Rabu, 11 Desember 2013

MAJELIS RAKYAT INDONESIA ( MARI )

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”




DASAR PEMIKIRAN MENGAKTIFKAN KEMBALI MARI

A.    Sumber hukum penyebab korupsi dan ketidakadilan sosial
1.      UU Pemilu
2.      UU Ketenagakerjaan
3.      UU Pendidikan dan pendidikan tinggi
4.      UU Air
5.      UU Migas
6.      UU Penanaman modal
7.      UU Kehutanan
8.      dll

B.     Fakta2 yang telah terjadi
1.      11 peserta pemilu dari 12 tdk lolos, pemilu 2014 tdk sah
2.      Pejabat Negara yang sudah tersangkut korupsi: wapres, 7 Menteri, beberapa DPRRI, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.
3.      Tahun 2004 jumlah petani 31,17juta, yang memiliki tanah 26,13jt. Sekarang 26 juta petani,  16 juta tidak meiliki  tanah (Media Indonesia 4 September 2013).
4.      Dari 100 orang terkaya di dunia, 11 orang Indonesia
5.      Gaji PNS/militer dan upah buruh tetap rendah.

C.     Aktifkan MARI, secara revolusi melakukan
1.      Tangkap dan adili para koruptor untuk berantas korupsi
2.      Bentuk Pemerintahan bersih yang pro rakyat
3.      Naikkan gaji PNS/Militer paling rendah 5juta paling tinggi 35jt (7 kali lipat) dengan menaikkan gaji gubernur setara menteri dan gaji bupati setara anggota DPRRI.
4.      Melaksanakan pembuktian terbalik atas pertambahan harta yang tidak wajar.
5.      Wujudkan welfarestate.





ANGGARAN DASAR
MAJELIS RAKYAT INDONESIA (MARI)

Pasal 1. Dasar
Dasar Perjuangan MARI adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Pasal 2. Thema dan Tujuan
Thema dan Tujuan Perjuangan SBSI adalah: berantas korupsi, tangkap/adili koruptor, bentuk pemerintahan bersih yang pro rakyat, dan wujudkan rakyat sejahtera dalam Negara welfarestate.

Pasal 3. Pendiri dan Pelaksana
Semua yang menandatangani deklarasi pendirian MARI disebut Pendiri dan menjadi anggota Dewan Pengarah.

Pasal 4. Organ MARI
Organ MARI terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif

Pasal 5. Dewan Pengarah
1.      Dewan Pengarah bertugas menetapkan semua hal yang berhubungan dengan thema dan tujuan.
2.      Dewan Pengarah terdiri dari:  Komisi Hukum, Komisi Pemberantasan korupsi, dan komisi Peraturan Pelaksana.
3.      Komisi hukum membahas dan menetapkan draft hukum yang menjadi sumber pelaksanaan UUD dan menjadi dasar sistem pemerintahan dan sistem sosial untuk ditetapkan Dewan Pengarah.
4.      Komisi Pemberantasan korupsi bertugas menyiapkan draft peraturan adhok penyelenggaraan pemberantasan korupsi di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten yang pada dasarnya membantu dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5.      Komisi Peraturan Pelaksana bertugas menyiapkan peraturan internal MARI yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
6.      Pimpinan MARI terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang wakil Ketua, yang masing-masing satu orang menjadi pimpinan komisi-komisi.
7.      Pimpinan Komisi MARI terdiri dari seorang Ketua, dan dua orang wakil Ketua.
Pasal 6. Dewan Eksekutif
1.      Dewan Eksekut bertugas melaksanakan semua keteetapan dan keputusan MARI.
2.      Ketua Dewan Pengarah merangkap  Ketua Dewan Eksekutif, yang dibantu seorang Ketua Harian, seorang Sekretaris dan  Wakil-wakil Ketua.
3.      Ketua Harian bertugas seharihari  melaksanakan keputusan Dewan Eksekutif.
4.      Sekretaris bertugas sekalian menjadi sekretaris Dewan Pemgarah mengadministrasikan seluruh rencana kerja dan aktivitas MARI.
5.      Wakil Ketua Kewilayahan, bertugas membangun kehadiran MARI di seluruh provinsi dan di seluruh kota/kabupaten.
6.      Wakil Ketua Hubungan masyarakat dan propaganda, bertugas mensosialisasikan kegiatan MARI kepada seluruh masyarakat serta melaksanakan penugasan khusus.
7.      Wakil Ketua Penggalangan massa, bertugas membina, menggunakan dan mengendalikan massa serta melaksanakan penugasan khusus.
8.      Wakil Ketua Hubungan Internasional bertugas membangun hubungan internasional dan mendapatkan dukungan internasional.
9.      Wakil Ketua Logistik bertugas menggalang sumber-sumber daya dan dana bagi pendanaan kegiatan MARI.
10.  Wakil Ketua Polhukam, bertugas menyiapkan pemerintahan di bidang polhukam.
11.  Wakil Ketua Perekonomian, bertugas menyiapkan pemerintahan di bidang perekonomian.
12.  Wakil Ketua Kesra, bertugas menyiapkan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 7 Provinsi
1.      MARI dibentuk di seluruh Provinsi, disebut MARI Provinsi diikuti nama Provinsi.
2.      Semua pendiri MARI mendorong jaringannya di semua provinsi untuk membentuk MARI Provinsi ditambah dengan potensi provinsi yang komit memberantas korupsi.
3.      MARI Provinsi terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pelaksana yang penyelenggaraannya disamakan dengan tingkat nasional.MARI Pusat mengeluarkan surat keputusan berdirinya MARI Provinsi, yang disertai Berita Acara deklarasi MARI provinsi.

Pasal 8 Kota/Kabupaten
1.      Sedapat mungkin MARI didirikan di seluruh kota/kabupaten, yang disebut MARI Kota/Kabupaten diikuti nama kota/kabupaten.
2.      Semua pendiri MARI Provinsi mendorong jaringannya menjadi pendiri MARI Kota/Kabupaten ditambah dengan potensi kota/kabupaten yang komit memberantas korupsi.
3.      MARI kota/kabupaten terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pelaksana yang penyelenggaraannya disamakan dengan tingkat nasional.
4.      MARI Pusat mengeluarkan surat keputusan berdirinya MARI Kota/Kabupaten atas rekomendasi MARI Provinsi disertai berita acara deklarasi MARI Kota/Kabupaten.

Pasal 9 Tugas dan Pengawasan
1.      MARI Pusat menginventaris nama-nama koruptor di lembaga Negara dan pemerintahan pusat di Kabinet, DPRRI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lembaga lainnya.
2.      MARI Pusat bersama kekuatan rakyat membantu KPK menangkap, memeriksa dan membawa diadili peradilan tipikor nama-nama yang sudah disebut tersebut.
3.      MARI Pusat mengawasi penyelenggaraan berantas korupsi MARI Provinsi dan MARI Kota/Kabupaten.
4.      MARI Provinsi menginventaris nama-nama koruptor di lembaga Negara provinsi kantor Gubernur, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi dan lembaga lainnya.
5.      MARI Provinsi bersama kekuatan rakyat membantu KPK menangkap, memeriksa, dan membawa diadili peradilan tipikor nama-nama yang sudah disebut tersebut.
6.      MARI Provinsi membantu MARI Pusat mengawasi pemberantasan korupsi MARI Kota/Kabupaten.

Pasal 10 Peraturan Pelaksana
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pelaksana.







Tidak ada komentar:

Posting Komentar