Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SBSI baru

ANGGARAN DASAR

SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA

KONGRES KE-EMPAT

PEMBUKAAN

Sesungguhnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buruh adalah bagian integral dari negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Bahwa prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat bagi setiap warga negara Indonesia, sepenuhnya dijamin Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 28 )

Dalam pembangunan nasional, kaum buruh sebagai pelaku produksi, hak dan kewajibannya  sebagai manusia dan warga negara harus selalu diperhatikan.

Kaum buruh sebagai pelaku pembangunan ekonomi bangsa berhak mendapat perlindungan hukum dan ekonomi sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, yaitu menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan  sebagai  wujud nyata dari Hubungan Perburuhan Pancasila, diperlukan wadah yang bercirikan kebersamaan bagi kaum buruh agar dapat melaksanakan cita-cita tersebut di atas.

Para  buruh Indonesia bertekad menyukseskan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan untuk mengoptimalkan kesejahteraan kaum buruh di Indonesia. Dengan Rhido Tuhan Yang Maha Esa, kami para buruh dan aktivis buruh, pada hari Sabtu, tanggal 25 April 1992 menyatukan perjuangan bersama dengan mendirikan SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA,  disingkat SBSI. Pada kongres SBSI keempat tahun 2003 bentuk organisasi disempurnakan menjadi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, disingkat SBSI

Dalam rangka mencapai cita-cita bersama, disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, STATUS,

BENTUK, DAN KEDAULATAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA disingkat SBSI.

Pasal 2

KEDUDUKAN

Organisasi ini berkantor pusat di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

STATUS

Organisasi ini adalah organisasi buruh yang berdaulat, demokratis, independen, dan mandiri.

Pasal 4

BENTUK

Organisasi ini berbentuk Unitaris Federasi.

Pasal 5

KEDAULATAN

Kedaulatan tertinggi organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berada pada anggota yang dilakukan sepenuhnya pada kongres.

BAB II

ASAS, LANDASAN,

TUJUAN, FUNGSI DAN USAHA

Pasal  6

ASAS

Organisasi ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 7

LANDASAN

Landasan konstitusional organisasi adalah :

a.    Anggaran Dasar

b.   Anggaran Rumah Tangga

c.    Keputusan-keputusan lainnya dalam Kongres. 

Pasal 8

TUJUAN

Organisasi ini didirikan dengan  tujuan:

1.     Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia welfarestate yang tercantumm dalam pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2.     Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak untuk mengadakan perjanjian perburuhan, dan perlindungan hukum.

3.     Menumbuh-kembangkan solidaritas rasa kebersamaan buruh pada bidang pekerjaan serta mewujudkan rasa persatuan sesama buruh.

4.     Mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya dengan syarat dan kondisi kerja untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Pasal 9

FUNGSI

Untuk mencapai tujuan, organisasi ini berfungsi:

1.     Menegakkan hukum, keadilan, dan demokrasi.

2.     Membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi buruh.

3.     Menggalang kebersamaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional.

4.     Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan secara langsung dan tidak langsung.

Pasal 10

USAHA

Untuk mencapai tujuan, organisasi ini melakukan usaha :

1.     Berperan mempengaruhi kebijaksanaan umum pada bidang perburuhan.

2.     Mengupayakan penyadaran dan pembelaan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan buruh.

3.     Menyelenggarakan pendidikan perburuhan secara sistematis, berkesinambungan dan terpadu.

4.     Memperjuangkan pembuatan peraturan kerja yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial, mempertinggi mutu pengetahuan ketrampilan bidang pekerjaan, dan kemampuan berorganisasi bagi buruh.

5.     Menjalin serta membina hubungan dan melakukan kerjasama dengan serikat buruh dalam  dan luar negeri.

BAB III

BENDERA, LAMBANG, DAN LAGU

Pasal 11

BENDERA

Bendera organisasi dengan dasar warna putih dan lambang organisasi di tengah.

Pasal 12

LAMBANG

Lambang organisasi mencerminkan  :

1.     Warna dasar putih mencerminkan kesucian.

2.     Warna hitam mencerminkan semangat di atas warna dasar, terdiri dari:

a.     Rantai, terdiri dari 25 lingkaran yang mencerminkan tanggal lahir SBSI pada tanggal 25, terletak di sebelah kanan dari lambang.

b.    Roda mesin, terdiri dari 5 (lima) gerigi mesin mencerminkan kekuatan buruh yang berasaskan Pancasila, dan 4 (empat) spasi gerigi, mencerminkan kelahiran pada bulan empat (April) yang  terletak di sebelah kiri dari lambang.

3.     Warna biru donker mencerminkan kedamaian di atas warna dasar,  terdiri dari:

a.     Padi dan kapas, mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan.

b.    Timbangan/dacing, mencerminkan keadilan.

4.     Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berwarna putih, mencerminkan militansi untuk memperjuangkan tujuan organisasi.

Pasal 13

LAGU

Lagu  SBSI adalah Mars SBSI

BAB IV

KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 14

KEANGGOTAAN

1.     Anggota SBSI adalah buruh yang tergabung dalam federasi-federasi yang bernaung di dalamnya.

2.     Yang menjadi Anggota Federasi adalah buruh warga Negara Indonesia bergabubng dari sektor sejenis atau berlainan dalam satu  DPC (Dewan Pengurus Cabang)  di tingkat kota atau kabupaten atau gabungan kota dan kabupaten.

3.     Anggota terdiri dari :

a.     Anggota Biasa

b.     Anggota luarbiasa

c.     Anggota kehormatan

Pasal 15

HAK  ANGGOTA

1.  Anggota Biasa :

a.  Mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih

b.  Melakukan  segala pelayanan yang dilakukan organisasi.

c.  Menikmati segala usaha organisasi

2.  Anggota Luar Biasa

a.  Mempunyai hak bicara     

b. Memperoleh segala pelayanan yang dilakukan organisasi

3. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara

4. Setiap anggota SBSI mempunyai hak :

                  a. Memperoleh pendidikan

                  b. Memperoleh perlindungan hukum

                  c. menikmati hasil usaha organisasi.

Pasal 16

KEWAJIBAN ANGGOTA

1.  Anggota biasa

a.  Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi.

b.  Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

c.  Membayar iuran keanggotaan.

d.  Turut aktif melaksanakan keputusan organisasi.

e.  Menghadiri rapat, pertemuan, dan kegiatan yang diadakan organisasi.

f.   Tidak menjadi anggota affiliasi organisasi lain yang sejenis.

2. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan

                  a. Mentaati AD/ART Organisasi

                  b. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi

Pasal 17

SANKSI

Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan pada anggota  dan atau pengurus, berupa:

1.     Peringatan

2.     Pembebasan tugas

2.     Pemberhentian sementara atau skorsing

3.     Pemecatan

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

KEPUTUSAN

1.   Keputusan persidangan/rapat-rapat organisasi,pada semua jajaran dan tingkatan atas dasar      musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.   Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, dapat ditempuh pemungutan suara (voting)

Pasal 19

TINGKAT KEPUTUSAN

1.  Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan yang hirarkis, sebagai berikut :

a.  Kongres

b.  Musyawarah Nasional  

c.  Rapat Kerja Nasional  

d.  Rapat Pleno  

e.  Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat  

f.   Kongres Federasi      

g.  Rapat kerja Nasional Federasi

h.  Rapat Pleno Federasi

i.   Rapat Harian Federasi

j.   Rapat Kerja Wilayah

k.  Rapat Kordinator Wilayah

l.   Konferensi Cabang

m. Rapat DPC

n.  Rapat Anggota Komisariat

o.  Rapat Pengurus Komisariat

2.  Keputusan yang lebih rendah tunduk kepada keputusan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat keputusan organisasi.

3. Keputusan yang menyangkut external organisasi dan Lintas sektoral dan atau   Federasi  dapat diselesaikan melalui Rapat Pleno.

BAB VI

KONGRES DAN KONGRES LUAR BIASA ,

RAPAT KOORDINASI NASIONAL , RAPAT KERJA NASIONAL, RAPAT PLENO, RAPAT KERJA WILAYAH

Pasal 20

KONGRES

1.  Kongres  adalah badan tertinggi pengambil keputusan pada organisasi .

2.  Kongres  berlangsung 1 (satu) kali dalam 4 (empat ) tahun.

3.  Kongres dilaksanakan untuk :

a.  Menilai laporan pertanggung-jawaban Dewan Pengurus Pusat

b.  Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

c.  Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi.

d.  Memilih Majelis Pertimbangan Organisasi.

e.  Memilih Badan Pemeriksa Keuangan.

f.   Memilih Dewan Pengurus Pusat

g.  Menetapkan Komisi Kesetaraan

i.   Membuat keputusan yang lainnya untuk organisasi.

4.  Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah seluruh utusan yang telah ditentukan.

5. Pemberitahuan Kongres disampaikan ke anggota affiliasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan Sebelum pelaksanaan.

Pasal 21

KONGRES LUAR BIASA SBSI

1.  Kongres Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika Dewan Eksekutif Nasional dinilai telah menyimpang dan tidak dapat melaksanakan amanat Kongres.

2.  Kongres Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota affiliasi setelah melalui rapat secara nasional.

3.  Kongres Luar Biasa dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Nasional.  Apabila  Dewan Eksekutif Nasional menolak melaksanakan Kongres Luar Biasa, dapat dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi.

4.  Pelaksanaan Kongres Luar Biasa dilakukan 4 (empat) bulan sejak usulan federasi lengkap

Pasal 22

MUSYAWARAH NASIONAL  SBSI

1.  Musyawarah Nasional diselenggarakan bila dianggap perlu.

2.  Musyawarah Nasional mempunyai tugas dan wewenang :

a.  Membahas persoalan yang belum diatur pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

b.  Membahas persoalan yang bersifat regional, nasional, dan internasional yang sedang berkembang.

c.  Menindak-lanjuti keputusan-keputusan yang belum diatur pada AD/ART Konfederasi

d. Memilih Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal apabila berhalangan tetap. 

Pasal 23

RAPAT KERJA NASIONAL SBSI

1.  Rapat Kerja Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.  Rapat Kerja Nasional  dilaksanakan untuk :

a.  Evaluasi kerja tahunan

b.  Menyusun program kerja tahunan organisasi

Pasal 24

RAPAT PLENO  SBSI

1.  Rapat Pleno diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan

2.  Rapat pleno dilaksanakan untuk :

a.  Meengevaluasi program bulanan

b.    Menyusun program kerja dan anggaran keuangan organisasi

c.  Membahas masalah-masalah eksternal dan internal  organisasi.

3.   Rapat Pleno Konfederasi dihadiri oleh :    

a.   MPO    

b.   BPK    

c.   Dewan Pengurus Pusat SBSI    

d.   Dewan Pengurus Pusat Federasi    

e.   Komisi Kesetaraan

f.    Departemen-departemen.

Pasal 25

RAPAT HARIAN DEWAN PENGURUS PUSAT

1.  Rapat Harian DPP Melaksanakan keputusan-keputusan di atasnya.

2.  Rapat Harian DPP dihadiri

a. Ketua Umum

b. Sekretaris Jenderal     

c. Ketua Konsolidasi wilayah I

d  Ketua konsolidasi Wilayah II     

e. Bendahara

f. Departemen-departemen yang diundang.

Pasal 26

KONGRES FEDERASI

1.  Kongres Federasi adalah badan pengambil keputusan tertinggi di tingkat federasi.

2. Kongres federasi berlangsung 1 (satu)kali dalam 4 (empat) tahun

3. Kongres dilaksanakan untuk :

a. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat

b. Memilih Dewan Pengurus Pusat Federasi untuk masa kerja 4 tahun

c. Memilih Majelis Pertimbangan Organisasi

d. Memilih Badan Pemeriksa Keuangan

e. Menetapkan Peraturan Rumah Tangga Federasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART SBSI.

Pasal 27

RAPAT KERJA WILAYAH

1.  Rapat Kerja Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk :

a. Mengevaluasi program kerja wilayah.    

b. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan korwil dan DPC-DPC

c. Menetapkan keputusan perwakilan KSBSI untuk duduk di lembaga eksternal.

d. Menyusun program kerja wilayah.    

e. Mengevaluasi kinerja perwakilan SBSI di tripartit

f.  Membahas aspirasi politik SBSi di tingkat wilayah   

g. Membuat dan menyampaikan rekomendasi ke DPP

2.  Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan oleh Koordinator .

3.  Peserta Rapat Kerja Wilayah,  sebagai    berikut :     

a.  Kordinator Wilayah    

b.  Alat-alat bantu Korwil     

c.  Perwakilan Anggota Affiliasi / DPC Federasi

d.  Komisi Kesetaraan propinsi

e.  Perwakilan SBSI di tripartit      

f .  Undangan

Pasal 28

RAPAT KOORDINASI WILAYAH

1.  Rapat  Koordinasi Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk :

a.  Merancang kebijakan – kebijakan di tingkat wilayah     

b.  Menetapkan keputusan perwakilan KSBSI untuk duduk di lembaga             eksternal     

c.  Membahas masalah-masalah eksternal dan lintas federasi yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi.

d.  membina kutuhan soliditas dan solidaritas keluarga SBSI.

2.  Rapat Koordinasi Wilayah dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah Konfederasi.

3.  Peserta Rapat koordinasi Wilayah, sebagai berikut :

a.  Majelis pertimbangan Wilayah

b   Korwil Konfederasi

c.  Alat-alat bantu Korwil     

d. Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi

e. Ketua komisi kesetaraan propinsi

BAB VIII

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 29

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Organisasi ini memiliki perangkat kelengkapan organisasi yang terdiri dari:

1.  Majelis Pertimbangan Organisasi

2.  Badan Pemeriksa Keuangan

3.  Dewan Pengurus Pusat SBSI

5.  Dewan Pengurus Pusat Federasi

6.  Komisi Kesetaraan Nasional

7.  Koordinator Wilayah

8. Dewan Pengurus Cabang SBSI

9. Pengurus Komisariat

Pasal 30

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

1.  Majelis Pertimbangan Organisasi adalah badan yang bertugas mengawasi  Dewan Pengurus Pusat SBSI dan yang  memberi pertimbangan terhadap program organisasi.

2. Pengambil Keputusan atas masalah internal yang terjadi di internal sebagai tingkat banding dan tingkat pusat..

3.  Apabila Majelis Pertimbangan Organisasi melihat, dalam menjalankan keputusan Dewan Pengurus Pusat telah menyimpang dari AD/ART organisasi serta Keputusan Kongres, Majelis Pertimbangan Organisasi dapat mengeluarkan memorandum kepada Dewan Pengurus pusat.

4.  Apabila memorandum pertama tidak diperhatikan oleh Dewan Pengurus Pusat, akan disusul dengan memorandum kedua dalam tenggang waktu dua bulan.

5.  Setelah memorandum pertama dan kedua disampaikan, Dewan Pengurus Pusat tetap menyimpang dari AD/ART dalam menjalankan tugas, Majelis Pertimbangan Organisasi dapat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa yang disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota affiliasi setelah melalui rapat secara nasional

Pasal 31

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1.  Badan Pemeriksaan Keuangan bersifat independent yang bertugas memeriksa keuangan organisasi secara berkala.

2.  Badan Pemeriksaan Keuangan berjumlah 3 (tiga) orang

3.  Masa bhakti Badan Pemeriksaan Keuangan bersamaan dengan masa bhakti Dewan Pengurus Pusat

Pasal 32

DEWAN PENGURUS PUSAT PLENO SBSI

Dewan Pengurus Pusat Pleno SBSI yang tercermin dalam rapat pleno  merupakan lembaga representatif organisasi  Serikat Buruh Sejahtera Indonesia .yang terdiri dari :

a.  MPO      

b. BPK     

c. Dewan Pengurus Pusat SBSI

d. Dewan Pengurus Pusat Federasi    

e. Komisi Kesetaraan Nasional

f.  Departemen-departemen

Pasal 33

DEWAN PENGURUS PUSAT

1. Dewan Pengurus Pusat adalah  merupakan pemegang kekuasaan eksekutif nasional organisasi di lingkungan  Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dipilih pada kongres untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

2.  Dewan Pengurus Pusat berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi.

3.  Untuk memperlancar tugas organisasi, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk lembaga, departemen, dan atau badan pembantu lain.

4.  Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :

a.  Ketua Umum

b.  Sekretaris Jenderal

c.  Ketua Konsolidasi Wilayah I

d.  Ketua Konsolidasi wilayah II

e.  Bendahara.

Pasal 34

KOMISI KESETARAAN

1.  Komisi Kesetaraan adalah lembaga khusus yang dibentuk di kongres untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam organisasi.

2.  Komisi kesetaraan berada di tingkat:

a.  Nasional

b.  Propinsi

c.  Kabupaten/kota melalui persetujuan DPC-DPC federasi

3.  Komisi Kesetaraan bertugas untuk :

a.  Memberikan penyadaran tentang kesadaran gender kepada anggota dan pengurus dalam organisasi

b.  Menangani issu-issu kesetaraan gender

c.  Memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anggota khususnya yang berhubungan dengan hak-hak buruh perempuan

d.  Mewakili quota anggota perempuan dalam menentukan kebijakan organisasi

e.  Memastikan quota perempuan minimal 30% dalam setiap struktur, peserta pelatihan, delegasi rapat-rapat organisasi dan kegiatan lainnya.

Pasal  35

DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI 

1. Dewan Pengurus Pusat Federasi merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi untuk masa 4 tahun di tingkat federasi, yang berwenang mewakili federasi ke dalam dan keluar organisasi yang dipilih kongres federasi dan ditetapkan oleh DPP SBSI.

2. Dewan Pengurus Pusat Federasi dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

3. Federasi SBSI terdiri dari:

a. Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan (F-IKEP) yang terdiri dari : garmen, tekstil, kulit, sepatu, logam, mesin, bengkel, elektronik, pabrik makanan, pabrik kimia/farmasi, semua jenis pertambangan, pom bensin, pom gas dan rumah sakit.

b. Federasi Transportasi, Nelayan dan Parawisata (F.TNP) yang terdiri dari : pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, pos, pengiriman barang/surat, bongkar muat, nelayan, resort parawisata, biro perjalanan, hotel dan restoran.

c. Federasi Pertanian, Perkayuan dan Konstruksi (F.PPK) yang terdiri dari : pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, perkayuan, mebel, perkantoran, developer, kontraktor dan perumahan.

d. Federasi Bank, Keuangan dan Niaga (F.BKN) yang terdiri dari : Bank, asuransi, lembaga keuangan, leasing, pasar modal. Koperasi,Supermarket, pasar swalayan, pasar tradisional dan pedagang kakilima.

e. Federasi Pendidikan dan Pegawai Negeri (F.PPN) yang terdiri dari : dosen, guru, karyawan pendidikan/pelatihan, LSM, pekerja agama, pegawai negeri dan pegawai lainnya yang bekerja di kantor pemerintahan..

f. Federasi Media, Informatika dan Grafika (F.MIG) yang terdiri dari perusahaan pers, televisi, telematika, informatika, penerbitan dan percetakan.

4. Pengembangan dan penggabungan federasi dapat dilakukan atas keputusan kongres SBSI.

5. Federasi lain atau serikat pekerja lainnya dapat diterima dengan syarat minimal memiliki anggota 5.000 dan dapat menerima AD/ART SBSI

6. Serikat Buruh lain di luar SBSI yang berkeinginan bergabung dengan      Konfederasi SBSI, dapat disetujui melalui syarat :

a.  Menulis permohonan affiliasi.

b.  Menyatakan bersedia menerima dan mentaati AD/ART dan keputusan Organisasi K SBSI

c.  Membayar iuran.

d.  Memiliki paling sedikit 5000 orang anggota

e.     Disahkan pada Kongres SBSI.

Pasal 36

PENGURUS WILAYAH

1.  Pengurus Wilayah  merupakan alat bantu yang diangkat Dewan Pengurus Pusat di wilayah Propinsi

2. Pengurus Wilayah defenitif ditetapkan setelah adanya minimal 3  (tiga) DPC  aktif  di wilayah bersangkutan bersamaan  dengan kongres yang masa kerjanya sama dengan DPP SBSI...

3   Pengurus wilayah terdiri dari Majelis Pertimbangan Wilayah dan Kordinator Wilayah

4. Majelis Pertimbangan Wilayah berjumlah tiga orang, seorang  ketua dan dua anggota yang bertugas:

a. mengawasi kordinator wilayah

b. memberi pertimbangan kepada kordinator wilayah

c. memeriksa dan memberi putusan atas sengketa dan masalah internal di bawah kordinator wilayah.

5. Kordinator wilayah terdiri seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang Bendahara.

6.  Kordinator wilayah dapat mengangkat alat bantu sesuai kebutuhan yang dipimpin seorang sekretaris eksekutif:untuk Lembaga Bantuan Hukum, Departemen Konsolidasi, Departemen Pendidikan/Pelatihan, Departemen Humas/tripartite, Departemen usaha kesejahteraan, dan Departemen kesetaraan gender.

7. Apabila terdapat di tiga DPC federasi atau sesuai kebutuhan, dapat diadakan Sekretaris Eksekutif Federasi yang bertugas untuk memperjuangkan tripartite/upah sektoral, advokasi PKB sektoral dan data keanggotaan sektoral.

8. Pengangkatan Sekretaris Eksekutif federasi di wilayah dilakukan oleh DPP SBSI atas usul Korwil dan mendapat rekomendasi dari DPP Federasi.

Pasal 37

 PENGURUS CABANG

1.  Pengurus Cabang SBSI defenitif dilakukan  di satu kota/kabupaten atau gabungan dari kota/kabupaten   setelah memiliki minimal 3 Pengurus Komisariat dan 200 orang anggota.

2. Sebelum ada yang defenitif, Korwil dapat mengeluarkan sk mandat untuk masa 6 bulan, dan dapat diperpanjang satu kali yang laporannya disampaikan ke DPP SBSI>

2. Pengurus Cabang terdiri dari Majelis Pertimbangan Cabang dan Dewan Pengurus Cabang.

3. Majelis Pertimbangan Cabang terdiri dari 3 orang, seorang  ketua dan dua orang anggota yang bertugas:

a. mengawasi DPC dan PK-PK di bawah DPC

b. memberi nasihat kepada DPC

c. memberi rekomendasi kepada MPW atas masalah internal yang terjadi.

4. Dewan Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang, ketua, sekretaris, wakil ketua, wakil sekretaris dan bendahara.

5. apabila di suatu Cabang telah ada minimal tiga PK satu federasi atau sesuai kebutuhan, dapat diangkat satu wakil Ketua yang membidangi federasi yang bertugas untuk memperjuangkan tripartite/upah sektoral, advokasi PKB sektoral dan data keanggotaan sektoral.

6. Pengangkatan wakil Ketua DPC Federasi dilakukan oleh DPP SBSI atas usul DPC dan mendapat rekomendasi dari Korwil dan DPP Federasi.

7. SK pengangkatan DPC dikeluarkan oleh DPP atas usul Korwil untuk masa kerja empat tahun.

                                                                                          Pasal 38

PENGURUS KOMISARIAT

1. apabila terdapat minimal 10 orang di suatu tempat kerja yang menyatakan bersedia menjadi anggota, dapat didirikan Pengurus Komisariat.

2. Pengurus Komisariat menjalankan fungsi organisasi di tingkat pekerjaan atauperusahaan.

3. Pengurus Komisariat terdiri dari minimal 3 orang, yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan maksimal 9 orang.

4. SK pengangkatan PK dikeluarkan oleh DPC untuk masa kerja dua tahun.

BAB IX

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 39

SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari :

a.  Iuran anggota

b.  Sumbangan yang tidak mengikat.

c.  Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 40

PENGGUNAAN DANA

1.  Keuangan organisasi digunakan untuk :

a.  Pengelolaan serta pengembangan organisasi

b.  Pelaksanaan program organisasi

c.  Membayar iuran kepada induk organisasi.

2.  Keuangan organisasi tidak diperbolehkan untuk :

a.  Kepentingan pribadi

b.  Dipergunakan di luar kepentingan organisasi

Pasal 41

PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN ORGANISASI

1.  Dewan Pengurus Pusat SBSI mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan pada Kongres  setelah Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan.

2.  Dewan Pengurus Pusat Federasi mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan kepada Kongres Federasi dan DPP SBSI

3.  Korwil Konfederasi mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Rapat Kerja Wilayah

4.  Dewan Pengurus Cabang Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada Kordinator Wilayah dan DPP Sektor melalui konferensi Cabang.

5. Pengurus Komisariat Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada DPC melalui Rapat anggota.

6. Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, semua uang masuk organisasi dan pengeluaran dilakukan melalui rekening bank organisasi.

BAB XI

AFFILIASI

Pasal 43

AFFILIASI INTERNASIONAL

1.  Konfederasi SBSI sebagai wadah konfederasi berbagai federasi, beraffiliasi ke International Trade Union Confederation (ITUC).

2.  Setiap federasi berhak mencari affiliasi internasional masing-masing

3.  Keputusan masuk atau keluar dari affiliasi ditentukan melalui keputusan Kongres Federasi.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN  ATURAN  PERALIHAN

Pasal 42

PEMBUBARAN

1.  Organisasi ini dapat dibubarkan berdasarkan keputusan kongres yang khusus berlangsung untuk maksud tersebut, yang diusulkan minimal   3/4 (tiga perempat) dari cabang dan memperoleh persetujuan dari 3/4 (tiga perempat) utusan yang hadir.

2.  Dewan Pengurus Pusat memberitahukan usulan pembubaran organisasi kepada perangkat organisasi di seluruh Indonesia, dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelum Kongres    SBSI.

3.  Pembubaran  SBSI diberitahukan kepada affiliasi Internasional.

4.  Harta kekayaan organisasi akan disumbangkan untuk serikat buruh yang independen.

Pasal 43

ATURAN PERALIHAN

Bila timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, tafsiran yang sah akan ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi setelah mendengar usulan rapat pleno dan dipertanggungjawabkan pada Kongres  SBSI.

Pasal 44

PENUTUP

1.  Anggaran Dasar ini merupakan sumber tertib dan acuan hukum untuk semua aturan organisasi SBSI.

2.  Semua anggota affiliasi wajib menyesuaikan AD/ART masing-masing dengan AD/ART ini

3. Apabila di dalam isi Anggaran Dasar ini masih ada yang kurang sesuai, amandemen dapat dilakukan melalui Kongres SBSI.

4.  Anggaran Dasar ini diambil dari Anggaran dasar 2003 yang disempurnakan, diberi nama Anggaran Dasar SBSI yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 SERIKIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA

Pasal 1

KEANGGOTAAN

1. Anggota biasa, yaitu buruh yang memiliki hubungan kerja ataupun di luar hubungan kerja, yang telah melalui proses penerimaan anggota dan bersedia membayar iuran.

2.Anggota Luar Biasa yaitu orang yang tidak termasuk buruh, tetapi komit terhadap perjuangan SBSI dan bersedia membayar iuran bulanan.

3. Anggota Kehormatan, adalah setiap orang yang yang diangkat DPP SBSI karena berjasa terhadap perjuangan SBSI dan diusulkan oleh DPC atau Korwil atau DPP Federasi.

Pasal 2

PENERIMAAN ANGGOTA 

1.  Untuk menjadi anggota SBSI, harus mengisi formulir dan dimajukan kepada Pengurus Komisariat atau DPC atau Korwil atau DPP Federasi.

2. Yang mensahkan keanggotaan seseorang dan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota adalah DPC SBSI.

3.  Korwil  dapat mengeluarkan Kartu Tanda Anggota sementara apabila DPC SBSI belum terbentuk.

Pasal 3

SYARAT MENJADI PENGURUS

1.  Syarat menjadi Pengurus Komisariat adalah :

     a. Tidak pernah mendapat sanksi/hukuman organisasi,

     b. Minimal menjadi anggota aktif satu tahun, kecuali PK baru

     c. bersedia dicalonkan oleh anggota atau mencalonkan diri dan disahkan oleh rapat anggota.

2. Syarat menjadi Pengurus Cabang

     a. Tidak pernah mendapat sanksi hukuman organisasi

     b. Minimal menjadi anggota dua tahun, kecuali DPC baru.

     c. bersedia dicalonkan PK atau mencalonkan diri dan dipilih konferensi Cabang.

3. Syarat menjadi Pengurus Wilayah  (MPW dan Korwil) adalah :

a.  Tidak pernah mendapat sanksi/hukuman organisasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18, butir 2 (dua) dan 3 (tiga) AD SBSI maupun sanksi pembekuan, kecuali dinyatakan tidak bersalah pada Kongres  SBSI.

b.  Minimal pernah menjadi anggota aktif DPC atau Sekretaris Divisi Korwil SBSI selama 4 (empat) tahun, kecuali propinsi yang baru dibentuk.

c.  Mekanisme pemilihan Pengurus Wilayah  dilakukan berdasarkan usulan mayoritas DPC dan diangkat oleh DPP.SBSI.

4.  Syarat menjadi pengurus tingkat Dewan Pengurus Pusat Federasi dan  .SBSI adalah:

a.  Tidak pernah mendapat sanksi/hukuman organisasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17, butir 2 (dua) dan 3 (tiga) AD SBSI maupun sanksi pembekuan, kecuali dinyatakan tidak bersalah pada Kongres  SBSI.

b.  Minimal telah aktif 4 (empat) tahun secara terus menerus menjadi anggota SBSI kecuali federasi baru.

c. bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri dan disahkan oleh Kongres federasi dan SBSI.

Pasal 4

KEANGGOTAAN BERAKHIR

Keanggotaan berakhir karena :

1.  Permintaan mengundurkan secara tertulis 

2   meninggal dunia

3..kehilangan kewarganegaraan Indonesia

4. dipecat

Pasal 5

SANKSI

1.  Pemberian sanksi diberikan karena terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan organisasi, baik langsung  atau tidak langsung.

2.  Sanksi dalam bentuk peringatan disampaikan tertulis kepada anggota sesuai dengan hirarhis organisasi..

3.  Sanksi dalam bentuk skorsing dilaksanakan setelah didahului dengan peringatan tertulis berturut-turut selama 3 (tiga) kali sesuai hirarhi organisasi.

4.  Dalam hal pelanggaran berat, organisasi dapat langsung memberikan sanksi berupa pemecatan.

5. Pemberian sanksi pemecatan diputuskan oleh pleno DPP SBSI atas rekomendasi tertulis MPW atas kesalahan yang dilakukan pengurus tingkat korwil, DPC, PK dan anggota.serta atas rekomendasi MPO atas kesalahan yang dilakukan DPP SBSI dan  DPP Federasi yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan bukti-bukti.

6. pemecatan atas rekomendasi MPW dapat melakukan banding terhadap MPO.

7. Terhadap pemutusan pemecatan dapat memajukan pembelaan diri ke Rakernas berikutnya.

8. Kriteria pemberian sanksi peringatan tertulis dan skorsing

    a. mengganggu jalannya organisasi

    b. menyimpang dari mekanisme organisasi

    c. pelanggaran moral syarat kepengurusan .

9.  Kriteria pelanggaran berat adalah :

a.  Segala tindakan yang merusak citra organisasi secara langsung.

b.  Segala tindakan pengurus yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan anggota organisasi. 

Pasal 6

KONGRES

1.  Kongres  dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat SBSI.

2.  Kongres dipimpin oleh 5 (lima) orang Majelis Pimpinan Sidang, terdiri dari 1 (satu) orang unsur Dewan Pengurus Pusat 1 (satu) orang unsur federasi, dan 3 (tiga) orang mewakili unsur wilayah dan Cabang.

Pasal 7

PESERTA KONGRES

1.  Kongres dihadiri oleh peserta yang terdiri dari:

a.  Delegasi

b.  Peninjau

c.  Undangan

2.  Delegasi Kongres terdiri dari :

a.  MPO

b.  BPK

c.  Dewan Pengurus Pusat

d.  Dewan Pengurus Pusat Federasi

e.  Komisi Kesetaraan

f.   Kordinator Wilayah

g.  Dewan pengurus Cabang

3.  Peninjau yang diundang Dewan Pengurus Pusat atas usul Federasi, Korwil,  dan atau inisiatif Dewan Pengurus Pusat

4.  Undangan ditetapkan Dewan Pengurus Pusat.

5.  Setiap delegasi atau peserta kongres harus membawa surat mandat.

Pasal 8

HAK BICARA DAN  HAK SUARA

1.  Hak bicara pada kongres dimiliki semua peserta.

2.  Hak suara pada kongres dimiliki delegasi kongres dengan ketentuan :

a.  Majelis Pertimbangan Organisasi, 1 suara.

b.  Badan Pemeriksaan Keuangan 1 suara

c.  Dewan Pengurus Pusat, 1 suara

d.  Komisi Kesetaraan, 1 suara

e.  Dewan Pengurus Federasi 1 suara

f. Kordinator wilayah 1 suara

g.DewanPengurus Cabang Federasi berdasarkan jumlah anggota

3.  Kuota hak suara Dewan Pengurus cabang Federasi ditetapkan oleh Konfederasi berdasarkan jumlah anggota yang membayar iuran terus menerus sekurangkurangnya satu tahun teraghir.

a. 200 - 2000           1 suara

b. 2001 – 5000       2 suara

c. 5001 – 10.000    3 suara

d.  10.001-15.000  4 suara

e. tiap pertambahan 5.000 satu suara

Pasal  9

MUSYAWARAH NASIONAL SBSI

1.  Musyawarah  Nasional Konfederasi diselenggarakan oleh DPP SBSI

2.  Musyawarah Nasional dihadiri oleh unsur:

a.  Majelis Pertimbangan Organisasi

b.    Dewan Pengurus Pusat     

c.     Badan Pemeriksaan Keuangan

d.    Komisi Kesetaraan

e.  Dewan Pengurus Pusat Federasi

f.    Kordinator wilayah

g.   Lembaga Otonom/departemen

h.  3 DPC SBSI terbesar membayar iuran satu tahun terahir dari setiap provinsi..

i. seluruh delegasi masing-masing satu suara.

Pasal 10

RAPAT KERJA NASIONAL SBSI

1.  Rapat Kerja Nasional  diselenggarakan oleh DPP SBSI

2.  Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :

a.  Majelis Pertimbangan Organisasi

b.    Dewan Pengurus Pusat

c.     Badan Pemeriksaan Keuangan

d.  Komisi Kesetaraan Nasional

e.  Dewan Pengurus Pusat Federasi

f.   Kordinator wilayah

g.    Lembaga Otonom/departemen

Pasal 11

RAPAT PLENO SBSI

1.  Rapat SBSI bertugas untuk merancang kebijakan-kebijakan organisasi, program kerja dan anggaran keuangan organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat SBSI minimal satukali dalam satu bulan.

2.  Rapat pleno dihadiri oleh :

a.  MPO      

b.    BPK     

c.     Dewan Pengurus Pusat      

d.    Dewan Pengurus Pusat Federasi     

e.     Komisi Kesetaraan Nasional

f.   Lembaga Otonom/departemen

3.  Pengambilan keputusan rapat pleno berdasarkan  konsensus.

4.  Dalam hal konsensus tidak tercapai, maka pengambilan keputusan  dilakukan dengan cara voting dengan komposisi suara sebagai berikut:    

a. MPO 1 (satu) suara   

b. BPK 1 (satu) suara   

c. DPP 1 (satu) suara   

d. DPP Federasi 1 (satu) suara   

e. Komisi Kesetaraan Nasional 1 (satu) suara

Pasal 12

DEWAN PENGURUS PUSAT

1.  Dewan Pengurus Pusat beranggotakan  5 orang yang dipimpin seorang Ketua Umum dan seorang Sekretaris Jenderal,dibantu  seorang Ketua Konsolidasi,Wilayah I seorang Ketua Ketua Konsolidasi Wilayah II dan seorang Bendahara.

2.  Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat  SBSI minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu

3.  Dewan Pengurus Pusat dipilih melalui Kongres,. Hasil pemilihan harus dikirim ke seluruh Korwil dan seluruh DPC paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kongres .

4.  Selama Dewan Pengurus  Pusat yang baru belum terbentuk, Dewan Pengurus Pusat yang lama masih tetap bertanggung jawab ke dalam dan ke luar organisasi.

5.  Pergantian Dewan Pengurus Pusat harus disertai dengan serah terima administrasi dan aset organisasi yang lengkap.

6. Dewan Pengurus Pusat dapat menggantikan anggota pengurus yang tidak aktif atau karena mendapat sanksi organisasi  melalui  Rapat pleno kecuali Ketua Umum..

7. Ketua Umum DPP bertugas :

a. penanggungjawab tertinggi organisasi ke dalam dan kkeluar organisasi.

b. menandatangani rekening dan cek bersama bendahara

c. menandatangani surat-surat keputusan bersama sekretaris jenderal

d. memimpin rapat-rapat organisasi.

e. kordinator federasi-federasi.

8. Sekretaris Jenderal bertugas:

a. penanggungjawab tertinggi administrasi ke dalam dan ke luar organisasi

b. kordinator harian seluruh program organisasi dan departemen-departemen dan lembaga otonom.

c. mempersiapkan dan menandatangani surat-surat keputusan bersama Ketua Umum

d. mengatur rencana anggaran belanja bulanan

e. membuat notulensi-notulensi rapat

9. Ketua Konsolidasi Wilayah I

a. mewakili Ketua umum bila ketua umum berhalangan

b. melaksanakan penugasan keputusan rapat dan penugasan Ketua umum

c. menanngungjawabi wilayah I dan pintu komunikasi ke wilayah I yaitu seluruh Sumatera, Kalimantan,  dan Sulawesi

10. Ketua Konsolidasi Wilayah II

a. Mewakili Ketua Umum bila Ketua umum berhalangan

b. melaksanakan penugasan keputusan rapat dan penugasan ketua umum

c. menanggungjawabi wilayah II dan pintu komunikasi ke wilayah I yaitu seluruh Pulau Jawa dan Indonesia timur lainnya.

11. Bendahara bertugas:

a. bertanggungjawab atas kebijakan keuangan organisasi

b. mendata sumber-sumber pemasukan keuangan dan pengeluaran organisasi

c. membuat laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan

d. bersama Ketua Umum menandatangani rekening dan cek

e. memeriksa keuangan federasi dan kordinator wilayah

f. menyusun rencana anggaran tahunan organisasi

12 Departemen-departemen yang dipimpin seorang Sekretaris Eksekutif yang terdiri dari : 1. Lembaga Bantuan Hukum 2. Pendidikan & Pelatihan 3. Hubungan Masyarakat & Tripartit 4. Hubungan Luar Internasional 5. Kajian & data base 6. Kampanye pemerintahan bersih korupsi dan aksi sosial 7. Usaha peningkatan Kesejahteraan, 8. Pembinaan buruh muda.

13. Tugas dari LBH:

a. Memberi bantuan hukum terhadap anggota yang memiliki permaslahan hukum di dalam dan di luar    hubungan industrial.

b. Mmemberi bantuan hukum kepada masyarakat umum yang memiliki aspek perlindungan HAM.

c. Aktif dalam kajian hukum khususnya RUU yang terkait pada nasib buruh langsung atau tidak langsung.

14. Tugas Departemen Pendidikan & pelatihan:

a. Menyelenggarakan pendidikan keorganisasian kepada pengurus pusat dan wilayah.

b. Menyelenggarakan pendidikan professi unionis di semua tingkatan.

c. Menyelenggarakan penadidikan penyadaran politik perburuhan.

15. Tugas Departemen Hubungan Masyarakat & Tripartit:

a. Membangun hubungan dengan kemmennaker, instansi pemerintah lainnya, assosisasi pengusaha serikat serikat buruh dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

b. Membuat pers realease atas masalah-masalah yang dianggap perlu berhubungan dengan perjuangan SBSI.

                c. Menerbitkan media organisasi yang terbit secara regular.

16. Tugas Hubungan Internasional:

a.Membangun hubungan dengan badan-badan dunia yang mengurusi perburuhan secara langsung dan tidak langsung seperti ILO dll.

b. Membangun hubungan dengan ITUC dan serikat serikat buruh di internasional.

c. Menggalang sumber-sumber daya yang dapat memperkuat perjuangan organisasi..

 17. Tugas Departemen kajian & data base:

a.        Melakukan kajian-kajian dan penelitian yang memperkuat perjuangan organisasi dan mempublikasikannya.

b.    Membuat data base hubungan industrial dan data base SBSI serta memeliharanya.

18. Tugas Departemen Kampanye Pemerintahan bersih korupsi dan aksi sosial:

a.  Ikut serta mengkampanyekan anti korupsi dan pembentukan pemerinatahan bersih, efektif dan efisien.

b. Memelopori dan ikut serta dalam aksi-aksi sosial yang menuju pada terciptanya welfarestate dan keadilan sosial.

19. Tugas dari Usaha meningkatkan kesejahteraan

a. Melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan pengurus.

b. Melakukan kegiatan dan usaha sebagai wujud solidaritas.

c. Mengupayakan bantuan terhadap pengurus atau anggota yang sedang mengalami musibah.

20. Tugas dari Pembinaan Buruh Muda:

a. Melakukan pendidikan politik perburuhan dan latihan kepemimpinan bagi buruh yang berusia muda di bawah 30 tahun.

b.  Membangun hubungan baik dengan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan sekaligus menjelaskan visi dan missi SBSI, ITUC dan ILO.

c. Mengupayakan adanya organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang berbasis sosial democrat yang menjadi penerus perjuangan SBSI.

Pasal 13

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1.  Badan Pemeriksaan Keuangan dibentuk oleh Kongres.

2.  Badan Pemerikasaan Keuangan dipilih dan ditetapkan  Kongres.

3.  Badan Pemerikasaan Keuangan bertugas memeriksa laporan keuangan DPP SBSI minimal 2 kali (satu) dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional atau musyawarah nasional.

4.  Badan Pemeriksa Keuangan diharuskan membuat laporan pemeriksaan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dan bertanggung jawab pada Kongres.

Pasal 14

KOMISI KESETARAAN NASIONAL

1.  Komisi Kesetaraan Nasional terdiri dari 5 orang, yaitu 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki dengan susunan sebagai berikut :

a.  1 orang ketua Komisi

b.  4 orang anggota yang merupakan representasi dari federasi.

c.  Ketua dan anggota komisi dipilih  untuk periode 4 (empat) tahun

2. Rapat Komisi Kesetaraan Nasional  diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Pasal 15

 AFFILIASI FEDERASI

1.  Dewan Pengurus Pusat  dapat membentuk federasi yang baru atau menerima affiliasi organisasi buruh yang ada.

2.  Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Dewan Pengurus Pusat  dapat membentuk lembaga, komite, dan badan pembantu lain yang disetujui rapat pleno.

Pasal  16

RAPAT-RAPAT  FEDERASI

        KONGRES, RAKERNAS DAN RAPAT-RAPAT FEDERASI DIATUR DALAM PERATURAN RUMAH TANGGA FEDERASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AD/ART SBSI.        

Pasal 17

DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI

1.  Dewan Pengurus Pusat Federasi minimal terdiri seorang Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, seorang Ketua Wilayah I, seorang Ketua Wilayah II dan seorang Bendahara.

2.  Uraian tugas DPP Federasi sama dengan uraian tugas DPP SBSI.

3.   Untuk kebutuhan pengembangan Sektor, DPP federasi dapat ditambah dengan seorang Ketua Sektor yang bertugas menanggungjawabi sector.

4.  Tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh DPP Federasi adalah:

a.  Membangun dan memperkuat tripartite sektoral nasional

b.  Memperjuangkan sistem pengupahan dan kesejahteraan buruh sektoral secara nasional.

c.  Mempersiapkan PKB sektoral.

d.  Melakukan advokasi kepentingan anggota federasi.

e.  Membangun hubungan internasional sektoral.

f.   Penguatan  PK dan DPC memperjuangkan nasib anggota federasi.

g.  Membuat data organisasi dan keanggotaan federasi.

Pasal 18

KOORDINATOR  WILAYAH 

1.  Dewan Pengurus Pusat SBSI dapat membentuk Koordinator Wilayah  di satu wilayah propinsi yang memiliki potensi minimal 3 DPC.

2.  Masa bakti Koordinator Wilayah  bersamaan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat.

3.  Rapat Koordinasi Wilayah  merupakan lembaga representatif  Organisasi di tingkat wilayah yang terdiri dari :

a.  Majelis Pertimbangan Wilayah

b   Korwil Konfederasi

c.  Dewan Pengurus Cabang Federasi

d.  Komisi kesetaraan

e.  Departemen-departemen

5. Rapat Koordinasi Wilayah KSBSI minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan oleh Korwil yang diupayakan DPC bergiliran menjadi tuan rumah.

6. Keanggotaan Rapat Koordinasi Wilayah  dapat digantikan apabila berhalangan tetap dan atau karena mendapat sanksi organisasi. 

7. Tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh korwil adalah :

a.   Konsolidasi: rekrut anggota, pembentukan PK dan pembentukan DPC,

b. Advokasi: bantuan hukum kepada anggota, bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami   pelanggaran ham, dan ikut merencanakan per propinsi.

c. Pendidikan/pelatihan: Melaksanakan LTC bagi semua DPC, melaksanakan pelatihan professi unionis, pendidikan penyadaran politik kepada DPC dan PK, mendorong DPC melaksanakan BTC.

d.   Kesetaraan gender: menghapus diskriminasi terutama atas gender

e. Tripartit: membangun hubungan dengan pemerintah provinsi dan assosiasi pengusaha, membangun hubungan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, memperjuangkan upah hidup layak.

                f.   Administrasi organisasi: surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, data keanggotaan.

g. Administrasi keuangan: uang masuk dan keluar lewat rekening, administrasi keuangan, laporan keuangan dan data iuran.

h.  Ikut serta membangun pemerintahan bersih dari korupsi dan pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat provinsi.

                i.   Mengusahakan dana pembinaan serikat buruh masuk dalam APBD Provinsi.

8.  Kegiatan ayat 7 dilaporkan sekali tiga bulan ke DPP SBSI.

Pasal 19

KOFERENSI CABANG 

1.       Konferensi Cabang diselenggarakan oleh DPC  sekali dalam 4 tahun. Bilamana pengurus cabang tidak menyelenggarakannyadapat diambil alih oleh Korwil.

2.       Konferensi Cabang dihadiri oleh :

a.      Dewan Pengurus Cabang

b.      Majelis Pertimbangan Cabang

c.      Utusan Komisariat

c.      Koordinator Wilayah

d.      Undangan 

Pasal 20

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

1.       Konferensi Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh DPC  apabila diminta oleh 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Komisariat, karena DPC dinilai telah melanggar AD/ART SBSI.

2.       Konferensi Cabang Luar Biasa dihadiri oleh sama dengan konferensi Cabang.

3.      Koordinator Wilayah menjadi penyelenggara konferensi Cabang Luar Biasa bila DPC tidak menyelenggarakannya.

Pasal 21

HAK SUARA

1.       Hak suara pada Konferensi Cabang hanya dimiliki oleh:

 a. DPC 1 suara

 b. MPC 1 suara

                c. Utusan komisariat sesuai jumlah anggota.

2.       Hak suara Komisariat  ditentukan berdasarkan anggota yang bayar iuran:,

a. 10       -    100    1 suara

b. 101     -    200    2 suara

c. 201     -    500    3 suara

d. 501     -   1.000 4 suara

e. Dan setiap pertambahan 500 anggota mendapatkan 1 suara

Pasal 22

DEWAN PENGURUS CABANG

1.  Dewan Pengurus Cabang diangkat oleh DPP atas usul Korwil untuk masa kerja 4 tahun.

2.  Dewan Pengurus Cabang minimal terdiri dari 5 orang, seorang Ketua, seorang wakil Ketua, seorang Sekretaris,  seorang wakil Sekretaris dan seorang Bendahara, yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

3.  Tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh DPC adalah :

a.  Konsolidasi : merekrut anggota, membentuk PK dan menguatkan PK.

b.  Pendidikan & pelatihan: Melaksanakan Bargaining Training Course dasar dan setiap tahun untuk semua PK,  melaksanakan Pendidikan keorganisasian lainnya kepada PK, pendidikan penyadaran politik kepada PK dan anggota dan mendorong PK melakukan Batra dasar dan batra setiap tahun.

c. Advokasi: bantuan hukum kepada anggota, bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami pelanggaran ham, dan ikut merencanakan perda kabupaten/kota

d.   Kesetaraan gender: menghapus diskriminasi terutama atas gender

e. Tripartit: membangun hubungan dengan pemerintah kabupaten/kota dan assosiasi pengusaha, membangun hubungan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, memperjuangkan upah hidup layak.

f.    Administrasi organisasi: surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, data keanggotaan.

g. Administrasi keuangan: uang masuk dan keluar lewat rekening, administrasi keuangan, laporan         keuangan dan data iuran.

h. ikut serta membangun pemerintahan bersih dari korupsi dan pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat kabupaten/kota.

i. Mengusahakan dana pembinaan serikat buruh masuk dalam APBD Kabupaten/Kota.

4. DPC wajib membuat laporan sekali tiga bulan kepada Korwil.

Pasal 23

RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

1. Rapat anggota Komisariat berlangsung sekali dua tahun untuk memilih Pengurus Komisariat.

2. Rapat anggota dihadiri anggota atau perwakilan sesuai Tata cara  yang ditetapkan DPC .

                                                                                        Pasal 24

PENGURUS KOMISARIAT

1. Pengurus Komisariat dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang sekretaris yang dipilih Rapat Anggota untuk masa kerja dua tahun yang jumlahnya minimal tiga orang dan maksimal 7 orang.

2. Tugas-tugas PK adalah :

a.  Merekrut anggota

b.  Melaksanakan pendidikan Basic Training dasar dan basic training lanjjutan setiap tahun disertai rekreasi dan hiburan bersama

c.  Memperjuangkan terwujudnya PKB.

d.  Membela dan melindungi kepentingan anggota

e.  Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan berupa bonus tahunan

f.   Membuat data keanggotaan dan iuran

g.   Mengadministrasikan pemasukan dan pengeluaran keuangan dari rekening.

3.  PK wajib membuat laporan bulanan kepada DPC. 

Pasal 25

PEMBAYARAN IURAN ANGGOTA

1.  Iuran anggota  ditetapkan 1% (satu prosen) dari upah dasar dihitung bulanan.

2. Distribusi iuran anggota ditentukan sebagai berikut:

a. 40% buat PK

b. 30% buat DPC

c.  10% buat korwil

d.  10% buat DPP federasi

e. 10%  buat DPP SBSI.

3. iuran dimaksud ayat 2 dikirimkan/ditransfer oleh PK ke rekening PK, DPC, Korwil, DPP SBSI

4. Penyimpangan dari ayat 3 adalah pelanggaran organisasi yang dapat diberikan sanksi hukuman.

Pasal 26

PEMASUKAN DARI USAHA-USAHA

1.  Setiap personalia pengurus dan anggota di setiap tingkatan berhak mencari sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan program atau kegiatan.

2. Dari jumlah dana pemasukan yang berhasil dimasukkan seseorang, ia berhak mengeluarkan dana operasi sebesar 20 %, setelah terlebih dahulu dimasukkan ke rekening organisasi.

Pasal 27

PEMASUKAN DARI PESANGON

1.  Pada dasarnya pengurus tidak boleh mengurus/memperjuangkan phk, kecuali atas permintaan anggota secara tertulis.

2.  Pengurus dimungkinkan mengurus phk yang bukan anggota atau urusan hukum yang bukan anggota.

3.   Dari jumlah pesangon yang diterima terphk, dipotongkan 20 %, dengan pembagian 10% buat organisasi dan 10% buat yang mengurus.

4. Bila pengurusan itu terdiri dari dua atau tiga tingkatan, dibagi secara proporsional bagi yang mengurus dan bagi organisasi kecuali diperjanjikan sebelumnya.

5. Dana dari pesangon atau hasil pekerjaan itu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rekening organisasi tingkatan tertinggi, baru selanjutnya diserahkan kepada yang berhak. 

Pasal 28

ATURAN TAMBAHAN

1.  Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat dan  Koordinator Wilayah SBSI tidak dapat dipilih kembali pada posisi yang sama lebih dari 2 periode secara berturut-turut.

2.  Jabatan berikut ini tidak boleh menduduki posisi di partai politik manapun: Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SBSI, Ketua dan sekretaris , Korwil SBSI, Ketua dan Sekretaris DPC SBSI.

3.  Ketua Umum SBSI tidak boleh menduduki jabatan perwakilan serikat buruh di tingkat nasional dan Ketua Korwil di tingkat provinsi.

Pasal 29

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur pada anggaran rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Musyawarah Nasional, Rapat kerja nasional, Rapat pleno, dan Peraturan Rumah Tangga Federasi.