J40424649 dan Ary Joko Sulistyo, Sekretaris Jenderal DPP FGarteks adalah peserta Jamsostek dengan no 05J40424789 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon VIII mewakili kepentingan 18.000 orang anggota FGARTEKS SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon VIII adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

I. Pemohon IX FPE - SBSI
1. Bahwa, Pemohon III adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 427/IV/N/XI/2003 (P-23) serta memiliki anggota sebanyak 21.763 orang;

2. Bahwa, FPE - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (P-10);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini FPE SBSI memiliki anggota sebanyak 21.763 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Nikasih Ginting, Ketua Umum DPP FPE adalah peserta Jamsostek dengan No 05J40424771 dan Ediarto Sitinjak, Sekretaris jenderal DPP FPE adalah peserta Jamsostek dengan No 09021516597 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon IX mewakili kepentingan 21.763 orang anggota FPE SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon IX adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

J. Pemohon X F NIKEUBA - SBSI
1. Bahwa, Pemohon X adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 402/IV/N/VIII/2003 (P-24) serta mempunyai anggota sebanyak 30.247 orang;

2. Bahwa, F NIKEUBA - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (Bukti P-11);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini F NIKEUBA SBSI memiliki anggota sebanyak 30.247 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Uly Nursia Pakpahan, Ketua Umum DPP FNIkeuba adalah peserta Jamsostek dengan No 05J40424664 dan Abdullah Sani,SH, Sekretaris jenderal DPP FNikeuba adalah peserta Jamsostek dengan no 07007002202 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon X mewakili kepentingan 30.247 orang anggota F NIKEUBA SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon X adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

K. Pemohon XI F BUPELA - SBSI
1. Bahwa, Pemohon XI adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, 3 dan 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 479/IV/P/X/2004 (P-25) serta memiliki anggota sebanyak 30.540 orang;

2. Bahwa, F BUPELA - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Angaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (P-13a);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini F BUPELA SBSI memiliki anggota sebanyak 30.540 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Lundak Pakpahan, Ketua Umum DPP FBupela, adalah peserta Jamsostek dengan No 09011912509 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon mewakili kepentingan 30.540 orang anggota F BUPELA SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon XI adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.
Bahwa penandatangan surat kuasa permohonan ini selain pihak formal, tetapi juga sebagai pihak material sebagai peserta Jamsostek, oleh karena itu adalah juga pihak yang berkepentingan langsung disesuikannya UU Jamsostek terhadap UUSJSN


II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Pasal 24 (2) UUD menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian Pasal 24c ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) UU No. 24, tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (butir a) menguji undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa, objek permohonan hak uji adalah pasal 6 dan pasal 25 (2) Undang - Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Bahwa, oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah pasal 6 dan pasal 25 (2) UU No. 3 tahun 1992 yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI

Adapun yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU no 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merugikan para pemohon dengan uraian sebagai berikut.

III.A. PENDAHULUAN

1. Bahwa, Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi: ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Kemudian Pasal 34 ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”;

2. Bahwa, berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, Presiden bersama dengan DPR RI mengeluarkan Undang – Undang (UU) No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (disingkat dengan UU SJSN) yang diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Berarti UUSJSN adalah penjabaran sekaligus pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan dapat juga dinyatakan sebagai bahagian dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.;

3. Bahwa, dalam Pasal 4 UU SJSN diatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berdasarkan pada prinsip: a) kegotongroyongan; b) nirlaba; c) keterbukaan; d) kehati-hatian; e) akuntabilitas; f) portabilitas; g) kepesertaan bersifat wajib; h) dana amanat; i) hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Selanjutnya Pasal 18 UU SJSN mengatur mengenai jenis program jaminan sosial yang meliputi:
a. jaminan kesehatan
b. jaminan kecelakaan kerja
c. jaminan hari tua
d. jaminan pensiun
e. jaminan kematian

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN, semua ketentuan yang mengatur mengenai badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Itu berarti selambatlambatnya tanggal 19 Oktober 2009 semua badan penyelenggara jaminan sosial sudah harus menyesuaikan diri dengan UUSJSN.;

5. Bahwa, dalam hal ini Pemohon berkepentingan tentang jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) sebagai salah satu penyelenggara jaminan sosial. Pasal 5 ayat (1) UU SJSN menyatakan bahwa, ”Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang”. Lalu Pasal 5 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa, ”Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang ini”. Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa, ”Badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Perusahaan perseroan (persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
b. Perusahaan perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
c. Perusahaan perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
d. Perusahaan perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)”;

6. Bahwa, hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai JAMSOSTEK. Menurut Pasal 52 ayat (1) butir a UU SJSN menyatakan, ”Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: perusahaan perseroan (Persero) jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995, tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN 1995-59), berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN 1992-14, TLN 3468)”. Selanjutnya butir b mengatur tentang Taspen, butir c mengatur tentang Asabri dan butir d mengatur tentang Askes, dimana keempat peraturan perusahaan itu tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini (UU SJSN);

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN sebagaimana telah dikemukakan pada butir 4 di atas, sejak tanggal 19 Oktober 2009 secara juridis pengoperasian Jamsostek menjadi tanpa dasar hukum formal atau material. Sebab tanggal 19 Oktober 2009 adalah batas akhir dari waktu 5 tahun yang diberikan oleh UU SJSN untuk menyesuaikan UU No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 melalui penjabaran UU SJSN.;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 9 UUD 1945 (sumpah Presiden/Wakil Presiden), tugas dan kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus – lurusnya;

9. Bahwa, dengan demikian Presiden wajib menjalankan UU SJSN (UU No. 40 tahun 2004) sebagai penjabaran sekaligus pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.;

10. Bahwa, dengan demikian pula Presiden wajib menyesuaikan UU JAMSOSTEK (UU No. 3, Tahun 1992) dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui UU SJSN (UU No. 40, tahun 2004) selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009.;

11. Bahwa, faktanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyesuaikan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dengan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 melalui penjabarannya dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN hingga batas akhir tanggal 19 Oktober 2009, bahkan hingga saat permohonan ini diajukan, padahal UU SJSN adalah amanat dari Pasal 34 ayat (2) & ayat (4) UUD 1945;

12. Bahwa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak Oktober 2004, oleh karena itu sebenarnya Presiden mempunyai cukup ruang dan waktu untuk melaksanakan UU SJSN. Tetapi pada kenyataannya, Presiden tidak menjalankan UU SJSN yang merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sampai saat permohonan ini diajukan;

13. Bahwa, uraian di atas sudah cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa Presiden tidak menjalankan amanat konstitusionalnya, dan tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

14. Bahwa, uraian di atas juga sudah cukup menjadi alasan untuk menyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.;


III.B. FAKTA PERISTIWA
1. Bahwa, Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA., sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang berarti MPO organisasi induk para Pemohon I s/d XI, telah mengirimkan Surat (P-26) kepada Presiden dan DPR RI tentang BPJS Jamsostek tertanggal 12 Agustus 2010. Surat tersebut layak dan pada tempatnya untuk dikutip karena berkaitan langsung dengan permohonan ini, yang membuktikan bahwa Presiden sudah pernah diingatkan agar menjalankan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut:
SIKAP TERHADAP RUU BPJS
Perihal : Masukan atas draft/ RUU BPJS Tunggal

Kepada Yth :
1. Presiden RI
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRRI
3. Ketua DPD-RI
4. Ketua Mahkamah Konstitusi
5. Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat
Di -
Jakarta


Dengan hormat,

Setelah membaca RUU BPJS tunggal yang dimajukan DPR RI maupun draft RUU BPJS payung yang beredar (dari kantor Menko Kesra), saya bersama ini mengirimkan pandangan saya dengan judul SIKAP TERHADAP RUU BPJS. Mudah-mudahan bahan ini dapat memberi masukan agar Indonesia terhindar dari kekeliruan seperti yang dilakukan Orde Baru dengan UU No. 3, tahun 1992 dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya, diukur dari tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlu saya tambahkan, saya sangat menyediakan diri bertukar pikiran mengenai Jaminan sosial ini.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Agustus 2010
Hormat saya,


Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA


Lampiran :
SIKAP TERHADAP RUU BPJS
Oleh : Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA
Ketua MPO-KSBSI

PENGANTAR

Harian Sinar Harapan, Kamis, 26 Agustus 2010, halaman 4, memuat artikel SJSN PRO RAKYAT BUKAN LEWAT ASURANSI. Mengomentari artikel tersebut dan setelah membaca draft RUU BPJS serta setelah mempelajari UU No. 40 tahun 2004 perlu diberikan masukan yang sangat penting.

Memahami maksud pasal 52 UU 40/2004 keseluruhan ayat (1) dan terlebih ayat (2) maka Jamsostek adalah yang dimaksud UU No. 40/2004.

Berikut ini, saya mengutip Pasal 5 UU Nomor 40 tahun 2004 sebagai berikut :
Ayat (1) Badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang.
Ayat (2) Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang ini.
Ayat (3) Badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Perusahaan perseroan (persero) jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
b. Perusahaan perseroan (persero) dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen)
c. Perusahaan perseroan (persero) asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)
d. Perusahaan perseroan (persero) asuransi kesehatan Indonesia (Askes).
Ayat (4) Dalam hal diperlukan badan penyelenggara jaminan sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru menurut undang undang.

Pasal 52 SJSN mengatur: Ayat (1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku (UU No. 40 tahun 2004) : Jamsostek berdasarkan UU No. 3 tahun 1992; Taspen berdasarkan PP No. 25 tahun 1981; Asabri PP No. 68 tahun 1991 dan Askes PP No. 6 tahun 1992. Keempat BPJS tadi (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) masih tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini. Ayat (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

PENDEKATAN FORMAL
Sekarang saya akan membahas keberlakuan RUU BPJS tunggal yang diusulkan DPRRI. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 mengamanahkan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal ini lahirlah UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dapat ditegaskan bahwa Sumber formal dari UU No. 40 tahun 2004 adalah pasal 34 ayat (2 & 4) UUD 1945 dan UU No. 40 tahun 2004 adalah pelaksana dari Pasal 34 ayat (2 & 4) UUD 1945.

Sebagai pelaksana UUD 1945 serta sekarang menjadi sumber hukum operasional dari setiap jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 ini adalah menjadi dasar hukum mengoperasikan setiap jaminan sosial. Sebagai sumber hukum jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 telah menyatakan bahwa 4 persero di atas (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) adalah BPJS, yang wajib menyesuaikan diri dengan UU No. 40 tahun 2004 paling lambat 5 tahun. Kenyataannya sudah lewat dari lima tahun. Lewatnya lima tahun tentu bukan salahnya keempat BPJS tersebut, melainkan salahnya pemerintah bersama DPR masa kerja 2004 - 2009.

Dari pembahasan di atas, RUU BPJS tunggal ataupun RUU BPJS payung adalah bukan yang diamanahkan UU No. 40 tahun 2004, atau tidak seturut dengan UU No. 40 tahun 2004 sebagai pelaksana Pasal 34 ayat (2 & 4) UUD 1945. Kalau dikembangkan lebih lanjut, RUU BPJS Tunggal atau BPJS payung bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2004.

PENDEKATAN MATERIAL
Secara teori, setiap sebuah peraturan yang hendak dibuat (khusus Undang-undang), harus terlebih dahulu dilihat pijakan hukum formal, yaitu sumber hukum yang menugaskan undang-undang itu dibuat. Setelah hukum formal ada dasar hukumnya baru dilihat substansinya atau sumber hukum material tentu harus sebagai bahagian dari pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanahkan pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, cerdas dan adil.

Ada 4 kemungkinan penyelenggaraan jaminan sosial dengan melihat pengalaman-pengalaman Negara lain, yaitu :
1. Membuat satu badan penyelenggara untuk semua jaminan sosial;
2. Pengelompokan atas sifat pelayanan/sektoral. Satu badan penyelenggara pensiun, satu badan penyelenggara kesehatan, satu badan penyelenggara jaminan pengangguran;
3. Pengelompokan atas status sosial/pekerjaan, satu badan asuransi buruh dan pegawai negeri, satu asuransi petani, satu asuransi nelayan, dan satu asuransi pedagang;
4. Campuran seperti Indonesia sekarang dengan 4 BPJS, serta dimungkinkan untuk menambah BPJS

Indonesia dimungkinkan melakukan satu di antara yang 4 tipe tadi, dengan memperhatikan secara khusus asuransi sosial buruh (sekarang Jamsostek). Pertama, idiologi, jiwa dan semangat tripartisme menjadi pondasi yang kuat sebuah asuransi buruh. Buruh, Pengusaha dan Pemerintah harus menyatu dan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membangunnya. Kedua, masuknya adalah azas sukarela dan amanah, karena iuran berasal dari upah buruh dan pengusaha. Tidak berhubungan dengan APBN seperti Taspen, Askes dan Asabri. Ketiga, Penyelenggaraan adalah secara tripartisme, akan tetapi pemerintah mewakili Negara mempunyai kedudukan sebagai penanggungjawab. Oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan satu management dengan Asabri. Asabri, peranan Panglima TNI mestinya menjadi penentu, sedangkan di serikat buruh tidak demikian.

Dengan demikian, bila RUU BPJS tunggal yang dimajukan DPRRI diteruskan akan bertentangan dengan semangat tripartisme dan amanat dana peserta di Jamsostek menjadi kabur. Pun demikian halnya bila yang dibuat RUU BPJS payung.

Mensinkronkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan SJSN.
1. Pada pasal 4 ayat (2) UU 40/2004 poin b, BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Pemeliharaan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk seluruh tenaga kerja.
Usul diubah menjadi : BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Dana Pensiun seumur hidup sesudah umur 60 tahun, dana Jaminan Kesehatan Seumur Hidup, dan dana Tunjangan Pengangguran Bagi yang terkena PHK.
Atau dapat digabung menjadi : BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Dana Pensiun seumur hidup sesudah umur 60 tahun, Dana Jaminan Kesehatan Seumur Hidup, Dana Tunjangan Pengganguran bagi yang terkena PHK, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan Tunjangan Hari Tua.
2. Pasal 7 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Nasional berhak untuk : poin a menerima dana iuran peserta beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya
Usul perbaikan : menerima dana iuran peserta, iuran pemerintah beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.
Pada poin b pada bagian terakhir ditambah : dari dana iuran pemerintah menjadi : memperoleh dana operasional yang layak untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana atau dari dana iuran pemerintah
3. Pengelola Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Stb 1870 No. 64 jo 1939 No. 570 & 569. Model badan hukum ini disediakan Ratu Belanda yang menampung budaya gotong royong yang dimiliki rakyat Indonesia. Aturan ini diperlukan agar kemasyarakatan gotong royong itu dapat berbadan hukum, menghadap di dalam dan di luar pengadilan serta dapat memiliki harta
4. Pengelolaan Penanggungjawab Jamsostek adalah Badan Pengurus yang mewakili tripartit yakni 5 orang perwakilan pemerintah, 5 orang perwakilan buruh/pekerja dan 5 orang wakil pengusaha. Struktur Pengurus terdiri dari Ketua Umum (Presiden) Ketua Menteri Tenaga Kerja, dua orang wakil ketua dari wakil buruh dan pengusaha serta ditambah anggota berjumlah 13 orang. Semua anggota masuk dalam komisi-komisi yang dibentuk pengurus.
5. Tata cara pengangkatan pengurus.
Ayat (1) Tata cara pengangkatan pengurus adalah sebagai berikut :
a. Presiden berwenang mengangkat perwakilan pemerintah yang berjumlah 5 orang;
b. Apindo berwenang mengangkat 5 orang perwakilan pengusaha yang berjumlah 5 orang;
c. Penentuan wakil buruh berdasarkan proporsional keanggotaan serikat buruh/pekerja.
Ayat (2) Presiden mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat kepengurusan untuk masa kerja 5 tahun.
6. Direksi
Ayat (1) Pengurus mengangkat Dewan Direksi untuk mengelola Jamsostek dan melaksanakan keputusan-keputusan pengurus;
Ayat (2) Dewan Direksi terdiri dari: Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Administrasi Keuangan, Direktur Investasi;
Ayat (3) Pengurus mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Direksi;
Ayat (4) Syarat Direksi berdasarkan profesionalitas;
Ayat (5) Penggantian Direksi;
7. Hal – hal teknis.
a. Badan Pengurus yang terdiri dari tripartit, adalah wali amanah yang akan mengelola keuangan Jamsostek. Presiden sebagai Ketua Umum bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang sehari-hari diketuai Menteri Tenaga Kerja. Bila ternyata ada kerugian karena salah penempatan dana berdasarkan keputusan Badan Pengurus, maka hal itu menjadi tanggungjawab presiden/negara.
b. Pengalihan asset-asset dari PT Jamsostek menjadi Badan Hukum Perkumpulan, diatur dan dinyatakan dalam pasal peralihan UU Jamsostek yang baru.
c. Dewan Direksi bertanggungjawab ke Badan Pengurus. Badan Pengurus bertanggungjawab kepada Presiden selaku Kepala Negara.
d. Badan Pengurus diawasi oleh DJSN.
e. Besaran dana iuran bulanan akan dihitung kemudian berdasarkan hitungan aktuaria.

Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA
Ketua MPO - KSBSI
Alamat : Jln. Tanah Tinggi II No. 44b, Senen – Jakarta Pusat
Tlp. (021) 42802620/23; Fax. (021) 42802592
Hp. 08129096861

2. Bahwa, terhadap surat tersebut Presiden tidak pernah memberi jawaban;

3. Bahwa, karena tidak pernah mendapatkan jawaban Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA., mengajukan somasi kepada Presiden RI tertanggal 26 Agustus 2010 (P-27), dimana salah satu materi dalam somasi tersebut adalah menuntut pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945. Somasi tersebut juga telah ditembuskan kepada beberapa pejabat Negara. Adapun isi somasi tersebut adalah sebagai berikut :


Jakarta, 26 Agustus 2010
No. : 105/MPO-KSBSI/VIII/2010
Lamp. : -
Hal : Somasi Melaksanakan UUD 1945


Kepada Yth,
Presiden Republik Indonesia
Bapak Jend. (Purn) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Di -
Jakarta


Dengan hormat,

Bersama ini, saya Muchtar Pakpahan, Ketua MPO-KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) menyampaikan somasi kepada Bapak Jend (purn) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan UUD 1945. Adapun yang tidak dilaksanakan adalah amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat : Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila, yang tujuan ini dioperasionalkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945. Kenyataannya beberapa Pasal UUD 1945 sebagai operasionalisasi tujuan nasional, belum dilaksanakan Bapak Jend. (purn) Dr.Susilo Bambang Yudhoyono selama 6 tahun menjadi Presiden seperti disebut berikut ini.

1. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.
Fakta-fakta pendukung :
1) Penegakan hukum yang diskriminatif, atas kasus korupsi KPU 2004. Atas kasus yang sama, Mulyana Kusuma, Kantaprawira, Dimara dan Nazaruddin Syamsudin dipidana penjara, sementara Anas Urbaningrum dan Hamid Awaluddin dibebaskan. Pejabat Departemen Perhubungan sudah dipidana penjara karena menyuap anggota DP RRI, sementara Jhoni Allen yang menerima suap, bebas tidak diadili. Beberapa Gubernur,Walikota/Bupati sudah dipidana penjara karena kasus damkar, sementara mantan Mendagri yang memerintah masih bebas. DPRRI telah merekomendasikan pengusutan kasus century, kenyataannya mengambang;

2). Rakyat tidak mendapatkan perlindungan hak milik yang memadai dari Negara ketika berhadapan dengan pengusaha, seperti Lapindo, Tanah di Tapanuli Tengah, Tanah di Jambi dll; 3. Pejabat yang menangkap pencuri ikan warga Malaysia, ditangkap polisi Malaysia dari wilayah Indonesia, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari Presiden; 4. Buruh/pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari Presiden.

2. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Fakta-fakta pendukung:
1) Puluhan juta Buruh yang bekerja hanya menerima upah minimum provinsi tidak menikmati kehidupan yang layak;

2) Warga Negara terpaksa menganggur karena PHK atau pertambahan angkatan kerja, tetapi pemerintah tidak menyediakan pekerjaan atau tunjangan pengangguran.

3. Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu & Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamannya, …)

Fakta-fakta pendukung:
1) Banyak Mesjid Ahmadiyah dirusak dengan alasan sesat. Negara tidak boleh ikut mengadili/memberi pendapat sesat atau tidak sesat. Tugas Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kecuali melanggar ketertiban umum atau kesusilaan;

2) Banyak gereja dirusak, orang yang sedang beribadah dianiaya, karena alasan minoritas. Sementara tidak berapa jauh dari gereja yang dirusak itu beroperasi karaoke, diskotik dan panti pijat.

4. Pasal 31 ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Fakta-fakta pendukung:
1) Jutaan penduduk usia 12 – 18 tahun yang masih buta huruf, 6 tahun lalu mereka berumur 6 tahun, mulai wajib sekolah sampai 12 tahun sudah selesai sekolah dasar 6 tahun. Yang 6 tahun lalu sudah berumur 12 tahun adalah usia terakhir memulai masuk SD;

2) Juga jutaan anak umur 13 – 18 tahun tidak menikmati pendidikan SMP.

5. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dan ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Fakta-fakta pendukung:
1) Di semua kota-kota terutama kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, banyak anak-anak terlantar, banyak gelandangan yang memperlihatkan Presiden tidak memelihara fakir miskin;

2) Dari UUD dilahirkan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU ini menugaskan Presiden dan DPRRI mengeluarkan BPJS Jamsostek, Taspen, Askes dan Asabri paling lambat November 2009. Tapi hingga saat ini UU BPJS tidak dikeluarkan.

Bila Bapak Presiden tidak memperlihatkan ada rencana kerja/program melaksanakan pasal-pasal di atas hingga tanggal 31 Desember 2010, maka sejak Januari 2011 kami akan meminta pertanggungjawaban Bapak Presiden melalui mekanisme UUD 1945. Mulai saat ini kami akan menggalang persetujuan rakyat, yang kami minta dikirim lewat pos ke alamat Jln. Tanah Tinggi II No. 44b, Senen - Jakarta Pusat, atau ke Fax. (021) 42802592 atau ke email : muchtarpakpahan_assocites@yahoo.com.

Demikian somasi ini kami perbuat demi kepentingan rakyat Indonesia terutama buruh, petani dan nelayan. Atas perhatian dari Bapak Presiden kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,


DR. Muchtar Pakpahan,SH, MA
Ketua MPO-KSBSI

4. Bahwa, atas somasi tersebut Presiden juga tidak memberi jawaban;

III.C. FAKTA HUKUM SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa, Pasal 52 ayat (2) UU SJSN telah mengamanahkan agar BPJS yang ada (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) sudah harus disesuaikan paling lambat 5 tahun setelah UU SJSN diundangkan. UU SJSN berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Oleh karena itu UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek seharusnya sudah harus disesuaikan paling lambat 19 Oktober 2009 yang lalu.;

2. Bahwa, ternyata hingga permohonan ini diajukan, UU BPJS Jamsostek yang telah disesuaikan dengan UU SJSN belum juga dibuat. Hal ini berarti pelaksanaan operasional Jamsostek sejak tanggal 19 Oktober 2009 sudah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang dijabarkan dengan peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (P-28). Dengan tidak dibuatnya UU BPJS Jamsostek yang telah disesuaikan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional artinya Presiden tidak menjalankan pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioanl.;

3. Bahwa, penyesuaian BPJS Jamsostek dengan UU SJSN sangat penting, karena itu penyesuaian tersebut wajib untuk dilakukan. Diperlukannya penyesuaian itu bukan hanya sebagai dasar formal hukum, tetapi juga dasar hukum material dimana substansi UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran UU SJSN. Butir-butir yang bertentangan itu adalah sebagai berikut:

a. Pasal 25 ayat (2) UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek (P-29) menyatakan: ”Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagai BUMN, artinya Jamsostek sama dengan BUMN lainnya seperti Pertamina, BUMN Bank Mandiri dan BUMN-BUMN lainnya yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran Pasal 4 UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN mengatur bahwa seluruh BPJS, termasuk Jamsostek, diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Berarti BPJS Jamsostek tidak boleh menjadi persero BUMN yang bertujuan mencari keuntungan, melainkan badan hukum publik yang nirlaba dan amanat, dan hasil pengelolaan dana Jamsostek dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta;

b. Selain yang diuraikan di Pasal 25 ayat (2), Pasal 6 UU No. 3 tahun 1992, ruang lingkup program Jamsostek adalah: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan berdasarkan berdasarkan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran Pasal 18 UU No. 40 tahun 2004, program jaminan sosial termasuk BPJS Jamsostek adalah: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berdasarkan UU No. 3 tahun 1992 tidak mempunyai program pensiun, sedangkan program pensiun adalah unsur terpenting jaminan sosial yang dimaksudkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kehidupan setiap orang yang bekerja sebagai buruh sesudah berhenti bekerja;

4. Bahwa, badan hukum penyelenggara BPJS Jamsostek adalah dengan prinsip nirlaba, dana amanat dan hasil pengelolaan dana Jamsostek untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Menurut pemohon, yang cocok dengan harapan UUSJSN adalah Pengelolaan Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Stb 1870 No. 64 jo 1939 No. 570 & 569 (P-30). Secara sejarah hukum, model badan hukum ini disediakan Ratu Belanda untuk menampung budaya gotong royong yang dimiliki rakyat Indonesia. Aturan ini diperlukan agar kemasyarakatan gotong royong itu dapat berbadan hukum, menghadap di dalam dan di luar pengadilan serta dapat memiliki harta. Sedangkan Pengelolaannya adalah sebagai berikut: Pengelola dan Penanggungjawab Jamsostek adalah Badan Pengurus yang mewakili tripartit yakni 5 orang perwakilan pemerintah, 5 orang perwakilan buruh/pekerja dan 5 orang wakil pengusaha. Struktur Pengurus terdiri dari Ketua Umum (Presiden) Ketua Menteri Tenaga Kerja, dua orang wakil ketua dari wakil buruh dan pengusaha serta ditambah anggota berjumlah 13 orang. Semua anggota masuk dalam komisi-komisi yang dibentuk pengurus;

5. Bahwa prinsip tripartisme yakni kerjasama kemitraan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh/serikat pekerja adalah prinsip dasar hubungan industrial yang mendasari BPJS Jamsostek. Dimana pemerintah sebagai pihka yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan UUD 1945, sedangkan Buruh/Pekerja adalah pihak yang memberikan iuran bersama dengan pengusaha. Pihak buruh/pekerja adalah pihak yang paling berkepentingan agar BPJS Jamsostek terselenggara dengan baik, karena buruh/pekerja adalah pihak yang paling tergantung dari manfaat Jamsostek tersebut. Sedangkan pihak pengusaha adalah pemberi kerja dan pembayar upah, hingga pengutip iuran dan yang menyetorkan iuran dari buruh/pekerja ke BPJS Jamsostek. Dan negara adalah penyelenggara dan penanggungjawab yang diwakili pemerintah, dalam hal ini presiden, yang sehari-hari ditanggungjawabi oleh Menteri Tenaga Kerja yang berwenang menanggungjawabi hubungan industrial;

6. Bahwa, hak Pemohon sebagai peserta Jamsostek telah dirugikan dengan sistem pengoperasian Jamsostek dalam bentuk BUMN Persero, dimana pemerintah telah mengambil keuntungan dari iuran yang dibayarkan oleh Pemohon sebagai peserta Jamsostek, paling sedikit sejak tanggal 19 Oktober 2009. Karena Pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya dalam penggunaan dana Jamsostek yang sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta Jamsostek;

7. Bahwa, selain butir 6, bila Jamsostek telah disesuaikan dengan UU SJSN menjadi BPJS Jamsostek, maka sejak tanggal 19 Oktober 2009 BPJS Jamsostek sudah harus memulai program dana pensiun Pemohon sebagai peserta. Selain program Jamsostek, diusulkan juga agar dibuat sebuah program baru yaitu program jaminan pengangguran bagi pekerja/buruh yang diPHK (putus hubungan kerja atau dipecat). Karena belum dibuatnya undang-undang BPJS Jamsostek yang baru, berarti sejak tanggal 19 Oktober 2010 hak konstitusional Pemohon dan peserta lainnya akan jaminan pensiunan dan tunjangan sosial pengangguran tidak dapat dinikmati karena ketidakpatuhan presiden dalam menjalankan Pasal 32 ayat (2) yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004.:

8. Bahwa, menurut Pemohon, tidak dijalankannya dan tidak patuhnya Presiden terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU No. 40 tahun 2004 kemungkinan disebabkan oleh dua hal yaitu: 1. tidak mampu dan 2. tidak mau atau tidak berkeinginan;

9. Bahwa, kecil kemungkinannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu menghasilkan UU BPJS Jamsostek yang sesuai dengan UU No. 40 tahun 2004. Pendapat ini akan dibahas Pemohon dengan uraian sebagai berikut. Untuk menghasilkan UU BPJS akan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap penyiapan RUU. Lembaga Kepresidenan memiliki pembantu dan staf yang sangat cukup untuk menyiapkan RUU BPJS Jamsostek. Tahap kedua, pembahasan di DPR RI. Di DPR RI fraksi yang mendukung Presiden dan juga mendukung RUU BPJS adalah fraksi mayoritas. Namun kenyataannya, sampai dengan permohonan ini diajukan, Presiden belum pernah mengajukan RUU BPJS;

10. Bahwa, kemungkinan kedua adalah, Presiden tidak mau atau tidak berkeinginan menyiapkan RUU BPJS Jamsostek. Mengapa tidak mau atau tidak berkeinginan? Hanya Presiden Jenderal Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang mengetahuinya mengapa tidak mau atau berkeinginan menyiapkan dan memajukan RUU BPJS Jamsostek. Namun Pemohon dapat memajukan pendapat mengapa Presiden tidak menyiapkan dan memajukan RUU BPJS Jamsostek? Dengan meneruskan Jamsostek sebagai BUMN, Jamsostek dapat dipergunakan sebagai sumber keuangan pemerintah dan sumber keuangan politik yang berada di bawah kordinasi Menteri Negara BUMN. Selain itu, menjadi bukti bahwa Presiden tidak sungguh-sungguh memajukan kesejahteraan rakyat, dalam hal permohonan ini perbaikan nasib pekerja/buruh. Dan dalam kenyataannyapun, Presiden Jenderal Dr. Susilo Bambang Yudhoyono hampir tidak pernah membicarakan nasib pekerja/buruh secara serius;

11. Bahwa, berdasarkan uraian butir 8, 9 dan 10, dapat disimpulkan bahwa Presiden Jenderal Dr. Susilo Bambang Yudhoyono tidak mau atau tidak berkeinginan menjalankan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, oleh karena itu tidak patuh kepada Pasal 34 (2) UUD 1945, karena UU No. 40. tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah merupakan penjabaran dan peraturan pelaksana dari Pasal 34 (2) UUD 1945;

12. Bahwa, era reformasi telah berlangsung sejak 21 Mei 1998 yang ditandai dengan lengsernya mantan presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Salah satu tuntutan reformasi adalah menegakkan supremasi hukum, dimana perwujudannya adalah menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Selain tuntutan menegakkan hukum, reformasi juga menuntut ditegakkannya keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Untuk tujuan tersebut maka masuklah Pasal 1 dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Dan kemudian oleh amanat Pasal 34 ayat (2) lahirlah UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

13. Bahwa, lahirnya UU SJSN merupakan tahap awal diwujudkannya cita-cita negara welfarestate sebagaimana yang diamanhkan dalam pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal dalam UUD 1945. Bila BPJS Jamsostek disesuaikan dengan UU SJSN, paling sedikit pekerja/buruh akan dapat menikmati kesejahteraan minimal, sementara pengusaha dapat memiliki kekayaan maksimal. Pekerja dan buruh sudah akan dapat menikmati jaminan kematian, jaminan perawatan kesehatan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun lalu diharapkan jaminan tunjangan pengangguran bagi peserta Jamsostek yang terkena PHK;

14. Bahwa, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk merekomendasikan dimasukkannya tunjangan sosial pengangguran bagi peserta yang kemudian di-PHK bukan oleh karena kesalahannya. Adalah hal yang wajar dan konstitusional bila kepada orang yang sudah lama bekerja dan membayar iuran kepada jamsostek tetapi kemudian di-PHK karena perusahaan pindah, atau tutup, atau bangkrut, diberikan tunjangan sosial pengangguran Jamsostek mewakili negara. Karena Negara menjamin hak tiap-tiap penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memperoleh penghidupan yang layak dari pekerjaannya;

15. Bahwa, bila seseorang menganggur bukan karena kemauannya melainkan karena ketidakmampuan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan, maka pemerintah wajib bertanggungjawab dengan cara memberikan tunjangan sosial pengangguran. Pemohon juga mengharapkan agar hal ini dimasukkan dalam UU Jamsostek yang baru, sekiranya Presiden sudah menyiapkan RUU Jamsostek. Namun harapan ini menjadi sirna karena Presiden tidak memiliki kemauan dan berkeinginan untuk menyesuaikan Jamsostek dengan UU SJSN. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, sampai dengan permohonan ini diajukan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia lebih dari enam tahun;

16. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Presiden Jenderal Dr. Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan dan oleh karena itu tidak patuh terhadap Pasal 34 (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
17.Bahwa sekiranya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mempertimbangkan perbuatan Presiden tidak patuh terhadap pasal 34 ayat (2) UUD 1945, tetapi mempertimbangkannya sebagai hal yang berkaitan dengan tidak dijalankannya Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 adalah hal yang dimungkinkan sekaligus menjadi terobosan hukum.;

18. Bahwa, dari seluruh uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa Pasal 6 dan Pasal 25 (2) UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian pasal 6 dan 25 (2) UU No. 3, tahun 1992 terhadap Pasal 34 (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004, dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;

2. Menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan, dan oleh karena itu tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksananya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Menyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 (2) UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;

4. Menyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 (2) UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Memerintahkan Presiden paling lama 30 hari sejak putusan ini untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan memperhatikan badan hukum publik yang nirlaba, kegotongroyongan dan amanat serta memasukkan program dana pensiun dan dana tunjangan pengangguran bagi peserta korban PHK;

6. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan dibacakan;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.




Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MA.


HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, SH.


GUSMAWATI AZWAR, SH.


JAMES SIMANJUNTAK, SH.


BUDIYONO, SH.


JOHANNES D. PAKPAHAN, SH.


SABINUS MOA, SH.


SAUT PANGARIBUAN, SH.


EMMA LILIEFNA, SH.


YULIANA PUTRI, SH., MH.


TIMBUL GULTOM, SH.

1 komentar:

  1. LOWONGAN KERJA SAMPINGAN GAJI 3 Juta/MINGGU

    KESEMPATAN EMAS BAGI PARA PEMILIK "WEB-BLOG"..., Kami Membutuhkan 200 karyawan "Online" dengan potensi penghasilan 3 JUTA/MINGGU+GAJI POKOK 2 JUTA/BULAN, Tugasnya hanya Meng-ENTRY DATA. Bila berminat

    Buka http://devicantikkk.blogspot.com/

    BalasHapus