Senin, 10 Oktober 2011

MEMBUAT KEBIJAKAN ANGGARAN YANG PRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ketika menuliskan artikel ini, ada tiga keadaan yang saling terkait dan akan disambungkan. Pertama, Amerika dan Eropa sedang mengalami krisis yang menakutkan yang bila tidak dapat ditanggulangi, dapat menimbulkan kebangkrutan regional dan dunia. Kedua, bertepatan dengan HUT RI ke 66 tahun, Indonesia sedang mengajukan RAPBN 2012. Ketiga, kekuatan serta posisi Serikat Buruh yang sangat strategis di USA dan Eropa perlu ditiru dan diterapkan dalam kebijakan ekonomi di Indonesia.

Saya mulai dari RAPBN 2012 berjumlah Rp. 1.418,5 trilliun, mengalami kenaikan Rp. 125,6 trilliun dibandingkan 2011 Rp. 1.292,9 trilliun. Belajar dari kesuksesan Kim Dae Yung mantan Presiden Korea Selatan, seandainya saya Presiden, tentang rancangan anggaran 2012 saya akan melakukan hal berikut. Tetapi karena saya bukan Presiden, berdasarkan pengalaman saya sebagai Wakil Presiden World Confederation on Labor (2001-2005) dan Governing Body ILO (1999-2005) berkunjung ke semua negara yang sejahtera rakyatnya, berikut ini menjadi saran saya kepada Presiden SBY. Penggunaan APBN tersebut akan saya bagi ke dalam tiga kebijakan utama: 1. prioritas utama membangun birokrasi pemerintahan yang bersih korupsi, efektif, efisien dan cerdas. 2. Sasaran utama menciptakan lapangan kerja dan membuat agro industri rakyat menjadi pilar/basis perekenomian Indonesia. 3. Pendukung utama memfungsikan tripartite yang kuat untuk membangun hubungan industrial yang demokratis, dinamis, harmonis, berkeadilan dan berkesejahteraan.

PRIORITAS UTAMA

Saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil sekitar Rp4 juta, menyerap anggaran yang banyak tetapi bekerjanya tidak efektif, tidak efisien dan hampir dalam segala hal tidak disiplin serta korup. Apa solusinya? Solusi tanpa anggaran, setuju hentikan kebijakan pemekaran wilayah/daerah. Solusi dengan anggaran, berikan penghasilan pegawai negeri lebih dari layak, diikuti perencanaan tugas dan tanggungjawab setiap Pegawai Negeri yang efektif dan efisien, disertai dengan pendisiplinan secara ketat dan pemberian sanksi yang tegas termasuk kepada pejabatnya.

Awali setiap pegawai negeri yang bekerja dengan pangkat terendah golongan I/a akan menerima gaji minimal Rp6juta, dengan rate tertinggi 5 kali lipat, berarti pangkat tertinggi dengan jabatan tertinggi memperoleh maksimum Rp30juta, tidak termasuk pejabat negara. Kepada pegawai negeri dikenakan disiplin yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas. Hal ini sudah terjadi dengan PNS guru di DKI, mereka disiplin masuk jam 06.30 keluar jam 15.00. Karena penghasilan guru PNS di DKI sudah lebih dari sekedar layak, semua guru PNS di DKI menerima didisiplinkan. Lihat, banyak guru di DKI sekarang ini mempunyai mobil pribadi.

Kepada pejabat negara, kalau kita buat patokan gaji/penghasilan Menteri dan anggota DPRRI, maka gaji/penghasilan Gubernur/Ketua DPRD provinsi setara dengan Menteri, gaji/penghasilan Bupati/walikota setara anggota DPRRI. Sedangkan Gaji/penghasilan anggota DPRD Provinsi sedikit dibawah gubernur dan DPRD Kota/Kabupaten sedikit dibawah DPRD provinsi, seperti perbandingan gaji menteri dengan anggota DPRRI. Adalah tidak adil dan tidak manusiawi gaji seorang DPRD Kota/kabupaten 7Rp-8juta, dan gaji bupati/walikota Rp11-12juta. Penggajian seperti itu pasti menyuruh mereka korupsi.

Kalau saya simulasi ke APBN dengan 4juta pegawai negeri disederhanakan dengan koefisien gaji Rp10juta, maka Rp4juta kali Rp10juta (12 bulan) Rp480 trilliun. sedangkan pejabat Negara yang ditanggung APBN , hakim, lembaga-lembaga pusat, DPRRI, dan cabinet disimulasikan Rp120 trilliun. berarti RAPBN 2012 akan membayar gaji Rp600 trilliun ditambah dengan anggaran rutin lainnya. Tetapi pemberian gaji/penghasilan ini disertai dengan transparansi, rakyat dilibatkan mengawasi korupsi. Tidak ada lagi alasan korupsi, karena gaji sudah cukup, anak sekolah ditanggung negara, sakit ditanggung negara, beli rumah sederhana dapat mencicil.

SASARAN UTAMA

Membuat penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas dengan membuat agroindustri rakyat menjadi pilar/basis utama perekonomian kita, dengan membuat Indonesia produsen utama kelapa sawit dengan segala turunannya (minyak goreng, mentega, sabun dll). Misalnya tiap tahun disediakan Rp200trilliun dana berputar, 75 juta perjiwa untuk 4 ha kelapa sawit, yang mulai tahun keempat dapat mengangsur pinjaman dan sekaligus sudah memasuki tahap hidup makmur/sejahtera. Dengan ini akan tercipta lapangan kerja langsung Rp3juta/tahun, 3 tahun Rp9juta, tahun ke empat membangun PKS (Pabrik Kelapa Sawit) diikuti refinery factory pabrik sabun, pabrik mentega, dll dapat menciptakan Rp3juta lagi. Hanya dari sektor pertanian ini kita dapat menciptakan lapangan kerja 12 juta sekaligus memakmurkan Rp48juta jiwa bila satu lapangan kerja menanggung 3 orang.

Mendukung sasaran utama tadi, diperlukan infrastruktur sarana transportasi yang massal, murah dan tepat waktu yaitu kereta api. Dalam hal ini harus dibangun jalur kereta api dari Aceh s/d Mataram, di seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi dan Papua. Semaksimum mungkin dari APBN, kalau tidak mampu dibuat kerjasama BOT (build operate and transfer).

PENDUKUNG UTAMA

Ada tekad mau mewujudkan welfarestate dan pemerintahan yang bersih dari korupsi agar kita dapat membangun Hubungan Industrial yang demokratis, dinamis, harmonis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Untuk mencapai itu perkuat peranan dari tripartite, perkuat Serikat Buruh/pekerja, perkuat KADIN / APINDO dan fungsikan peranan tripartite untuk membangun perekonomian yang kuat. Untuk ini saya memilih Hubungan Industrial Jepang menjadi model.

Pemerintah secara konstitusi adalah penguasa, berarti sudah kuat. KADIN/APINDO pemilik uang, segalanya bisa dibeli dengan uang, berarti sudah memiliki kekuatan. Serikat Buruh/pekerja memiliki nurani dan anggota, tetapi masih lemah karena pemerintah dan pengusaha belum rela Serikat Buruh kuat, lalu dilakukan union busting. Sebetulnya Negara rugi bila Serikat Buruh dilemahkan dan buruhnya tetap tidak sejahtera.

Sesudah kebijakan penganggaran seperti di atas, diikuti dengan kebijakan penegakan hukum seperti yang diterapkan Kim dae Yung dan Nelson Mandela. Koruptor dihukum seberat-beratnya dengan menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang membahayakan hidup banyak orang serta kebijakan tidak ada remisi hukuman bagi koruptor. Kalau kebijakan ini diterapkan, saya yakin pemasukan anggaran yang bocor 30% bisa ditutup, berarti tahun berikut APBN kita bisa bertambah 30%. Kemudian anggaran pengeluaran/pembangunan yang bocor sekiatr 40% bisa ditutup. Hasilnya akan kita rasakan, jalan aspal yang biasanya ditambal setiap tahun, akan bisa berusia lima tahun seperti di Malaysia.

Saya berharap ada yang menyampaikan tulisan ini ke Presiden SBY, agar beliau membacanya, lalu bersedia menerapkannya. Kalau presiden SBY mau, masih ada waktu tiga tahun mengukir sejarah terbentuknya pemerintahan yang pro rakyat tidak seperti yang sekarang pemerintahan SBY yang pro koruptor dan pro neolib.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar