Selasa, 07 Agustus 2012

POLISI Vs KPK


P0LISI VS KPK
Siapa Yang berhak Tangani Simulator?
Oleh Muchtar Pakpahan, Dosen kandidat guru besar  HTN UKI/MPO KSBSI

Judul ini ditulis oleh  Khaeruddin yang dimuat Kompas, Senin 6 Aguastus 2012, tetapi pertanyaan tersebut tidak terjawab tuntas. Kemudian senin pagi jam 07.00 ada dialog di TVOne yang menampilkan Komjen Sutarman, Kabareskrim Mabespolri yang ngotot akan terus menyidik kasus korupsi simulator SIM bahkan menyetakan diserahkan agar pengadilan yang memutuskan. Dua hal di atas mendorong saya membuat tulisan ini.
Sejak proklamasi NKRI, ada cita-cita luhur mendirikan sebuah Negara yang berdaulat dan Negara hukum yang bersih dari korupsi, sebagai syarat mutlak dapat mensejahterakan rakyatnya. Ternyata cita-cita itu hanya a dream on the book, tidak pernah terealisasikan. Terutama sejak pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter dan korup itu, Indonesia selalu menempati Negara papan atas terkorup di dunia. Pemerintahan otoriter yang banyak melakukan pelanggaran HAM, dibarengi dengan besarnya uang Negara yang dikorup (menurut prof Soemitro Djojohadikusumo, 30% APBN bocor) tersebut yang membuat  kenyataan rakyatnya miskin menderita, lalu melahirkan reformasi Mei 1998.
Sebelum reformasi, menurut Undang-undang ada dua instansi yang berwenang dan bertanggungjawab memberantas korupsi, yakni kepolisian dan kejaksaan. Ternyata, kedua instansi ini bukan hanya tumpul memberantas korupsi, akan tetapi kedua instansi inipun sarangnya korupsi, minimal sarangnya penerima suap dan pemeras masyarakat yang berurusan hukum. Bahkan tahun ini ditengarai Kejaksaan adalah masuk kategori terkorup, dan beberapa tahun lalu kepolisian masuk kategori terkorup.
  Sebutlah  dua argumentasi di atas menjadi filosofi dan latarbelakang lahirnya  KPK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita reformasi. (Saya ditangkap, ditahan dan diadili subversif tahun 1996 salah satu karena menulis buku Potret Negara Indonesia, buku itu menguraikan praktek pelanggaran hukum termasuk korupsi dan menyuarakan jalan keluar melalui reformasi). Pemerintahan yang bersih dari korupsi, jauh dari pelanggaran hukum dan bebas dari perampasan HAM, menjadi butir terpenting dari cita-cita reformasi.
Membicarakan topik ini kita awali dari Tap-MPR no XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian Tap-MPR ini ditindaklanjuti menjadi sebuah undang-undang dengan judul yang sama UU no 28 tahun 1999. Di dalam pembahasan kedua ketentuan tersebut, jelas dinyatakan kepolisian dan kejaksaan tidak dapat diharapkan memberantas korupsi.
Tiga tahun kemudian, pemerintahan dan DPRRI hasil pemilu 1999,  mengundangkan  UU no 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang melahirkan lembaga KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal-hal yang paling mendasar melahirkan undang-undang ini, adalah seperti yang dikemukakan di atas, kepolisian dan kejaksaan tidak dapat dipercaya melakukan tugas dan tanggungjawab pemberantasan korupsi, dibentuklah badan adhok KPK yang independen hingga suatu ketika kepolisian dan kejaksaan sudah dapat dipercaya. Pertanyaannya, apakah sekarang kepolisian dan kejaksaan sudah dapat dipercaya mengemban tugas itu? Secara singkat jawabnya masih jauh dari harapan, alias tidak dipercaya.
Saat ini sesuai dengan judul di atas, kepolisian c/q Kabareskrim merebut kewenangan dari KPK agar menjadi penyidik kasus korupsi simulator SIM di Mabes polri. Mengapa saya menyebut merebut kewenangan? Ucapan itu yang tepat dikemukakan sesuai dengan UU no 20 tahun 2002 tersebut. Berikut ini akan dikemukakan hal-hal yang diatur dalam UU no 20 tahun 2002 tersebut.
Dalam pasal 6, KPK mempunyai tugas a. kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (instansi tsb adalah kepolisian dan kejaksaan).
Dalam pasal 8 (2) dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  yaitu supervisi, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. (3) Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan  atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan Tersangka  dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung  sejak diterimanya permintaan KPK. Alasan mengambil alih diatur  di pasal 9 ada dua yang cocok dengan kasus ini: a. laporan masyarakat dan b. proses yang tertundatunda. Kemudian Pasal 50 menegaskan: (1) Kewajiban polisi memberitahukan kepada KPK bahwa ada penyidikan korupsi paling lambat 14 hari kerja. (2) wajib dilakukan kordinasi secara terus menerus dengan KPK (3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukanpenyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwewenang lagi melakukan penyidikan.
Apa yang diatur dalam pasal 6, 8, 9 dan 50 sebagaimana dikemukakan di atas, sudah jelas menggariskan bahwa kepolisian tidak lagi berwenang melakukan penyidikan karena KPK telah melakukan penyidikan. Saya sangat percaya kepolisian mengetahuinya dan memahaminya, apalagi pasal itu sangat jelas tidak membutuhkan penafsiran. Malah ngototnya kepolisian melahirkan berbagai dugaan negatif, seperti ada yang hendak dilindungi atau ini bagian permainan mengalihkan perhatian dari  kasus Hambalang.
Bagaimana dengan MoU Kapolri-KPK? Sepanjang berkaitan dengan kasus korupsi korlantas, kepolisian wajib hukumnya menghentikan penyidikan dan serahkan kepada KPK. Serta secara administratif, KPK perlu menulis surat ke Kapolri memberitahukan bahwa sudah dilakukan penyidikan, yang 14 hari sejak itu kepolisian wajib menghentikan penyidikan. Sedangkan makna MoU dapat diartikan kerjasama yang mengatur sepanjang hal-hal yang belum/tidak diatur oleh undang-undang. Mou itu tidak dapat menyampingkan UU no 20 tahun 2002. Rekan saya advokat Juniver Girsang menyatakan “bagaimana jadinya institusi penegak hukum jika ketuanya tidak patuh pada etika yang sudah disepakati. Tentu itu tidak bermoral namanya”. Yang benar bagaimana institusi penegak hukum kepolisian jika melanggar undang-undang, penegakan hukum akan amburadul.
Kalau Kabareskrim masih terus ngotot  melakukan penyidikan, ada tiga jalan keluar alternatif atau sekaligus ketigatiganya.  1. Presiden sebagai penanggungjawab penegakan hukum eksekutif kepolisian segera perintahkan Kepolisian menghentikan penyidikann korupsi korlantas dan serahkan ke KPK. 2. Kalau alternatif 1 tidak dilakukan Presiden SBY, karena situasi ini mengalihkan perhatian dari Century,Hambalangdan Hartati Murdaya,  masyarakat mahasiswa, serikat buruh, dan LSM diharapkan melakukan aksi perlawanan seperti dua tahun lalu kasus cicak-buaya, yang ahirnya membebaskan Bibit-Chandra dan kemudian terhenti kasus Century.  3. Bila masyarakat sudah apatis dan mendiamkannya lalu hanya menonton, KPK atau ICW atau wadah yang terganggu hak konstiutusionalnya dapat mengajukan permohonan ke MK, masuk kategori sengketa antar lembaga.  
 Atas semua itu, hidup dan kuat KPK, tetapi jangan hentikan Century, Hambalang dan Hartati.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar