Dialog Nasional

MEWUJUDKAN GERAKAN BURUH MENJADI GERAKAN SOSIAL

Oleh Muchtar Pakpahan, Dosen/ MPO KSBSI

Kepada saya  dimintakan oleh Panitia Dialog Nasional untuk menyampaikan pikiran yang berisikan butir-butir :

-          Masa depan pekerja/buruh

-          Jaminan social

-          Sejarah gerakan buruh Indonesia

-          Membangun issue perburuhan

-          Membangun gerakan SP/SB sebagai gerakan moral.

Permintaan panitia dialog nasional  tersebut  saya rangkum menjadi judul di atas “MEWUJUDKAN GERAKAN BURUH MENJADI GERAKAN SOSIAL” dengan uraian sebagai berikut.                                                                                                                                         

1. Gerakan  Buruh  menjadi  gerakan Sosial.

Apa yang saya maksudkan dengan topik gerakan buruh menjadi gerakan sosial?  Yaitu ketika berlangsung tiga aksi secara simultan  yang dipelopori serikat buruh (trade union). Pertama. SB/TU berjuang mewujudkan negara welfarestate sebagaimana cita-cita sosial democrat (sosdem). Kedua. SB/TU memelopori terwujudnya keadilan sosial, demokrasi, HAM, penegakan hukum  atau law-enforcement (anti korupsi) dan anti diskriminasi serta melawan penindasan. Ketiga. SB/TU,menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha-usaha bersama di kalangan lapisan menengah ke bawah dan ikut berpolitik membangun partai politik sendiri atau bersimbiose-mutualistis dengan sebuah partai politik dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial.

2. Serikat Buruh kuat, rakyat sejahtera.

Pendirian atau ungkapan “strong union be welfare or people welfare must be strong union” atau seriikat buruh kuat rakyat sejahtera atau rakyat sejahtera pasti serikat buruh kuat.  SB/TU yang kuat adalah syarat mewujudkan kesejahteraan rakyat (secara khusus buruh yang diwakilinya). Kalau menjadi cita-cita terwujudnya welfarestate un tuk mensejahterakan rakyat, maka mutlak syaratnya adalah tercapainya SB/TU yang kuat. Yang dimaksud dengan kuat adalah mempunyai anggota yang banyak dan faham perjuangan bersama, mempunyai dana yang banyak yang berasal dari iuran, dan mempunyai kepemimpinan yang kokoh serta terpercaya. Hal ini menjadi pendirian  gerakan buruh internasional.

3. Serikat Buruh bersatu pasti menang.

Dewasa ini ratusan federasi buruh dan beberapa konfederasi, yang menjadi kenyataan dari  buah reformasi. Kebeasan berserikat adalah salah satu wujud terpenting  bagi buruh.  Kebebasan berserikat adalah syarat utama mensejahterakan b uruh. Namun bila SB/TUnya tercerai berai, tidak bersatu atau tidak ada persatuan, adalah menjadi seperti kemustahilan cita-cita buruh bisa tercapai. Karena itu slogan buruh bersatu tidak dapat dikalahkan kita rubah menjadi buruh bersatu pasti menang. Menang untuk apa? Apakah sekedar juara? Menang  memakmurkan/mensejahterakan rakyat melalui terwujudnya welfarestate.

4. Nasib Buruh dan politik.

Semua nasib buruh ditentukan oleh kebijakan politik. Demikianpun perjuangan mensejahterakan buruh pasti ditentukan oleh kebijakan politik. Kita lihat  saja yang paling mendasar tentang kebebasan berserikat dan berekpressi masih ditentukan kebijakan politik, baik membuat undang-undang maupun melaksanakannya. Menyusul masalah phk, outsourcing, buruh kontrak, jaminan sosial, keberadaan tripartite, dan penghormatan terhadap PKB, ditentukan oleh politik. Kalau SB/TU mau mencapai cita-cita perjuangannya sebagai serikat buruh, campurilah politik, uruslah politik, dan tentukanlah arah kebijakan politik.  Pilihannya adalah SB/TU ditentukan oleh kebijakan politik seperti sekarang atau SB/TU menentukan kebijakan politik  seperti hampir di semua negara eropa, Australia, Selandia baru, dll.

5. Welfarestate dan Hubungan Industrial ideal sebagai tujuan perjuangan

Alinea IV pembukaan UUD 1945 yang digagasi the founfing fathers dan proklamator menggariskan:”….dibentuklah pemerintahan negara yang melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia,,,” adalah cita-cita NKRI. Tiga butir  alinea itu adalah welfarestae, maka tujuan perjuangan SB/SP/TU di Indonesia menurut saya adalah mewujudkan welfarestate. Dengan welfarestate kita bangun lima pilar negara : demokrasi, hukum, HAM, keadilan sosial dan anti diskriminasi. Dengan welfarestate kita budayakan hidup tujuh pilar kebangsaan : Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal  Ika,  Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, dan lagu Indonesia Raya. Dengan welfarestate kita buat negara merealisasikan tujuh kesejahteraan dasar rakyat:  negara mewajibkan rakyatnya terdidik hingga SLA dan membiayainya (sekarang hingga SLP), negara wajib menciptakan lapanmgan kerja dgn konsekwensi gaji pengangguran bagi penganggur, negara menyelenggarakan jaminan kkesehatan bagi seluruh rakyat seumur hidup, negara menyelenggarakan jaminan pensiun bagi seluruh rakyat, negara menyediakan rumah bagi seluruh rakyat, negara memelihara faikir miskin, cacad dan disablepeople, dan negara benar-benar menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan.  Ini adalah cita-cita saya dkk  mendeklarasikan berdirinya Partai Buruh yang mirip dengan pendirian Partai Buruh di Brasilia< Australia, Selandia Baru, Polandia, Inggris dll,  

Ketujuh butir welfarestate itu gagal diwujudkan pemerintahan SBY. Mari kita cari pemimpin yang sanggup mewujudkannya. Pemimpin buruh yang menjadi pemimpin negaranya belum ada yang gagal mewujudkan welfarestate. Sebaliknya semua negara yang dipimpin tengtara, belum ada yang berhasil mewujudkan welfarestate, malah mewujudkan kapitalis yang ganti baju menjadi neolib.

Dalam negara welfarestate, dibangun pula hubungan industrial yang ideal. Penulis akan memulai dengan sebuah pernyataan,  hubungan industrial  yang ideal adalah hubungan industrial yang sistemnya dibangun dengan prinsip harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Membahas judul ini saya akan mulai dengan , Maret 2000, KADIN/APINDO bersama KSBSI dan KSPSI menyelenggarakan Konferensi Bipartit Nasional di Hotel Grand Melia dan Gedung Apindo[1] yang diikuti ± 400 orang mewakili organisasi pengusaha dan federasi-federasi serikat buruh/pekerja. Hubungan industrial yang ideal yang saya maksudkan adalah kesepakatan Konferensi Bipartit Nasional tersebut yang  merujuk  Sistem Hubungan Industrial Jepang dibuat menjadi acuan.

Mengapa Jepang dibuat menjadi rujukan? Dengan sistem hubungan industrial yang diterapkan di Jepang, kenyataan pertama, ekonomi Jepang paling kuat, pengusaha Jepang beruntung dan buruh Jepang kategori paling makmur di dunia. Kenyataan kedua, di Jepang tidak pernah ada mogok/demonstrasi ataupun lock out di tingkat perusahaan yang diakibatkan perselisihan industrial tingkat perusahaan. Kenyataan ketiga, buruh-buruh Jepang menjadi pekerja keras. cerdas dan jujur. Penulis berkeyakin bahwa kemajuan perekonomian Jepang adalah karena fondasi hubungan industrialnya yang benar.

Sebelum konferensi itu berlangsung, Penulis telah menyiapkan tujuh draft RUU hubungan industrial membuat Jepang sebagai rujukan yang dibahas dalam Tim Hukum Perburuhan KSBSI kemudian dibahas di TRUP-FSUI (Tim Reformasi Undang-Undang Perburuhan-Forum Solidaritas Union Indonesia). Kemudian butir-butir penting dari tujuh draft RUU itu dibahas juga dalam Konfrensi Bipartit Nasional. Berikut inilah postulat isi dari ketujuh RUU tersebut.

Kebebasan berserikat, Kebebasan berserikat bagi buruh adalah dasar dan awal mensejahterakan buruh. Di gerakan buruh dunia ada gagasan yang berbunyi “strong Union be welfare and people welfare must be strong union”. Itu berarti kebebasan berserikat sangat penting bagi buruh/pekerja. Dalam rangka membangun serikat buruh yang kuat, perlu diadakan regulasi berikut ini :

1. Buruh bebas menjadi anggota suatu serikat buruh dan juga bebas menjadi tidak anggota. Yang melanggar prinsip ini menjadi kategori pelanggaran HAM, termasuk pidana.

2. Buruh yang sudah anggota suatu serikat buruh dan menandatangani gajinya dipotong untuk iuran keanggotaan, perusahaan tempat kerja wajib memotong dan mengirimkannya ke rekening yang diminta sesuai dengan jumlah yang diminta/sewaktu buruh menandatangani pernyataan. Ini disebut COS (Check of System) atau disebut juga potong atas.

3. Buruh/pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh, wajib menyumbangkan sebesar iuran anggota salah satu serikat buruh yang dipilihnya. Boleh tidak menjadi anggota akan tetapi wajib memberi donasi, karena dia menikmati hasil perjuangan serikat buruh. Ini disebut Positive Union Shop (sikap positif kepada serikat buruh)

4. Dibentuk Dewan Buruh Nasional (DBN),  Dewan Buruh Propinsi (DBP) dan Dewan Buruh Kota/kabupaten (DBK) agar ada wakil buruh di bipartite, tripartite, ILO, WTO, IMF dan WB. Minimal setiap 10 orang, buruh dapat mendirikan serikat buruh perusahaan (SBP). Minimal gabungan 3 SBP berhak menjadi anggota DBK. Minimal gabungan 1/3 DBK di satu provinsi berhak menjadi anggota DBP, selanjutnya minimal 1/3 DBP berhak menjadi anggota DBN. Jumlah delegasi setiap serikat pekerja/buruh diatur secara proporsional.

5. Ada dana dari pajak buruh yang diserahkan kepada serikat buruh dalam rangka penguatan serikat buruh dan pendidikan/pelatihan buruh.

6. Di setiap perusahaan sedapat mungkin ada ruangan untuk kantor serikat buruh.

Setelah proses di DPR, kemudian menjadi UU no 21 tahun 2000, materinya banyak berubah dari draft asli. Dampaknya membuat pendirian serikat buruh sebebasbebasnya tanpa syarat, akibatnya melemahkan perjuangan serikat buruh.

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pembahasan topik ini sangat penting sebab jaminan ketenangan bekerja bagi buruh mutlak perlu diciptakan. Dalam rangka menciptakan ketenangan bekerja diperlukan regulasi berikut ini :

1. Pada dasarnya tidak diizinkan/diperbolehkan PHK, kecuali karena dua alasan. Alasan itu ialah karena buruh melakukan kriminal dan atau perusahaan bangkrut. Kriminal ada dua jenis, melakukan tindak pidana lalu dihukum penjara dan kriminal kerja, maksudnya mengganggu kerja, merusak produksi dan bolos-bolos.

2. Buruh yang melakukan kriminal tidak mendapatkan imbalan apapun, tidak ada pesangon dan tidak ada pensiun,

3. PHK karena bangkrut mendapat dana pengangguran  dan santunan pensiun seumur hidup. Kalau dulu dari Jamsostek, ke depan dari BPJS.

4. Pada pekerjaan permanen (permanent job), semua menjadi buruh tetap tidak diperkenankan adanya buruh kontrak dan outsourching. Setelah seseorang sudah melewati tenggang masa percobaan, yang bersangkutan otomatis demi hukum menjadi buruh/tenaga tetap.

5. Serikat buruh perusahaan wajib ikut memproses PHK karena kriminal dan atau bangkrut.

Pengupahan, Upah atau gaji adalah tujuan membuat adanya hubungan industrial karena itu hal yang penting dibicarakan dengan membuat regulasi berikut ini :

1. Upah dibicarakan secara bipartit sektoral nasional, dan ditetapkan jumlah minimum secara sektoral nasional.

2. Hidup layak adalah menjadi dasar penetapan upah. Dari upahnya, buruh dapat menghidupi diri dan keluarganya secara layak. Layak berarti, menikmati makanan dan minuman yang sehat, dapat memiliki rumah, anak dapat sekolah minimal SLA, ada jaminan hari tua dan sekali setahun dapat menikmati liburan.

3. Realitas besaran upah dibicarakan di bipartite tingkat perusahaan, penghasilan sebelumnya dibuat menjadi acuan. Kemampuan real perusahaan dibuat menjadi dasar penghitungan dikaitkan dengan hidup layak. Karena itu mutlak transparansi keuangan dan diketahui oleh serikat buruh.

4. Demi hukum ditetapkan 20% dari keuntungan bersih setiap tahun diberikan kepada buruh secara kolektif sebagai bonus. Karena itu ada wakil/buruh di Dewan Direksi dan di Komisaris. Tidak hanya dalam rangka menghitung keuangan, tetapi juga merencanakan proses produksi perusahaan. Inti dari butir ini akan membuat rasa tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of responsibility and sense of belonging) akan kuat melekat di hati setiap buruh. Dan sistem ini juga akan membuat budaya kerja keras dan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Fungsi PKB sangat penting membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, berkeadilan dan berkesejahteraan. Dalam rangka mencapai PKB yang seperti itu, dibuatlah regulasi seperti berikut ini :

1. Segala hal yang berhubungan dengan syarat kerja, upah PHK, libur, jam kerja dan kenaikan pangkat/rangking diatur dalam PKB.

2. PKB ditandatangani wakil buruh dari serikat buruh yang ada di perusahaan. Bila serikat buruh hanya satu maka otomatis serikat buruh yang satu itu wakil buruh. Bila lebih dari satu, ditetapkan secara proporsional, anggotanya 10-100 buruh; 3 wakil. 101-1000; 5 wakil, 1000-5000; 7 wakil di atas 5000; 9 wakil. Untuk itu diperlukan verifikasi tripartit (dinas tenaga kerja, manajemen dan serikat buruh).

3. PKB dibuat untuk setiap dua tahun berdasarkan perundingan yang kenyataannya berlangsung. PKB ditandatangani wakil buruh dan wakil manajemen.

4. Bila terjadi perbedaan di wakil buruh ditetapkan berdasarkan suara terbanyak di kalangan wakil buruh tersebut.

Pendidikan, Pelatihan dan Pengupahan. Ada tingkatan pengupahan berdasarkan grade pangkat dari setiap buruh, Demikian juga kenaikan upah berlangsung juga berdasarkan kenaikan regular dan kenaikan prestasi. Untuk menerapkannya dibuat regulasi seperti berikut :

1. Di setiap perusahaan perlu ada grade/pangkat sebagai sistem jenjang penggajian, berdasarkan ijazah, pengalaman kerja, jabatan dan kreativitas.

2. Di dalam pendidikan dan latihan meningkatkan mutu kerja yang muaranya meningkatkan produktivitas. Serikat buruh dan manajemen bersama-sama menentukan jenis pendidikan dan latihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Draft RUU PHK, PKB, Pengupahan dan pendidikan/pelatihan, menjadi UU no 13 tahun 2003. UU ini membuat pengusaha dan serikat buruh menjadi berseberangan, jauh dari semangat kemitraan. Sepanjang UU no 13 tahun 2003 eksis, selama itu hubungan industrial akan senantiasa dala,m suasana tidak harmonis.

Jaminan Sosial Buruh - Jamsosbur pengganti Jamsostek. Penyelenggaraan Jamsosbur (Jaminan Sosial Buruh) adalah jaminan kesejahteraan buruh seumur hidup dengan regulasi seperti berikut :

1. Penyelenggara Jamsosbur adalah Badan Hukum Perkumpulan bersifat wali amanah (sosial), nirlaba, dikelola bersama tripartite yakni pemerintah, APINDO dan serikat buruh. Badan ini diketuai Presiden sedangkan Menteri Tenaga Kerja menjadi Ketua harian.

2. Tujuannya adalah mensejahterakan buruh. Segala kegiatan dan pengelolaan dana Jamsosbur ditujukan untuk mensejahterakan buruh.

3. Programnya adalah dana pensiun sesudah umur 60 tahun, seumur hidup, jaminan kesehatan seumur hidup dan dana tunjangan pengangguran 75% dari gajinya ketika di PHK karena perusahaan bangkrut.

4. Iurannya dipotong dari gaji/upah buruh + perusahaan, misalnya dari perusahaan/tempat kerja 13% atau 1 berbanding 2, ditambah iuran dari Negara melalui APBN.

5. Pengelola terdiri dari para professional yang diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara. 6. Semua pemberi kerja apabila mempunyai buruh 10 orang ke atas wajib mendaftarkan buruhnya menjadi peserta jamsosbur, yang tidak mendaftarkan menjadi perbuatan pidana. Syukurlah ini sudah menjadi UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Peradilan Perburuhan. RUU Peradilan perburuhan diganti nama dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bila tetap terjadi perselisihan industrial walaupun dengan regulasi di atas diadakan peradilan perburuhan yang penyelesaiannya cepat, adil dan tidak berbiaya dengan regulasi berikut ini :

1. Perkara perburuhan/hubungan industrial diselesaikan dengan dasar cepat adil dan tidak berbiaya.

2. Sejak adanya perselisihan di disnaker, ke PHI dan kasasi Mahkamah Agung hingga putusan Mahkamah Agung paling lama 120 hari kerja. Kenyataan UU 2 tahun 2004 khususnya mengenai lama waktu tidak dipatuhi mahkamah Agung.

3. Di tingkat pengadilan pertama dan kasasi ada hakim adhok wakil serikat buruh dan wakil APINDO. Ketika buruh berpekara di PHI, buruh memilih hakimnya dari daftar yang tersedia, hakim adhok yang tersedia dibuat dalam daftar bertugas menjaga kepentingan yang diwakilinya sedangkan hakim yang ketiga menjadi ketua majelis yang diangkat dari Hakim Pengadilan Negeri.

4. Serikat buruh dan asosiasi perusahaan mempunyai kewenangan mewakili anggotanya di peradilan perburuhan.

Setelah mengemukakan konsep di atas, penulis berani berkesimpulan, hanya dengan sistem seperti itu akan tercipta hubungan industrial yang idela, yang selanjutnya membuat hubungan industrial kita damai, pengusaha tenang bekerja, perusahaan beruntung, dan buruh makmur/sejahtera. Tanpa sistem yang ideal, yah kondisinya akan begini terus, senantiasa ancaman mogok dan demonstrasi sesewaktu akan terjadi.

Ketika proses lahirnya UU no 21 tahun 2000 dan UU 13 tahun 2003, yang mendorong saya memprakarsai pendirian Partai Buruh. Harus ada partai yang merubah isi UU No 21/2000, UU 13/2003 dan UU 2/2004. Ketiga undang-undang itu kental dengan pesan neolib anti union dan di lapangan union busting.

6. Serikat Buruh Bersatu dalam Dewan Buruh Nasional.

Mengulangi ungkapan di awal, kenyataan saat ini eksis ratusan federasi dan beberapa konfederasi  serikat buruh.  Melihat kenyataan itu, adalah mjustahil membuat satu serikat buruh. Tetapi sangat mungkin membuat persatuan yang kalau awal reformasi kita bentuk FSUI (Forum Solidaritas Union Indonesia), sekarang saya usulkan Dewan Buruh Nasional (DBN) sebagai terjemahan National Labour Council. Saya yakin sulit untuk menyatukan semua SB/TU, tapi marilah dimulai dari tiga konfederasi KSPSI, KSBSI, dan KSPI  dan SB/TU lainnya yang bersedia saat ini. Tugas DBN adalah melakukan program/kegiatan yang di luar kegiatan internal Serikat buruh (PKB, Upah, phk, pelatihan, jamsostek) tetapi perjuangan kebersamaan  yang memperkuat perjuangan SB/SP dari bidang kebijakan politik/kebijakan publik : melawan union busting, membackup konsolidasi SB/TU, mengkordinasi perjuangan yang disepakati bersama, serta yang diawali salah satu kebersamaan politik. Ini sangat penting sebab pemilihan  umum tahun 2014 apakah SB/TU penonton atau penentu, atau lima tahun lagi  masih jadi pecundang atau jadi pemenang. Mau jadi pemenang ada dua pilihan kita di bidang politik:

1. Mencapai 100% cita-cita politik welfarestate dan hubungan industrial yang ideal.

Mari bersatu membangun satu partai politik. Kita menang dalam pemilu, buruh kuasai parlemen, buruh menangkan presiden, semua welfarestate yang digariskan UUD 1945 dapat kita realisasikan, demikian juga Hubungan Industrial yang ideal dapat kita perjuangkan. Bayangkan Presidennya dari Buruh, menteri-menteri ditentukan oleh buruh. Model TUC Inggris, ACTU Australia, CUT Brazilia, NTUC  Slandia Baru, Solidarnosch Polandia, DGB Jerman dll.

2. Simbiose-mutualistis

Kita seleksi dari antara 9 Parpol yang mempunyai fraksi di DPRRI yang bersedia tandatangani kontrak politik yang menurut saya isinya: 1. Outsourcing & kontrak dihapus atas permanent job, dihapus phk, distop union busting, da nada komitmen memperkuat serikat buruh. 2. Menyerahkan menteri yang mengurusi welfarestate kpd SB/TU yakni : tenaga kerja, Sosial, Perumahan, Kesehatan, dan pendidikan. 3. SB/TU menunjuk calonnya untuk duduk di parlemen di setyiap daerah pemilihan.

Tetapi kalau saya ditanya, maka pilihan saya adalah bentuk DBN saat ini, dan di bidang politik pilihannya mendirikan/memiliki sebuah partai politik, misalnya mengambil alih kepemimpinan partai buruh.

                                                                                                                                                                                  

---

[1]) Gedung KADIN dan Hotel Grand Melia berdekatan tetapi bersebelahan di jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan