Senin, 10 Oktober 2011

MENGENANG 51 TAHUN PEMBARUAN AGRARIA DALAM UUPA

Tepat pada 24 September 1960, atau 51 tahun lalu, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) diundangkan sebagai bagian penting semangat proklamasi kemerdekaan RI.

Melalui UUPA ini ingin diwujudkan Pasal 33 UUD 1945, yakni keadilan dan kemakmuran/kesejahteraan rakyat, melalui landreform (pembaruan agraria).

Sayangnya, meski UUPA telah berusia 51 tahun, ternyata implementasinya tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen untuk mencapai tujuan yang digariskan.

Akibatnya, meski sedemikian luasnya wilayah Republik Indonesia, jutaan petani Indonesia tetap miskin karena tidak memiliki lahan pertanian atau mengelola lahan pertanian yang tidak dapat memberikan kesejahteraan.

Walaupun dinyatakan sejak proklamasi bahwa Indonesia adalah negara agraris, pemerintahan Indonesia sejak Soeharto hingga sekarang tidak pernah sungguh-sungguh membangun negara agraris.

Sebagaimana diketahui, landreform atau pembaruan agraria adalah program sekaligus tujuan utama diundangkannya UUPA 24 September 1960. Dalam Pasal 2 (2) UUPA ditegaskan, wewenang negara sekalian mencantumkan tujuannya sendiri.

Pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan angkasa tersebut. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sementara itu, diperlukannya pengaturan Pasal 2 (2) tadi sebagai lanjutan dari menimbang bagian butir b dan c bahwa hukum agraria yang berlaku sebelumnya adalah buatan kolonialisme, sehingga tujuannya adalah melindungi kepentingan pemerintahan kolonial.

Sementara itu, untuk apa kita merdeka dan sebagai sebuah negara apa tujuannya sehingga perlu dibentuk pemerintahan negara? Pembukaan UUD 1945 alinea IV menegaskan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan....”

Di sisi lain, secara khusus dalam pembahasan ini, perlu disimak bunyi Pasal 33 (3) dan (4) UUD 1945: (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Problem utama yang dihadapi petani yang membuat mereka terus miskin adalah ketiadaan lahan. Di Pulau Jawa saja, dari 7,8 juta petani, sebanyak 3,8 juta petani memiliki tanah di bawah 0,5 ha, dan rata-rata pemilikan 0,27 ha.

Dapat dipastikan mereka dalam kondisi miskin, dan jumlah kelompok ini terus meningkat. Padahal, 90 persen petani miskin itu adalah pekerja keras, bukan pemalas, mereka dimiskinkan oleh sistem dan struktur.

PRO NEOLIB

Sebagai aktivis dan advokat, saya membela para petani dan buruh sejak 1978. Dari berbagai kasus pertanahan yang saya tangani, pada umumnya penegakan hukum pertanahan kita adalah pro neolib atau pro kapitalis, tidak pro keadilan atau pro ekonomi kerakyatan. Misalnya beberapa kasus tanah di Labuhan Batu, Sumatera Utara dan beberapa kabupaten di Jambi.

Di sana para petani menanam kelapa sawit di atas lahan yang mendapat Surat Tunjuk dari Kepala Desa/Camat di Labuhan Batu dan di atas tanah adatnya di Jambi. Ketika mulai memanen kelapa sawit yang mulai berbuah pada usia empat tahun, mereka ditangkap polisi karena sudah keluar sertifikat atas nama pengusaha/perusahaan yang terbit sesudah kelapa sawit ditanam.

Saya berani memastikan, uang adalah penentu mengapa kepala desa, camat, bupati, BPN, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memihak pemilik sertifikat.

Saya lahir di Bahjambi II, Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara, sebuah desa pertanian. Tahun 1960-an, desa kelahiran saya itu dapat dicapai dengan naik bus dari tiga arah, Balimbingan, Afd 12, dan Kampung baru sebagai peninggalan Belanda.

Desa itu dialiri sebuah sistem irigasi yang baku, tiap rumah tangga punya tanah rata-rata 2 ha, mudah mendapatkan cangkul dan pupuk karena ada BTI (Barisan Tani Indonesia).

Sekarang, desa saya hanya dapat diraih melalui Balimbingan, irigasi tidak teratur serta banyak jurang, dan sering sulit mendapatkan pupuk. Kalaupun tersedia, harganya sangat mahal atau malah palsu.

Dapatlah dikatakan penyelenggaraan pertanian kita tanpa perencanaan dan pola. Semuanya berjalan dengan alamiah, masing-masing kabupaten membuat programnya sendiri-sendiri.

Ada daerah mayoritas pertanian sawah, tetapi petani tidak menanam serempak, dan dalam satu lokasi ada berbabagai jenis tanaman. Termasuk penanaman kelapa sawit yang tanpa pola dan tanpa arah.

Pembaruan yang Diharapkan

Menurut data BPS, sebanyak 60 persen penduduk Indonesia adalah petani, yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, yakni padi sawah, holtikultura, dan tanaman keras.

Pengelolaannya mulai dari individual, individual yang terorganisasi, hingga berbentuk badan usaha PT dan koperasi. Karenanya, sudah sangat wajar bila Indonesia dibangun menjadi negara agraris, yang dikelola secara agronomi dan agroindustri.

Pada Pemilu 2004 saya memajukan usul agar pertanian dengan pengembangan agronomi dan agroindustri menjadi pilar utama perekonomian serta lapangan kerja Indonesia.

Adapun usul itu (yang merupakan rencana kerja Partai Buruh) adalah meniru pola Jepang atau Belanda, di mana semua petani harus memiliki tanah dengan luasan yang layak, karena yang hendak dibangun adalah ekonomi rakyat, bukan ekonomi atau bahkan korporasi.

Semua tanah harus diolah seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin. Karenanya, pengaturannya harus jelas, seperti jenis pertaniannya, apakah petani padat karya, petani pangan, petani holtikultura, petani tanaman keras, atau peternakan.

Petani padat karya (produsen sayur mayur, bunga, cabai, atau tomat) rata-rata membutuhkan lahan 5.000 m2. Petani sawah dan holtikultura membutuhkan lahan minimal 2-4 ha. Tanaman keras seperti kelapa sawit dan karet butuh minimum 4 ha.

Tanaman keras kopi dan cokelat sekitar 2 ha. Untuk peternakan sapi dibutuhkan sekitar 6-8 ha. Dengan demikian, selain menyediakan tanah, fungsi lain dari pembaruan agraria adalah menjamin tersedianya sarana produksi (cangkul, pupuk, traktor, dan lain-lain) serta menjamin stabilisasi harga.

Bila hal itu dilaksanakan, setiap kabupaten diharuskan berkonsentrasi memproduksikan jenis produksi agraria unggulan tertentu sesuai dengan sifat tanah dan kemampuan wilayahnya. Pemkab harus menjamin ketersediaan berbagai sarana produksi dan stabilitas harga, maupun pemasarannya.

Jadi, untuk meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan kesejahteraan petani, diperlukan kebijakan khusus buat yang pro petani, yakni pengaturan penguasaan tanah, sarana produksi, proteksi pasar dan harga. Itulah makna pembaruan agraria.

Dalam menata pertanahan secara nasional, terlebih dahulu dikemukakan prinsip semua petani harus memiliki tanah. Semua tanah harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin. Pertanian adalah lapangan kerja yang memiliki harkat yang sama dengan pekerjaan lainnya. Petani berhak hidup sejahtera.

Cita-cita pembaruan agraria adalah demi mewujudkan kesejahteraan petani. Sementara petani yang mau dibentuk adalah petani seperti si Marhaen yang mempunyai lahan cukup luas, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menyekolahkan anak. Diperlukan organisasi petani yang sungguh-sungguh berjuang bagi petani.

Catt : Tulisan ini telah diterbitkan di Koran Sinar Harapan dan Sinar Harapan on line tanggal 23 September 2011.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar