Kamis, 28 November 2013

DILEMA PENGUPAHAN INDONESIA

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”

Saya telah aktif mengadovasi kepentingan buruh sejak tahun 1978. Tiap tahun secara rutin ada dua aksi buruh yang saya ikuti yaitu menuntut kenaikan upah dan May Day, ditambah aksi-aksi lainnya. Tahun 1978-2003, dasar pengupahan ditentukan oleh pemerintah dan tahun 2003-sekarang dasar pengupahan adalah UU no 13 tahun 2003 yang diundangkan oleh pemerintahan Presiden Megawati.
Setiap aksi menuntut kenaikan upah, pasti akan menuntut upah hidup layak, dan selalu ada korban di pihak buruh dan selalu ada perusahaan yang tutup minimal restrukturisasi. Seingat saya ada tiga kali aksi yang fenomenal tentang kenaikan upah ini, tahun 1983, 1994 dan 2000. Tetapi tahun 1994 mengantar 289 pengurus/aktivis SBSI masuk penjara termasuk saya dan tiga nyawa melayang yakni Rusli di Medan, Komaruddin di Lampung dan Titi Juliarsih di Bandung. Sebelumnya tahun 1993 membuat nyawa Marsinah melayang dan Marsinah belum jadi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Aksi tahun 1994 tuntutannya hidup layak naikkan upah dari angka Rp.2.800/hari menjadi Rp. 7.000/hari, 172.500/bulan termasuk menuntut naik gaji Pegawai Negerei Sipil/Militer.
Kenyataannya memang tiap tahun jumlah rupiahnya naik, tetapi nilainya atau manfaatnya tidak naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diukur dari kebutuhan sehari-hari. Sementara setiap aksi, ada kelompok masyarakat yang antipasti terhadap aksi itu. Peranan media sangat menentukan membuat simpati atau antipati masyarakat. Terhadap aksi buruh ini kelihatannya yang menonjol masyarakat antipati.
Pasal 27 UUD 1945 menggariskan dua hal penting: semua orang berhak mendapatkan lapangan kerja dan orang yang bekerja mendapatkan hidup layak dari pekerjaannya. Tentu diartikan juga, pemerintah berkewajiban mewujudkan kedua hal itu. Tetapi pasal 27 itu belum pernah terwujud sejak tahun 1978, alias sejak tahun 1978 Pemerintah Republik Indonesia melanggar UUDnya sendiri.
Tahun ini tahun 2013 aksi demonstrasi buruh kembali marak secara nasional, dan kembali sudah makan korban. Tahun ini ada kekhasannya yakni, upah buruh yang dinyatakan naik awal tahun 2013, buruh belum menikmatinya, Negara sudah menaikkan jualannya yang merupakan kebutuhan dasar seluruh rakyat, yakni naik harga BBM, naik harga listrik, naik tarif jalan toll, dan naik tarif kereta api. Kenaikan ini sangat terasa, dan akibatnya kenaikan upah 2013 belum sempat dinikmati.
Aksi tuntut upah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama buruhnya marah dan wajar. Kedua buruhnya marah ke pengusaha, dan pemimpin buruhnya marah kepada APINDO menurut saya kurang pas. Kemarahan ini seharusnya dialamatkan kepada Presiden SBY, karena kebijakan SBYlah pemicu aksi ini. Atau boleh juga dikatakan, SBYlah provokatornya.
Apa yang menjadi dilemma? Buruh diam, berarti menderita dan tertindas. Pilihan bagi buruh harus melawan dengan aksi demonstrasi. Adanya aksi mengakibatkan kerugian umum karena kenyamanan publik terganggu, dan umumnya keuangan perusahaan terganggu. Sementara pemerintah tidak mendapatkan beban yang cukup berarti. Tuntutan upah/gaji layak? Itu konstitusional dan hak kemanusiaan, dan kewajiban pemerintah memenuhinya. 
Membuat hidup layak? Saya buatkan 8 kategori: 1. Upah cukup 2. Kalau sakit ada jaminan Kesehatan 3. Memiliki rumah 4. Mempunyai Jaminan pensiun 5. Mampu menyekolahkan anak 6. Transport murah/terjangkau 7. Harga bahan-bahan kebutuhan sehari-hari murah 8. Mampu berlibur. Dari 8 kategori di atas: no 1 dan no 8 terkait langsung upah, berarti beban pengusaha. Sedangkan no 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah tanggungjawab pemerintah mewakili Negara. 
Saya sejak tahun 1978 tiap tahun aksi tentang upah hidup layak, dan akan terus setiap tahun seperti itu. Kalau ada aktivis masih usia 40 tahun, dan kalau terus komit mengadvokasi buruh seperti saya sampai sekarang usia 60 tahun, berarti 20 tahun lagi akan terus turun ke jalan. Solusinya apa? Usul saya kembali ke rancangan asli RUU Pengupahan yang tahun 1999 saya siapkan yang sudah masuk menjadi bahagian UU no 13 tahun 2003, tetapi isinya diubah DPR dan pemerintah. Saya mengusulkan sistem Pengupahan sebagai bahagian dari Hubungan Industrial yang dasarnya harmonis, demokratis, dinamis, berkeadilan dan berkesejahteraan dalam prinsip corporate state model Jepang. 
1. Upah ditentukan oleh bipartite (APINDO dan serikat buruh), tidak ditentukan oleh pemerintah yang mengadopsi dewan pengupahan. 

2. Ada upah dasar sektoral nasional, tetapi besarannya ditentukan bipartite di tingkat perusahaan, berdasarkan kemampuan real perusahaan.

3. Pembukuan perusahan terbuka dan transparan kepada wakil buruh.

4. Dari kemampuan tahun berjalan, ditentukan upah tahun berikutnya.

5. Demi hukum, 20% netprofit/sisa hasil usaha miliknya buruh secara kolektif.

6. Ada wakil buruh yang duduk sebagai anggota komisaris (PT) anggota pengurus yayasan/koperasi serta wakil buruh duduk di direksi/eksekutif.
Perlu saya tambahkan, sistem ini sudah merupakan rekomendasi dari konferensi nasional bipartite Maret 2000. Saya sangat yakin dengan menerapkan sistem ini akan tumbuh rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab dalam diri setiap buruh, akibatnya akan tinggi produktivitas, akibatnya tidak akan terjadi mogok tingkat perusahaan, ujungnya buruh akan makmur. Selanjutnya upaya pemerintah dan DPR mengadudomba pengusaha APINDO dan Serikat Buruh tidak akan berhasil. Mitra kami APINDO dan kawan-kawan pimpinan Serikat Buruh mari kita terapkan sistem ini.
 
Oleh Muchtar Pakpahan, Ketua Umum DPP SBSI (Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), kandidat Guru Besar Ilmu Hukum UKI.
 
1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar