Rabu, 11 Mei 2011

JAWABAN PEMERINTAH ATAS GUGATAN JUDICIAL REVIEW DI MK

Jawaban dari Pemerintah yang ditandatangani oleh :

1. PATRIALIS AKBAR, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI;
2. MUHAIMIN ISKANDAR, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
3. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, Menteri Kesehatan RI.

Terhadap tuntutan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh Federasi – Federasi KSBSI sebagai berikut :

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
1. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jamsostek yang secara lengkap berbunyi :

Pasal 6:
Ayat (1)
"Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang¬undang ini meliputi:
a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
b. Jaminan Kematian;
c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Ayat (2)
Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 ayat (2):
"Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Ketentuan tersebut diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

"Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

2. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 52 ayat (2) UU SJSN telah mengamanahkan agar BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional) yang ada (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) sudah harus disesuaikan paling lambat 5 tahun setelah UU SJSN diundangkan, oleh karena itu UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek seharusnya sudah disesuaikan paling lambat 19 Oktober 2009; akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, UU BPJS Jamsostek tersebut belum juga dibuat, sehingga pelaksanaan operasional Jamsostek sejak tanggal 19 Oktober 2009 sudah tidak sejalan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan peraturan pelaksananya UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN;

3. Bahwa penyesuaian BPJS Jamsostek dengan UU SJSN sangat penting karena substansi UU Jamsostek tidak sejalan dengan SJSN. Beberapa hal yang tidak sejalan tersebut menurut Pemohon antara lain:

a. Pasal 25 ayat (2) UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 melalui penjabaran Pasal 4 UU SJSN mengatur mengenai Bentuk Badan Hukum BPJS termasuk Jamsostek diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akutabilitas, portabilitas, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program clan untuk sebebsar-besarnya kepentingan peserta.

b. Pasal 6 UU Jamsostek tidak memasukan program pensiun seperti pada Pasal 18 UU SJSN sebagai penjabaran clan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.

c. Bahwa yang cocok dengan harapan UU SJSN adalah Pengelolaan Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam stb 1870 No.64 jo. 1939 No.570 dan 569.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum pubtik atau privat; atau
d. Lembaga negara.

Ketentuan di atas di pertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan clan membuktikan:

a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-¬undang yang diuji;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang rrrenurut Pasal 51 ayat (1) Undang-¬undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa hal tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jamsostek.

Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan Para Pemohon tidak jelas dan tidak focus (obscuurlibels), utamanya dalam menguraikan/ menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang a quo, selain itu Para Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya mendalilkan adanya kekecewaan yang berlebihan, mendasarkan pada asumsi-asumsi semata, karena penentuan ruang lingkup program jaminan sosial adalah merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukannya dengan tidak tertutup kemungkinan untuk menambah jenis program yang lain jika terdapat kebutuhan yang diperlukan, selain itu jenis badan hukum yang mengelola harus berbentuk Badan Usaha Milik Negara karena terkait dengan penarikan iuran terhadap masyarakat dan pengusaha.

Sehingga menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian baik material maupun imaterial terhadap para pemohon utamanya terhadap berlakunya UU Nomor 3 tahun 1992 karena pada kenyataannya para pemohon baik selaku Ketua Umum Organisasi Buruh maupun para buruh itu sendiri tidak terganggu ataupun terhalang-halangi untuk rnelakukan aktivitas pekerjaan (bekerja) pada perusahaan masing-masing.

Selain itu, dalam hal pekerja atau para buruh (para pemohon) yang telah menjadi peserta program Jamsostek apabila mengalami risiko dalam melaksanakan pekerjaannya tetap mendapat jaminan sosial tenaga kerja berdasar Undang-¬Undang Nomor 3 tahun 1992 oleh PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahkan manfaat yang diberikan kepada peserta telah ditingkatkan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2010 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program Jamsostek (bukti Pemerintah 1).

Dengan demikian menurut Pemerintah, permohonan Para Pemohon yang menganggap undang-undang a quo telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, perlu membuktikan terlebih dahulu melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, apakah benar Para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.

Dari uraian tersebut diatas, menurut Pemerintah Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu yang telah dijadikan yurisprudensi.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).


III. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN PENGUJIAN KETENTUAN PASAL 6 DAN PASAL 25 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

1. Sebelum Pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentang materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan latar belakang filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagai berikut:
a. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai salah satu bentuk perwujudan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur baik materiil maupun spirituil.

b. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

c. Bentuk perlindungan, pemeliharaan, clan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berazaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Selain itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarga dengan baik.

e. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko sosial, antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.

f. Selain itu jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek manfaat yang sangat diperlukan bagi tenaga kerja itu sendiri yaitu antara lain: (1) memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dan (2) merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan di tempat para pekerja/buruh tersebut bekerja.

Dari penjelasan tersebut di atas, sangatlah jelas tergambar bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah memberikan perlindungan, penghargaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Dengan perkataan lain Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat dibutuhkan baik oleh pekerja (termasuk para Pemohon itu sendiri) maupun masyarakat industri.

Dengan demikian, baik secara filosofis maupun sosiologis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah sejalan dengan amanat konstitusi khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

2. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan:

Ayat (1)
"Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:
a.Jaminan Kecelakaan Kerja;
b.Jaminan Kematian;
c.Jaminan Hari Tua;
d.Jaminan Perneliharaan Kesehatan

Ayat (2)
Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa undang-undang Jamsostek selain telah sejalan dengan amanat konstitusi, telah mengacu pada Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tentang Social Security, dimana setiap Negara wajib menyelenggarakan minimal 4 (empat) dari 9 (sembilan) program, yaitu : Layanan Kesehatan, Tunjangan Sakit, Tunjangan untuk Pengangguran, Tunjangan Hari Tua, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Persalinan, Tunjangan Kecacatan, Tunjangan Ahli Waris.

Dari 9 (sembilan) program ILO tersebut, undang-undang Jamsostek telah menyelenggarakan 4 (empat) Program yang meliputi :

a. Tunjangan Kecelakaan Kerja, dengan manfaat yang diberikan berupa biaya Pengangkutan, pemeriksaan dan perawatan, santunan sementara tidak masuk bekerja, santunan cacat total tetap, santunan cacat sebagian, santunan kematian.

b. Tunjangan Kematian Biaya pemakaman dan santunan kematian yang diberikan kepada keluarga/ahli waris.

c. Tunjangan Hari Tua, adalah akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yang diberikan kepada peserta pada usia 55 tahun, meninggal, cacat total tetap, pindah ke luar negeri dan tidak kembali lagi, serta menjadi PNS/TNI/Polri.

d. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan yaitu diberikan jaminan pelayanan kesehatan, perawatan, pemeriksaan, pengobatan, rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan kehamilan, persalinan, orthose/prothose, dan imunisasi.

Pemerintah juga dapat menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pemberian pelayanan kesehatan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah ruang lingkup Program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena merupakan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

Selain itu, menurut Pemerintah pengaturan tentang jenis dan macam program jaminan sosial tenaga kerja merupakan pilihan terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemerintah anggapan telah terjadinya/timbulnya kerugian konstitusional para Pemohon telah ternyata tidak benar, tidak terbukti bahkan mengada-ada.

3. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan: "Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa PT Jamsostek (Persero) sebagai penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Selain dalam rangka melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja pada umumnya, juga dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja maka PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah seharusnya berbentuk BUMN.

2) Salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang mengenai BUMN, adalah guna menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

3) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa "Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN".

4) Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa " Usaha perasuransian hanya dilakukan oleh badan Hukum yang berbentuk Persero, Koperasi, Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama (mutual)".

5) Lebih lanjut berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang¬-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa "Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara".

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah penetapan PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara yang berbentuk BUMN telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan Pasal 25 ayat (2) tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang¬-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga menurut Pemerintah, anggapan telah terjadinya/timbulnya kerugian konstitusional para Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasaf 25 ayat (2) telah ternyata tidak benar, tidak terbukti bahkan mengada-ada.

Selain uraian tersebut diatas, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, pembentukannya dilakukan dengan undang-undang yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek yang pelaksanaannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

• Prinsip kegotongroyongan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa adanya kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya. Implementasi prinsip ini dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dilakukan dengan mempertimbangkan peserta yang kuat/mampu/sehat memberikan bantuan kepada yang lemah/kurang mampu/yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini secara berkelanjutan terus dikembangkan.

• Prinsip nirlaba dalanr pengelolaannya harus dipahami bahwa nirlaba bukan berarti tidak mencari untung/laba sama sekali, namun demikian laba yang diperoleh tersebut bukan untuk PT. Jamsostek (Persero)/Pemegang Saham, tetapi dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan peserta. Dan hal ini dibuktikan bahwa Pemerintah telah menetapkan untuk tidak menarik deviden sejak tahun 2007. Pembebasan kewajiban ini telah ditegaskan dalam Anggaran Dasar masing-masing BUMN BPJS, sehingga sudah menjadi kewajiban RUPS untuk melaksanakan. Dengan dibebaskannya PT. Jamsostek (Persero) dari kewajiban tersebut, maka laba/surplus hasil pengelolaan sepenuhnya dikembalikan untuk pengembangan/peningkatan manfaat bagi peserta (bukti Pemerintah 2).

• Begitu juga halnya dengan prinsip keterbukaan, bahwa dana amanat yang berasal dari iuran peserta yang berasal dari pemberi kerja dan Tenaga Kerja harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Prinsip ini telah ditindaklanjuti dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi peserta misalnya melalui peningkatan implementasi IT (information technology), website dan assessment good coorporate governance (GCG). Khusus yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, terhadap PT. Jamsostek (Persero) pada setiap tahunnya telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik/BPK, dan assessment Good Corporate Governance (GCG) oleh assessor independen.

• Melalui prinsip kehati-hatian, dana peserta jaminan sosial tenaga kerja dikelola dan dikembangkan oleh PT. Jamsostek (Persero) secara prudent, akurat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian, PT. Jamsostek (Persero) dalam mengelola perusahaan, khususnya aktiva investasi telah didasarkan pada ketentuan arahan investasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Dana dan Investasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Bukti Pemerintah 3).

• Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib yang mewajibkan setiap pengusaha dan tenaga kerja untuk menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

• Dengan prinsip dana amanat, maka dana yang berasal dari iuran dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) secara optimal untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

• Prinsip portabilitas, PT. Jamsostek (Persero) telah memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan seluruh peserta dapat mengakses pelayanan diseluruh wilayah Indonesia, walaupun peserta tersebut berpindah pekerjaan atau berpindah domisili.

2. Bahwa dalam prakteknya PT. Jamsostek (Persero) telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut di atas melalui :

a. Perubahan AD/ART PT Jamsostek (Persero) yang membebaskan kewajiban untuk membayar deviden kepada negara sehingga tidak ada deviden sebagai obyek penerimaan negara;

b. Perluasan cakupan kepesertaan yaitu meliputi pekerja informal (tenaga kerja di luar hubungan kerja) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 24/MEN/VI Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (Bukti Pemerintah 4).

c. Penyempurnaan sistem akuntansi terutama yang mengarah pada dapat disajikannya pemisahan aset milik pengelola PT Jamsostek (Pesero) dengan aset milik peserta/tenaga kerja.

d. Melaksanakan perluasan penyebaran jaringan pelayanan untuk memudahkan peserta dalarn mendapatkan pelayanan.

e. Peningkatan benefit/manfaat bagi peserta pada masing¬-masing program yang dikelola/diselenggarakan.

f. Pengembangan dan implementasi teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan, percepatan dan akurasi data sistem pelaporan, proses analisis dan pengambilan keputusan.

g. Mengupayakan pembebasan pajak atas hasil investasi bagi PT. Jamsostek (Persero).

h. Melakukan penyempurnaan/perbaikan data base kepesertaan untuk keperluan akurasi pencatatan penerimaan iuran dan akurasi layanan kepada para peserta.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan seolah-olah dalam PT. Jamsostek (Persero) tidak melibatkan unsur Pengusaha dan Pekerja, padahal dalam kenyataannya telah diatur dan ditempatkan keterwakilan Pengusaha dan Pekerja secara proporsional, sebagaimana ditentukan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa: " Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam operasionalisasinya fungsi pengawasan tata kelola PT. Jamsostek (Persero) dilakukan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari perwakilan unsur Pemerintah, Pengusaha dan Tenaga Kerja (Tripartit), khusus wakil dari pekerja pada saat ini diwakili oleh Rekson Silaban (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dan Syukur Sarto (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1) Para Pemohon dalam seluruh uraiannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas serta kabur (obscuur libels), utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak-hak konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2) Para Pemohon telah salah memahami ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, karena telah mempertentangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan karenanya pula menjadi tidak relevan mempertentangkan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3) Jikalau pun/seumpamanya pun - quad non - alasan para Pemohon dianggap benar adanya, maka menurut Pemerintah hal demikian tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui mekanisme legislative review dan bukan melalui mekanisme pengujian Undang-Undang (Judicial Review-Constitutional Review) di Mahkamah Konstitusi.

Dari seluruh uraian, menurut Pernerintah ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2), karenanya pula tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-¬Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya rnenyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4. Menyatakan ketentuan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.


Jakarta, Maret 2011
Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia,


MENTERI HUKUM DAN HAM RI

dto

PATRIALIS AKBAR


MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI


dto

H.A. MUHAIMIN ISKANDAR



an.MENTERI KESEHATAN RI



dto

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar