Senin, 22 Agustus 2011

MENCARI PEMIMPIN UNTUK PAPUA



MENCARI PEMIMPIN UNTUK PAPUA

Tanah Papua yang sebagian menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah provinsi yang alamnya terkaya di antara 33 provinsi di Indonesia.Tetapi di provinsi inilah kita temukan rakyat absolut termiskin di Indonesia.

Sejajar dengan itu, Indonesia adalah negara yang terkaya sumber daya alamnya di dunia, tetapi rakyat Indonesialah yang termiskin di dunia. Penyebabnya? Kesalahan manajemen, korupsi, dan tidak jalannya penegakan hukum.

Akhir 1983, saya bersama sahabat saya Arnold App mengikuti diskusi Community Organizing (pengorganisasian masyarakat) di Solo. Arnold App adalah antropolog, dosen di Universitas Cenderawasih, Jayapura. Sekembali dari diskusi, ia ditangkap militer, dituduh anggota Organisasi Papua Merdeka, lalu dibunuh pada 1984.

Waktu itu pangdam-nya adalah Mayjen RK Sembiring. Mengapa dia di-”OPM”-kan dan dibunuh? Karena responsnya terhadap ketidakadilan dan kemiskinan rakyatnya.

Ia bilang: “Kehadiran orang Jakarta di Papua bukan membangun rakyat Papua, tetapi mensejahterakan orang Jawa di Papua. Buktinya, di Papua baru dibangun puskesmas dan SD Inpres bila ada transmigrasi. Jadi bukan untuk orang Papua.”

Sesudah memasuki Reformasi dengan lengsernya Soeharto, saya beberapa kali bertemu dengan Theys Eluay, pemimpin Dewan Adat Papua.

Ia meneruskan perjuangan Arnold App, bersama rakyat Papua, sebagai pemimpinnya ia meneriakkan referendum sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan kemiskinan rakyat Papua. Pada 2001, ia dibunuh orang Jakarta.

Namun perjuangan keadilan dan kesejahteraan terus dikumandangkan. Saat ini, dua sahabat saya Forkorus di Papua dan Barnabas Mandacan di Papua Barat adalah penerusnya.

Pada Pilkada Gubernur Papua 2007, kami (Partai Buruh) mencari calon gubernur yang diyakini rakyat dapat membangun kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Papua. Pilihan Partai Buruh adalah pilihan ideologis, karena itu kami bertanya ke gereja dan Dewan Adat.

Atas saran dua wadah itu, pilihannya jatuh pada Barnabas Suebu, yang sekarang Gubernur Provinsi Papua. Partai Buruh tidak menarik kontribusi dari Barnabas Suebu.

Sewaktu Partai Buruh mau menetapkannya sebagai calon gubernur Papua, saya sebagai ketua umum, sahabatnya (alm) Arnold App dan alm Theys Eluay, memberi “pesan” empat pekerjaan penting. Pertama, membebaskan rakyat Papua dari kebodohan.

Konkretnya selama lima tahun pertama kepemimpinan, rakyat Papua jangan ada ada lagi yang buta huruf, dan semua generasi sekarang harus sekolah minimal hingga SLA.

Kedua, pindahkan rakyat Papua dari pedagang di pinggir pasar dan di pinggir jalan, masuk ke dalam pasar formal menjadi pedagang di pasar-pasar. Karena di semua pasar yang ada di Papua, hampir tidak ada orang Papua yang menjadi pedagang di kios-kios pasar.

Ketiga, buka keterisolasian Papua dengan membangun jalan Jayapura-Sorong-Fakfak-Mimika-Puncak Jaya-Jayapura. Dengan catatan utamakan orang Papua pelaku pembangunan, dan pedagang di setiap proyek.

Prinsip mengutamakan indigenous people adalah hal yang wajar di kalangan gerakan buruh. Keempat, ambil tindakan terhadap para pejabat, terutama bupati, yang berlama-lama tinggal di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan Manado yang diduga memiliki istri simpanan ataupun berfoya-foya.

Tidak berapa lama setelah Barnabas Suebu dilantik menjadi gubernur Papua, ada acara pertemuan/syukuran Partai Buruh/KSBSI dengan Gubernur.

Pada pertemuan itu, saya mengulangi empat pesan tersebut, dan direspons oleh Gubernur Barnabas Suebu dengan tekad untuk melakukannya. Terutama membebaskan 85 persen orang papua dari buta huruf (ini ucapan Gubernur pada 2007).

Namun minggu-minggu ini ada tiga hal yang terlihat di Papua. Pertama, betapa tetap terbelakang dan miskinnya rakyat Papua. Yang jelas, rakyat Papua tetap miskin dan terbelakang sejak mereka menjadi warga Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto, Habibie, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya ada harapan besar di masa Gus Dur, dan itu pun sebentar.

Kedua, dengan adanya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus jo UU No 35 Tahun 2008, kewenangan mensejahterakan rakyat di Papua sudah tersedia. Ketiga, uang dengan jumlah yang banyak juga tersedia di Papua. Kalau begitu masalahnya apa? Jawabnya kesalahan manajemen dan korupsi, di pusat dan di provinsi.

Sekiranya Kim Dae Yung atau Nelson Mandela atau Lech Walesa atau Lula da Silva yang menjadi Presiden RI saat ini, Papua akan mengalami kemajuan yang pesat karena Indonesia akan semakin maju.

Tetapi sayangnya Presiden RI adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang asyik terus-menerus membangun citra, padahal pemerintahannya sangat korup, seluruh infrastruktur rusak, ekonomi mandek, korupsi di mana-mana, dan rakyat menderita.

Kalaupun Presidennya Susilo Bambang Yudhoyono tetapi gubernurnya seperti Lula atau Lech Walesa, rakyat Papua juga akan menikmati enaknya menjadi rakyat Indonesia.

Bagaimana ke depan? Kuncinya mencari seorang gubernur yang bertekad mewujudkan kesejahteraan dan memberantas korupsi (menegakkan hukum) dengan titik berat membuka lapangan kerja bagi orang Papua.

Ia mesti memiliki syarat bersih, jujur, berani dan tegas seperti Kim Dae Yung atau Nelson Mandela. Kim Dae Yung mempersilahkan anaknya dimasukkan penjara karena melanggar UU Ekonomi. Nelson Mandela menceraikan dan memenjarakan istrinya karena tetap terlibat mafia ekonomi yang merugikan negara.

Kalau rakyat sulit menemukan orang Papua yang memenuhi syarat itu, mungkin perlu seperti Peru yang memilih Fujimori (orang Jepang) menjadi presidennya, yang pada periode kedua hanya dengan sedikit kesalahan, Fujimori diusir kembali ke Jepang.

Saya rindu, apa yang saya diskusikan dengan (alm) Arnold App dapat terjadi di Papua. Kekayaan yang ada di tanah Papua dikelola menjadi kesejahteraan bagi orang Papua.

Saya terus berdoa agar Tuhan mengirim seorang pemimpin yang seperti Kim Dae Yung atau Nelson Mandela di Indonesia atau di Papua. Semoga saja.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia; Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Dimuat di Harian Sinar Harapan, Senin, 15 Agustus 2011, Hal. 4.

Website : http://www.sinarharapan.co.id/content/read/mencari-pemimpin-untuk-papua


Tidak ada komentar:

Posting Komentar