Senin, 05 September 2011

POIN - POIN USULAN RUU BP JAMSOSTEK SANDINGAN RUU BPJS OLEH KSBSI

POIN POIN USULAN KSBSI ATAS RUU BP JAMSOSTEK

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia melalui Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dengan ini meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan dan menegakkan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional.

1. Bahwa sesuai pasal 5 ayat 1 UU SJSN menyatakan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk dengan undang undang”. Artinya bahwa harus ada undang undang sebagai dasar hukum penyelenggaran jaminan sosial.

2. Bahwa dalam Ketentuan Peralihan UU SJSN pasal 52 menyatakan “ Semua ketentuan yang mengatur badan penyelenggara jaminan sosial disesuaikan dengan UU ini paling lambat 5 tahun sejak diundangkannya UU ini “.

Dari ketentuan bunyi pasal 5 dan Ketentuan Peralihan pasal 52, jelas bahwa UU SJSN tetap mengakui, mengamanatkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial antara lain : JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASTEK tetap berlaku sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia. Akan tetapi hingga 19 Oktober 2009, Pemerintah belum mengeluarkan undang undang tentang BPJS, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU SJSN. Sedangkan untuk jaminan sosial sebagai tanggungjawab negara terhadap orang miskin dan pengangguran, maka dapat dibentuk BPJS yang baru.

Kesimpulannya adalah setiap BPJS mempunyai otoritas hukum tersendiri-sendiri maka pemerintah dan legislator harus membahas RUU BPJS secara tepisah dan berdiri sendiri. Antara lain :

1. RUU BP Jamsostek

2. RUU BPJA Taspen

3. RUU BPJS Asabri

4. RUU BPJS Askes

5. RUU BPJS Tanggungan negara untuk orang miskin

Atas dasar inilah, KSBSI berada dalam posisi, mendesak pemerintah dan DPR RI agar segera merubah pendiriannya membahas dan mengesahkan RUU BPJS “Payung”. Ke-empat BPJS yang ada saat ini ( Jamsostek, Taspen, Asabri, Askes ) segera dibahas dan disahkan menjadi masing-masing undang undang tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Dalam rangka BPJS Jamsostek harus disesuaikan dengan UU SJSN, maka KSBSI mempunyai usulan untuk dimasukkan dalam pembahasan RUU BP Jamsostek, antara lain :

I. BADAN HUKUM

Bentuk badan hukum yang diusulkan adalah Badan Hukum Khusus (bukan BUMN) menurut ketentuan UU SJSN yang motif utamanya adalah Perluasan Kepesertaan dan Perluasan Manfaat/Program. Hal ini karena selama ini sistem yang ada lebih bermotif Profit daripada asuransi sosial.

II. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Badan Hukum Khusus ini memiliki prinsip-prinsip :

- Tripartit

- Akuntabilitas

- Transparan

- Kegotong-royongan

- Nirlaba

- Portabilitas

- Kepesertaan wajib

- Good governance

- Dana amanah, dan

- Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta

III. JENIS PROGRAM

Diusulkan 6 cakupan program (bukan 5 sebagaimana dalam SJSN), yaitu:

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)- diberikan seumur hidup

3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

4. Jaminan Kematian (JK)

5. Jaminan Pensiun (JP)

6. Jaminan PHK (JPHK)- untuk menguatkan UU no. 13/2003 pasal 156:2

Keterangan: Program 1-4 telah dicover dalam Jamsostek, program 1-5 telah diatur dalam SJSN, program ke-6 adalah usulan tambahan KSBSI karena sebenarnya selama ini program tersebut telah ada di UU no. 13 tahun 2003 ayat 2 tentang uang pesangon namun dananya sulit didapatkan dengan alasan relokasi, perusahaan bangkrut dll sehingga perlu lebih dipertegas dalam UU Jamsos.

IV. BESARAN KONTRIBUSI IURAN

NO

PROGRAM

KONTRIBUSI IURAN

TOTAL

TENAGA KERJA

PENGUSAHA

PEMERINTAH

*

* *

*

* *

*

* *

*

* *

1

Jaminan Kesehatan (JPK)

1%

1%

7%

4%

-

-

8%

5%

2

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

-

-

0,6%

0,6%

-

-

0,6%

0,6%

3

Jaminan Hari Tua (JHT)

2%

2%

3,7%

3,7%

-

-

5,7%

5,7%

4

Jaminan Kematian (JK)

-

-

1 %

1 %

-

-

1 %

1 %

5

Jaminan Pensiun (JP)

3%

3%

3%

3%

-

-

6%

6%

6

Jaminan PHK (JPHK)

-

-

-

-

10%

10%

10%

10%

TOTAL

Berkeluarga

6%

15,3%

10%

31,3%

Lajang

6%

12,3%

10%

28,3

* = berkeluarga

** = lajang

V. AKSES / PERWAKILAN DALAM DAN LUAR NEGRI

Saat ini hanya 8,7% (8,7 juta) dari 28 juta buruh formal serta 0,86% (550 ribu) dari 64 juta buruh informal di Indonesia yang dilindungi program Jamsostek. Salah satu penyebabnya adalah karena minimnya akses untuk mengetahui dan mencapai kantor perwakilan Jamsostek. Dari riset diketahui bahwa selama ini banyak petani, nelayan dan pekerja mandiri hendak masuk Jamsostek tapi mengalami kesulitan karena kantor perwakilan Jamsostek tidak ada (jauh) di sekitar mereka. Untuk mengatasi hal ini dan sebagai kemudahan rekrutmen anggota serta penyediaan pelayanan, maka KSBSI mengusulkan agar dibuat system kerjasaman Jamsostek dengan desa/kelurahan agar Jamsostek dapat diakses melalui desa/kelurahan. Juga diusulkan adanya kantor perwakilan Jamsostek di luar negeri, khususnya Negara dominan penerima TKI sperti Malaysia, Singapore, Korea, Jepang, Timur Tengah dan Arab Saudi untuk kemudahan pelayanan Jamsostek terhadap buruh migrant Indonesia.

VI. KEPESERTAAN

Selama ini, kepesertaan Jamsostek hanya wajib bagi perusahaan formal dengan karyawan minimal 10 orang sebagaimana dalam UU no. 3 tahun 1992. Ke depan, kepesertaan Jamsostek harus terbuka untuk semua buruh formal, informal, petani, nelayan, pekerja mandiri, PRT dan buruh migrant.

VII. STRUKTUR KELEMBAGAAN

Untuk memperkuat system pengelolaan ke depan, terutama terkait system pengawasan, diusulkan menggunakan struktur Tripartit, sebgaai berikut:


Presiden ( kepala institusi )



Badan Pengurus Tripartit (dipimpin Menaker)

(pemerintah, pengusaha, serikat buruh)→melekat unsur Pengawasan



Badan Pengelola (lembaga professional berdasarkan uji kelayakan)

VIII. SANKSI

Selama ini, masalah lemahnya penegakan hukum adalah salah satu persoalan serius di Jamsostek. Untuk memperkuat system lebih baik, diusulkan mempertegas sanksi sebagai berikut:

- Sanksi pidana : maksimal 5 tahun

- Sanksi administrasi, berupa teguran dll

- Denda untuk membayar kekurangan dan besaran bunga sesuai perhitungan rekapitulasi.

IX. FUNGSI PENGAWASAN

Pengawasan program menjadi bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dilakukan secara Tripartit (serikat buruh, pengusaha dan pemerintah). Disnaker tetap menjadi penyidik resmi sesuai UU yang berlaku dibantu oleh APINDO dan Serikat Buruh. Upaya ini bertujuan mengurangi penyimpangan dalam bentuk PDS (pendaftaran sebagian upah, misalkan upah 1 juta tapi dilaporkan/dibayar ke Jamsostek hitungannya 750 rb) dan ketidaktaatan pengusaha mengikutsertakan buruh dalam program Jamsostek.

X. JAMKESMAS BAGI BURUH INFORMAL DAN BAGI BURUH SETELAH DI PHK 6 BULAN

Dalam SJSN, pemerintah hanya berkontribusi untuk orang miskin. Namun sampai saat ini defenisi kategori miskin belum tepat dan perlu direformasi kembali. KSBSI mengusulkan agar kelompok yang mendapat bantuan social yang dibantu pemerintah juga mencakup buruh informal dan pengangguran (bagi yang tidak bekerja secara formal lebih dari 6 bulan)

JAKARTA, SEPTEMBER 2011

DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL

KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA

(DEN KSBSI)

MUDHOFIR TOGAR MARBUN

Presiden Sekjen

Tidak ada komentar:

Posting Komentar