Selasa, 12 Juni 2012

Diskusi tim buruh dengan Kwik Kian Gie


Hal-hal yang perlu dipahami dari diskusi tim hukum buruh dengan Kwik Kian Gie,
Selasa 12 Juni 2012 di Jl. Taman Tanah Abng III No. 31, Jakarta

Widjojo (Brad Simpson)
Halaman 234

AS sangat dominan mempengaruhi penyusunan undang-undang tentang investasi Indonesia. Seorang konsultan dari Van Sickle Associates yang berdomisili di Denver (yang baru saja menandatangani kontrak bagi hasil untuk pembangunan dan pengoperasian 2 perusahaan plywood) membantu ekonom Widjojo membuat undang-undang tentang penanaman modal asing. Setelah draf-nya selesai, para pejabat Indonesia mengirimkannya ke Kedubes AS di Jakarta dengan permohonan agar Kedubes AS memberikan komentar untuk “perbaikan-perbaikan yang mencerminkan pendirian para investor AS.” Para akhli hukum dari Kementerian Luar Negeri AS mengirimkan kembali draf undang-undangnya dengan usulan baris demi baris. Mereka keberatan terhadap draf undang-undangnya karena draf tersebut memberikan terlampau banyak kewenangan kepada pemerintah (“too much discretionary authority to the government.), dan karena itu merupakan hambatan  buat para investor yang potensial (“discouraging to potential investors”), karena sektor BUMN diberi peluang untuk banyak bidang-bidang usaha yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan besar asing yang ingin memasuki sektor-sektor tersebut, terutama perusahaan-perusahaan ekstraktif. Widjojo mengubah undang-undang yang bersangkutan, yang disesuaikan dengan usulan-usulan dari AS, dengan mengunakan kata-kata yang menjamin liberalisasi yang maksimal, yang disukai juga, tetapi sambil menyogok (placating) kaum nasionalis yang selalu waspada terhadap tanda-tanda dari tunduknya Jakarta pada tekanan-tekanan dari Barat. Episode ini mengingatkan kita dengan jelas tentang struktur kekuasaan yang ididktekan oleh para pendukung resim Soeharto dalam hal keputusan-keputusan sangat penting yang dibuat oleh negara-negara merdeka.

Footnote no. 121
Telegram from Jakarta to State, September 23, 1966,
RG 59, Central Files, 1964-1966,
FN no. 9, Indonesia,
NA, on van Sickel, see Airgram from Medan to State, September 21, 1966,
RG 59, Central Files, 1964-1996,
FN 9, Indonesia, NA.



John Pilger

Yang dilakukan pertama kali oelh Tim Ekonomi Presiden Soeharto digambarkan oleh Direktur Arsip Nasional AS, DR. Bradley Simpson dan Prof. Jeffrey Winters. Semuanya dikutip oleh John Pilger dalam bukunya yang berjudul “The New Rulers of the Word”. Saya kutip sebagai berikut

Halaman 37 mengatakan : “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (baca : jatuhnya Bung Karno), hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tia hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa diantaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan bukti-bukti yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : ….. buruh murah yang melimpah ….. cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”

Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago yang dengan mahasiswanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelaji dokumen-dokumen komperensi. “Mereka membaginya kedalam lima sesi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industry ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekkan kebijakan0kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi sepert itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara yang berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan bukti dengan tembaga di Papua Barat. Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Govermental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan yang terpenting Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.”

AS sangat dominan mempengaruhi penyusunan undang-undang tentang investasi Indonesia. Seorang konsultan dari Van Sickle Associates yang berdomisili di Denver (yang baru saja menandatangani kontrak bagi hasil untuk pembangunan dan pengoperasian 2 perusahaan plywood) membantu ekonom Widjojo membuat undang-undang tentang penanaman modal asing. Setelah draf-nya selesai, para pejabat Indonesia mengirimkannya ke Kedubes AS di Jakarta dengan permohonan agar Kedubes AS memberikan komentar untuk “perbaikan-perbaikan yang mencerminkan pendirian para investor AS.” Para akhli hukum dari Kementerian Luar Negeri AS mengirimkan kembali draf undang-undangnya dengan usulan baris demi baris. Mereka keberatan terhadap draf undang-undangnya karena draf tersebut memberikan terlampau banyak kewenangan kepada pemerintah (“too much discretionary authority to the government.), dan karena itu merupakan hambatan  buat para investor yang potensial (“discouraging to potential investors”), karena sektor BUMN diberi peluang untuk banyak bidang-bidang usaha yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan besar asing yang ingin memasuki sektor-sektor tersebut, terutama perusahaan-perusahaan ekstraktif. Widjojo mengubah undang-undang yang bersangkutan, yang disesuaikan dengan usulan-usulan dari AS, dengan mengunakan kata-kata yang menjamin liberalisasi yang maksimal, yang disukai juga, tetapi sambil menyogok (placating) kaum nasionalis yang selalu waspada terhadap tanda-tanda dari tunduknya Jakarta pada tekanan-tekanan dari Barat. Episode ini mengingatkan kita dengan jelas tentang struktur kekuasaan yang ididktekan oleh para pendukung resim Soeharto dalam hal keputusan-keputusan sangat penting yang dibuat oleh negara-negara merdeka.




Jhon Perkins

Antara dua buku Bradley Simpson terbit buku oleh John Perkins dengan judul “Confessions of an economic hitam” atau “Pengakuan seorang perusak ekonomi”. Saya kutip yang relevan buat Indonesia.

Halaman 12 : “Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di Indonesia, dan saya salah seorang dari tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau jawa”.

Halaman 13 : “Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonomterik untuk Indonesia dan Jawa”. “Saya mengetahui bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk dapat menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang dikehendaki oleh analisis atas dasar statistic yang dibuatnya.”

Halaman 15 : “Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification) untuk memberikan utang yang sanagt besar jumlahnya yang akan disalurkan kembali ke MAN (perusahaan konsultan di mana Jhon Perkins bekerja) dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya tercengkram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca : Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya.”

Halaman 15-16 : “Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba sanagt besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian ketergantungan negara penerima utang menjadi permanen sebagai instrument untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima utang. Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.”

Halaman 15 : “Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Proyek yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan, saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB.

Halaman 16 : “Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik, dengan membebani utang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistic akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi.”

Halaman 19 : “Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar