Senin, 05 September 2011

DRAFT RUU BP JAMSOSTEK, NASKAH SANDINGAN RUU BPJS OLEH KSBSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

(Naskah sandingan KSBSI)

Menimbang

:

a.

b.

c.

d.

e.

Bahwa Jaminan Sosial adalah merupakan hak asasi setiap orang, termasuk tenaga kerja.

Bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi seluruh tenaga kerja, yang pengelolaannya melibatkan pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah.

Bahwa pengelolaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial Tenaga Kerja (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468 ) sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Bahwa dengan adanya kepastian hukum mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan meningkatkan kinerja badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Mengingat

:

a.

b.

c.

d.

e.

Pasal 20,Pasal 21,Pasal 23A,Pasal 28 H Ayat (1),Ayat (2), Ayat (3) dan pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279 )

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456 )

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918 )

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1981 Tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201 )

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

(1) Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh buruh/pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja

(3) Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Tenaga Kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, pensiun, meninggal dunia dan mengalami pemutusan hubungan kerja.

(4) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

(5) Pengusaha adalah :

a. Orang, Persekutuan, atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

b. Orang, Persekutuan, atau badan Hukum yang secara sendiri-sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau

c. Orang, Persekutuan, atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

(6). Perusahaan adalah :

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

c. Lembaga-lembaga negara yang mempekerjakan orang dengan mendapatkan upah tetapi bukan pegawai negeri sipil.

(7). Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

(8). Gaji atau upah adalah sesuatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh termasuk tunjangan, baik untuk pekerja/buruh maupun keluarganya.

(9). Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

(10). Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh dan/atau anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

(11). Jaminan Kesehatan adalah jaminan yang diberikan seumur hidup bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya baik tenaga kerja formal maupun informal untuk upaya pencegahan, pengobatan, perawatan, kecelakaan kerja di luar hubungan kerja dan rehabilitasi gangguan kesehatan atau penyakit, baik yang disebabkan oleh lingkungan kerja maupun bukan lingkungan kerja, termasuk pelayanan kesehatan kehamilan dan persalinan.

(12). Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang diberikan bagi Tenaga Kerja untuk usia tertentu dan atau batasan masa kerja dari pekerja/buruh yang dijaminkan dalam jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(13).

Jaminan Pensiun adalah jaminan yang diberikan kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.

(14). Jaminan Kematian adalah jaminan yang diberikan untuk keadaan di mana pekerja/buruh yang dinyatakan meninggal dunia oleh dokter atau instansi yang berwenang.

(15). Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (JPHK) adalah jaminan pemberian sejumlah dana oleh badan penyelenggara kepada pekerja/buruh pada saat mengalami pemutusan hubungan kerja.

(16). Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.

(17). Peserta adalah pekerja/buruh yang bekerja di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja, termasuk orang asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia.

(18). Badan pengurus yang selanjutnya disebut pengurus adalah organ pengambil keputusan tertinggi dalam pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja.

(19). Badan Pengelola Jaminan sosial tenaga kerja yang selanjutnya disebut pengelola adalah organ pelaksana program jaminan sosial tenaga kerja.

(20). Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.

BAB II

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tenaga kerja dibentuk melalui undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang independen dikelola secara Tripartit terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Serikat buruh, Pengusaha dan Pemerintah.

(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah berbentuk badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 3

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Badan Pengurus.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh tenaga kerja.

Pasal 5

Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertujuan untuk memberikan jaminan bagi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi tenaga kerja dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 6

Jaminan Sosial Tenaga Kerja diselenggarakan berdasarkan prinsip :

1. Kegotongroyongan

2. Nirlaba

3. Keterbukaan

4. Kehati-hatian

5. Akuntabilitas

6. Portabilitas

7. Kepesertaan bersifat wajib

8. Dana amanat

9. Hasil pengelolaan dana Jamsostek seluruhnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta

BAB IV

SISTEM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 7

(1) Program Jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan sistem asuransi sosial dan tabungan

(2) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(3) Program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilaksanakan untuk kepentingan peserta, tanpa dipungut pajak dan deviden oleh pemerintah.

(4) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Badan Pengurus.

BAB V

PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 8

(1). Program jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari :

1. Jaminan Kesehatan

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

3. Jaminan Hari Tua

4. Jaminan Kematian

5. Jaminan Pensiun

6. Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja

(2). Penambahan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Seluruh Puskesmas wajib melayani pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan peserta dan tanggungannya.

(2) Seluruh rumah sakit wajib melayani peserta dan tanggungannya baik melalui rujukan maupun tidak, dalam hal mengalami emergenci.

(3) Dalam hal pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), cukup dengan menunjukkan kartu tanda peserta yang masih berlaku.

(4) Peserta yang mengalami sakit atau kecelakaan di luar negeri, segala biayanya menjadi tanggungjawab Badan Penyelenggara.

(5) Mengenai penyelenggaraan ayat (1) dan ayat (2), BP Jamsostek wajib membangun kemitraan dengan seluruh Puskesmas maupun rumah sakit.

(6) Tata cara klaim di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus.

Pasal 10

JAMINAN KESEHATAN

(1) Program jaminan kesehatan berlaku untuk peserta dan keluarganya

(2) Anggota keluarga yang berhak memperoleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Pekerja/Buruh dapat mengikut-sertakan anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penambahan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Badan Pengurus.

Pasal 11

(1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.

(2) Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang layak.

(3) Jaminan Kesehatan berlaku kepada peserta dan keluarganya seumur hidup.

(4) Anggota keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), adalah suami/istri dan anak yang belum menikah atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 12

Semua Jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dijamin dengan program jaminan kesehatan.

Pasal 13

Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapatkan pekerjaan lebih dari 6 berturut-turut maka sejak bulan ketujuh dan seterusnya jaminan kesehatan peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) ditanggung negara.

PASAL 14

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

(1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja

(2) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaminan kecelakaan kerja juga meliputi :

a. Pekerja magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak menerima upah.

b. Pekerja yang bekerja pada pemborong tetapi bukan perusahaan Pemborong.

Pasal 15

(1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa peserta kepada Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

(2) Pengusaha wajib melaporkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat ) jam setelah peserta yang mengalami kecelakaan dinyatakan dirawat, cacat, sembuh atau meninggal dunia, oleh dokter yang memeriksa.

(3) Pengusaha wajib mengurus hak peserta yang mengalami kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.

(4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan surat keputusan Badan Pengurus.

Pasal 16

(1) Jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) meliputi :

a. Pengangkutan

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan / atau perawatan

c. Biaya rehabilitasi

(2) Santunan berupa uang meliputi :

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja

b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya

c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental

d. Santunan kematian.

Pasal 17

(1) Peserta yang mendapatkan kecelakaan berhak mendapat pelayanan dari semua rumah sakit, dengan memperlihatkan kartu jaminan pemeliharaan kesehatan.

(2) Jika terjadi pengeluaran biaya dari peserta selain biaya di rumah sakit, maka pengusaha wajib menanggulangi sementara seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).

(3) Pengusaha mengajukan klaim pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara.

(4) Perhitungan besarnya jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Badan Pengurus

Pasal 18

(1) Badan Penyelenggara berdasarkan permintaaan klaim dari pengusaha wajib membayar semua biaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan klaim pembayaran dari pengusaha.

(2) Badan Penyelenggara berdasarkan klaim dari pengusaha atau peserta wajib membayar semua santunan kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pengajuan klaim.

PASAL 19

JAMINAN HARI TUA

(1) Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada peserta karena :

a. Telah berusia 60 tahun (enam puluh ) tahun.

b. Cacat sebagian atau cacat total yang membuat peserta tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai surat keterangan dokter. (cacat sebagian dibuat dalam pasal penjelasan)

c. Meninggal dunia.

d. Pindah Kewarganegaraan.

(2) Dalam hal peserta meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada suami atau istri atau anak atau ahli waris yang sah.

(3) Tata cara pembayaran Jaminan hari tua diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Badan Pengurus.

PASAL 20

JAMINAN KEMATIAN

(1) Jaminan kematian diberikan setelah peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

(2) Yang berhak menerima jaminan kematian adalah suami atau istri atau anak atau ahli waris yang sah.

(3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Biaya pemakaman;

b. Santunan kematian;

c. Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Besar jaminan kematian dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Badan Pengurus.

Pasal 21

(1) Pengusaha wajib mengajukan klaim jaminan kematian ke Badan Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari setelah peserta meninggal dunia.

(2)

Badan Penyelenggara wajib membayar biaya pemakaman dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima klaim pembayaran dari Pengusaha.

(3) Apabila perusahaan tutup atau pailit, ahli waris dapat mengajukan klaim kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 22

Jaminan Pensiun

(1) Jaminan Pensiun merupakan hak peserta yang diterima pada saat mencapai usia 60 (enam puluh ) tahun.

(2) Jaminan pensiun diberikan setiap bulan selama peserta dan atau suami/istri hidup, atau anak belum menikah dan berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun .

(3) Besar nilai jaminan pensiun setiap bulan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Badan Pengurus.

Pasal 23

(1) Peserta yang sudah memasuki usia pensiun atau yang meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun berhak atas jaminan pensiun.

(2) Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima oleh peserta dan atau istri/suami untuk seumur hidup dan anak belum menikah dan berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, sebesar 75% dari upah terakhir setiap bulan.

(3) Pembayaran jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh Badan Penyelenggara selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

PASAL 24

JAMINAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

(1) Jaminan pemutusan hubungan kerja merupakan hak dari peserta sebesar 75% dari upah pokok ditambah tunjangan tetap terakhir.

(2) Upah pokok dan tunjangan tetap terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maksimum setara dengan gaji pegawai negeri sipil, golongan IV/E

(3) Jaminan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada peserta selama yang bersangkutan belum mendapatkan pekerjaan hingga berusia 60 tahun.

(4) Sumber dana untuk pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari 10 % pajak penghasilan pekerja/buruh.

(5) Dana sebagaimana tersebut dalam ayat (4) diserahkan oleh pemerintah setiap tahun kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 25

(1) Peserta yang menerima jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) adalah peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan berat.

(2) Jenis-jenis kesalahan berat sebagaimana diatur dalam ayat (1) selanjutnya diatur dalam perjanjian kerja bersama dan putusan pengadilan hubungan industrial.

BAB VI

KEPESERTAAN

Pasal 26

Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja dan Tenaga kerja di luar hubungan kerja.

Pasal 27

Hak dan Kewajiban Peserta

(1) Setiap tenaga kerja dalam hubungan kerja berhak menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Setiap peserta berhak mengikuti seluruh program jaminan sosial tenaga kerja.

(3) Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja

(4) Setiap peserta berhak mendapatkan informasi saldo setiap saat secara online dan mendapatkan rekapitulasi jaminan hari tua dan dana pensiun.

(5) Setiap Peserta berhak mendapat rekapitulasi jaminan hari tua secara tertulis dari Badan Penyelenggara.

(6) Dalam hal peserta berhenti bekerja baik karena PHK atau mengundurkan diri, dan jika yang bersangkutan bekerja lagi pada tempat lain maka secara otomatis berhak melanjutkan kepesertaannya.

(7) Setiap peserta wajib membayar iuran program jaminan sosial tenaga kerja yang diikuti setiap bulannya, yang besarnya sesuai dengan pasal 30.

Pasal 28

(1) Pengusaha wajib mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja

(2) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja, nama, umur, istri, anak beserta keluarganya, daftar upah dan alamat.

(3) Setiap Pengusaha wajib membayar dan menyetor iuran program jaminan sosial tenaga kerja.

(4) Setiap Pengusaha wajib melaporkan jumlah gaji yang sebenarnya kepada Badan Penyelenggara.

(5) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

(6) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, yang mengakibatkan ada tenaga kerja tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja peserta jaminan sosial tenaga kerja.

(7) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, yang mengakibatkan ada kekurangan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja kepada pengelola, maka pengusaha wajib melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya gaji/upah tenaga kerja.

(8) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja kepada pengelola, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada peserta.

(9) Tata cara pendaftaran dan syarat kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pengurus.

Pasal 29

PENGEMBANGAN KEPESERTAAN

(1) Dalam rangka perluasan pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja Badan Penyelenggara membuka kantor perwakilan di tingkat propinsi dan membuka kantor cabang di tingkat kota/kabupaten.

(2) cara pelaksanaan sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Badan Pengurus.

BAB VII

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEPESERTAAN

Pasal 30

Besaran Iuran

(1) Besarnya iuran kepesertaan dari pengusaha dan tenaga kerja dalam hubungan kerja adalah

1. Besarnya iuran untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), ditanggung oleh pengusaha 7% untuk peserta berkeluarga, 4% untuk peserta lajang dan oleh peserta 1%

2. Besarnya iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditanggung oleh pengusaha 0,6%.

3. Besarnya iuran untuk jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha 3,7% dan oleh peserta 2%

4. Besarnya iuran untuk Jaminan Pensiun (JP) ditanggung oleh pengusaha 3% dan oleh peserta 3%

5. Besarnya iuran untuk Jaminan Kematian (JK), ditanggung oleh pengusaha 1%

6. Iuran Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (JPHK) diatur dalam pasal 24.

(2). Besarnya iuran kepesertaan untuk tenaga kerja di luar hubungan kerja ditetapkan dengan keputusan Badan Pengurus.

Pasal 31

Tata Cara Pembayaran Iuran Kepesertaaan

(1) Pengusaha wajib membayarkan iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban peserta melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlambatan pembayaran, besarnya denda dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan keputusan Badan Pengurus

BAB VIII

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 32

(1) Badan Penyelenggara tingkat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara

(2) Badan Penyelenggara tingkat Nasional dapat membentuk kantor perwakilan di tingkat propinsi dan kantor cabang di tingkat kota/kabupaten sesuai sesuai kebutuhan

33

1. Program jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan oleh Penyelenggara.

2. Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Badan Pengurus dan Badan Pengelola.

Pasal 34

Badan Pengurus

(1) Badan Pengurus tingkat nasional berjumlah 15 ( lima belas ) orang yang terdiri atas :

a. 5 (lima) orang wakil dari tenaga kerja

b. 5 (lima) orang wakil dari pengusaha/pemberi kerja

c. 5 (lima) orang wakil dari pemerintah

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengurus dilakukan dengan keputusan Presiden

(3) Ketua harian Badan Pengurus adalah menteri di bidang ketenagakerjaan dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan unsur Apindo

(4) Badan Pengurus bertanggung jawab langsung kepada Presiden

(5) Badan Pengurus terdiri komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan

Pasal 35

(1) Pencalonan perwakilan anggota Badan Pengurus Nasional dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, di rekomendasikan oleh Konfederasi nasional serikat buruh/serikat pekerja

(2) Penentuan perwakilan anggota Badan Pengurus dari unsur pengusaha, di rekomendasikan oleh Apindo.

(3) Penentuan perwakilan anggota Badan Pengurus dari unsur Pemerintah, direkomendasikan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan.

(4) Masa kerja Badan Pengurus adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya

(5) Badan Pengurus dipimpin oleh satu orang ketua, dan dibantu oleh 2 orang wakil ketua yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.

(6) Tata cara pemilihan dan proses seleksi Badan Pengurus di atur dengan peraturan Presiden.

Pasal 36

Tugas Badan Pengurus

Badan Pengurus bertugas :

(1) Memutuskan program kerja pengelola

(2) Mengawasi pelaksanaan pengelolaan

(3) Menetapkan kebijakan penempatan investasi

(4) Meminta laporan pengelola atas penyelenggaraan program dan pengelolaan dana jaminan sosial tenaga kerja

(5) Melakukan penilaian kinerja pengelola.

Pasal 37

Syarat menjadi anggota Badan Pengurus

1. Warga Negara Indonesia.

2. Sehat jasmani dan rohani.

3. Berpendidikan minimal SI ( Sarjana ) atau SLA ( ? ).

4. Tidak menjadi salah satu pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

5. Usia minimal 35 ( tiga puluh lima ) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima ) tahun.

6. Dari unsur serikat pekerja/serikat buruh telah aktif sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan diusulkan oleh Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima ) tahun atau lebih.

8. Tidak sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang terancam pidana penjara 5 (lima ) tahun atau lebih.

9. Tidak sedang menjabat jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 38

Berakhirnya Jabatan Badan Pengurus

(1) Badan Pengurus berhenti menjabat karena :

a. Berakhir masa jabatan

b. Meninggal dunia

c. Diberhentikan

(2) Badan Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberhentikan karena :

a. Atas permintaan sendiri

b. Melakukan tindakan atau menunjukan sikap yang merugikan dana jaminan sosial tenaga kerja atau bertentangan dengan kepentingan negara.

c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima ) tahun atau lebih.

d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga ) bulan berturut-turut karena sakit atau karena sedang dalam status tahanan, dengan dugaan melakukan tindak pidana kriminal

e. Tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Pasal 39

Pengelola

(1). Pengelola terdiri dari :

a. Direktur utama

b. Direktur operasional

c. Direktur keuangan

d. Direktur investasi

e. Direktur umum dan sumber daya manusia.

(2). Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan berhentikan oleh Badan Pengurus untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk satu periode berikutnya pada posisi yang sama.

(3). Pengelola bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengurus

Pasal 40

Tugas pengelola

Pengelola jaminan sosial tenaga kerja bertugas :

1. Melaksanakan keputusan-keputusan Badan Pengurus.

2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Badan Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

3. Mengkoordinir kantor kantor wilayah

Pasal 41

Syarat menjadi pengelola

1. Warga negara Indonesia

2. Sehat jasmani dan rohani

3. Mempunyai keahlian dalam mengelola asuransi atau jaminan sosial.

4. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun.

5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

6. Tidak sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang terancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

7. Tidak sedang menjabat jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan dana jaminan sosial tenaga kerja

8. Mempunyai kemampuan dan kecakapan manajerial dalam bidang jabatan sesuai yang dibutuhkan

9. Tidak sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang terancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 42

(1). Kantor perwakilan berkedudukan di Ibukota Propinsi.

(2). Kantor perwakilan mewakili pengelola melaksanakan program Jaminan sosial tenaga kerja di satu propinsi atau beberapa propinsi.

(3). Kantor wilayah dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah yang bertanggungjawab kepada Pengelola

(4). Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala kantor wilayah ditetapkan oleh Badan Pengurus

Pasal 43

(1). Kantor cabang berkedudukan di ibukota kota/kabupaten

(2). Kantor cabang melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja tertentu sesuai dengan penugasan, yang dilakukan oleh Pengelola

(3). Cabang dipimpin oleh seorang kepala cabang yang berada dibawah koordinasi kepala kantor wilayah

(4). Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala cabang ditetapkan oleh Badan Pengurus

BAB XI

PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 44

Pengelolaan dana

(1) Dana program jaminan sosial tenaga kerja dikelola oleh Badan Pengelola sesuai dengan keputusan Badan Pengurus.

(2) Pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan semata-mata untuk kepentingan peserta.

Pasal 45

(1) Kekayaan dan dana jaminan sosial tenaga kerja terdiri atas :

a. Kekayaan dan dana PT. Jamsostek

b. Dana amanah peserta

(2) Seluruh harta kekayaan dan dana PT. Jamsostek dilimpahkan/dialihkan menjadi harta kekayaan dan dana Badan Penyelenggara berdasarkan undang undang ini.

(3). Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan likuiditas dan kewajiban yang harus dipenuhi.

(4).

Laporan keuangan Badan Penyelenggara, dibuat 3 (tiga) rangkap yang ditujukan kepada pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan apindo.

Pasal 46

Dana jaminan sosial tenaga kerja wajib menyediakan dana cadangan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibentuk dengan memperhitungkan besar dan jenis jaminan yang merupakan hak peserta.

Pasal 47

(1) Dana program jaminan sosial tenaga kerja yang terkumpul dari iuran dan pengembangan yang belum digunakan, diinvestasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat resiko, tingkat keberhasilan, dan likuiditas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di Indonesia dalam bentuk:

a. Deposito on call

b. Deposito berjangka

c. Sertifikasi deposito

d. Surat berharga di bursa efek

e. Obligasi yang tercatat di bursa efek

f. Unit penyerahan reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang pasar modal

Pasal 48

(1) Penempatan kekayaan dana jaminan sosial tenaga kerja dalam setiap bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) pada satu pihak tidak boleh melebihi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah nilai investasi, kecuali penempatan pada bank Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia

(2) Dalam hal terjadi penggabungan pihak-pihak tempat Badan Pelaksana Penggabungan melakukan investasi sehingga total investasi pada pihak hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batas penempatan dana pada satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka investasi dana jaminan sosial tenaga kerja pada pihak hasil penggabungan tersebut harus disesuaikan, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penggabungan

(3) Dana jaminan sosial tenaga kerja tidak boleh melakukan investasi baru pada pihak lain dimana hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama penyesuaian belum selesai dilakukan.

Pasal 49

1. Dana jaminan sosial tenaga kerja tidak boleh menempatkan kekayaannya pada :

a. valuta asing

b. Instrumen turunan surat berharga (instrumen derivatif), kecuali bila instrumen derivatif tersebut turunan dana jaminan sosial tenaga kerja sebagai instrumen derivatif pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dan huruf f, sehingga dana jaminan sosial tenaga kerja dapat menjual instrumen yang melekat pada saham dan obligasi yang bersangkutan

c. Instrumen perdagangan berjangka, baik untuk komoditi maupun untuk valuta asing

d. Investasi di luar negeri

e. Perusahaan asuransi dalam bentuk penyertaan langsung

f. Perusahaan milik anggota dewan jaminan sosial nasional maupun badan pengurus selaku pribadi

g. Perusahaan milik keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping.

h. Instrumen lain diluar yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2)

BAB XII

STANDAR AKUTANSI, PERPAJAKAN, DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 50

Sistem Akuntansi dan Laporan keuangan dana jaminan sosial tenaga kerja disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial tenaga kerja dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 51

Seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara bebas dari kewajiban pajak.

Pasal 52

(1) Badan Pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden

(2) Laporan keuangan yang telah disahkan oleh Presiden disampaikan secara luas kepada peserta melaui media massa yang berskala nasional.

Pasal 53

Pemeriksaan laporan keuangan dana jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 54

(1) Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang melakukan tugasa tugas penyidi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).

BAB XIV

SANKSI

Pasal 55

Sanksi Denda

Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (4), pengusaha wajib membayarkan kepada peserta kekurangan ditambah besarnya bunga sesuai dengan perhitungan rekapilutasi yang dikeluarkan oleh badan peyelenggara.

Pasal 56

Sanksi Pidana

(1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam hukuman pidana maximum 4 (empat) tahun penjara.

(2) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diancam hukuman pidana maximum 4 (empat) tahun penjara.

(3) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diancam hukuman pidana maximum 4 (empat) tahun penjara.

(4) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam hukuman pidana maximum 4 (empat) tahun penjara.

(5) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) diancam hukuman pidana sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara.

(6) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) diancam hukuman pidana maximum 5 (lima) tahun penjara.

(7) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diancam hukuman pidana maximum 5 (lima) tahun penjara.

(8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir : ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatas termasuk tindak pidana kejahatan.

(9) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3). Ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7) diancam hukuman pidana maximum 5 (lima) tahun penjara.

(10) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap asal 28 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diancam hukuman pidana maximum 5 (lima) tahun penjara.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi force majeur yang mengakibatkan kerugian dimana peserta kehilangan hak klaim peserta pemerintah harus memberikan dana talangan kepada peserta.

(2) Dalam hal terjadi kerugian sebagai akibat kesalahan investasi, maka pemerintah menanggulangi kerugian tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 58

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan bubar, dan semua hak, kewajiban, kekayaan termasuk cadangan-cadangan, dana peningkatan kesejahteraan peserta, dana pembinaan usaha kecil dan koperasi, perlengkapan, termasuk para pegawai dan usaha-usahanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja beralih kepada Badan Hukum khusus jaminan sosial tenaga kerja setelah dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Selama belum dibuat peraturan Presiden berdasarkan Undang-Undang ini, segala ketentuan yang mengatur mengenai program jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan tetap berlaku.

(3) Segala hak, termasuk kewajiban serta akibat-akibat yang timbul dari suatu perjanjian antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan pihak lain beralih menjadi hak dan kewajiban Badan Penyelenggara.

(4) Tenaga kerja yang menjadi peserta dan tertanggung dalam program jaminan sosial tenaga kerja dengan berlakunya undang - undang ini, tidak boleh dirugikan dan kepesertaannya diahlikan dan dilanjutkan kepada Badan Penyelenggara.

(5) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

(6) Sebelum Badan Pengurus dan Badan Penyelenggara terbentuk, direksi dan komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ada tetap melaksanakan tugasnya.

(7) Paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Undang-Undang ini, Presiden sudah harus membentuk badan pengurus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(8) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah Badan Pengurus terbentuk, Badan pengurus harus mengangkat Pengelola.

(9) Pembentukan Penyelenggara di wilayah propinsi dan kabupaten dilalukan paling lama 6 (enam bulan) setelah Pengelola terbentuk

(10) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, modal Pemerintah yang menjadi modal kerja atau penyertaan Pemerintah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja diahlikan menjadi penambah cadangan milik peserta.

BAB XVII

Pasal 59

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14) dinyatakan tidak berlaku lagi.

JAKARTA, SEPTEMBER 2011

DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL

KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA

(DEN KSBSI)

MUDHOFIR TOGAR MARBUN

Presiden Sekjen

Tidak ada komentar:

Posting Komentar