Senin, 01 September 2014

BISRI MUSTAFA, BEBAS MURNI (Vrijspraak)

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”


Bisri Mustafa, SE salah satu pengurus DPP SBSI yang mengadvokasi lingkungannya atas pembangunan yang tidak sesuai dengan amdal dikriminalisasi oleh pengembang pembangunan Apartemen LA City milik PT. Spekta Properti Indonesia. Bisri dituduh melakukan penghinaan dan didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP dan Primair melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP, Subsidair melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP. Dakwaan itu bermula atas kegigihan Bisri membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya mengenai lingkungan hidup bagi masyarakat disekitar tempat tinggalnya Jl. Gg. Masjid Al Mujahidin Pasar Kambing Rt.010/Rw.004 Kelurahan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan.



Didaerah itu oleh PT.Spekta Properti Indonesia (Pelapor) tengah membangun sebuah apartement LA City yang diduga bersekongkol dengan BPLH DKI menerbitkan ijin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Panitia P2B DKI Jakarta mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terdakwa merasa ada yang tidak benar dengan administrasi terbitnya surat-surat tersebut sehingga oleh terdakwa memasang spanduk yang bertuliskan “ AMDAL DAN IMB BODONG TUTUP APARTEMENT LA CITY…! SUMBER BENCANA BAGI KAMI, USUT OKNUM PEJABAT DINAS TERKAIT, BPLHD, P2B, TATA RUANG DAN ASBANG”,. Perbuatan itu dilaporkan pengembang ke Polres Jakarta Selatan hingga proses sidang memutuskan saudara Bisri Mustafa, SE “ Bebas Murni ” (Vrijspraak) kemarin pada hari Rabu, 27 Agustus 2014.
Putusan ini adalah bentuk komitmen para hakim dalam menegakkan hukum di Indonesia. Independensi hakim dalam memutuskan perkara ini perlu di apresiasi dalam implementasinya dalam sebuah Negara hukum, tegas Bernad Hasiholan dept.Humas DPP SBSI.
Pembelaan atas kasus ini dilakukan langsung oleh LBH SBSI, dimana Bisri merupakan seorang pengurus salah satu sektor DPP SBSI, terang Ecy Tuasikal, SH.
LBH SBSI selalu dan komitmen untuk membela orang-orang yang terzalimi oleh penguasa dan kami tidak pernah meminta imbalan apapun kepada klien yang mempercayakannya kasusnya untuk kami tangani, tegas Ecy lagi.
Indikasi persengkokolan dinas-dinas terkait mengenai dikeluarkannya IMB DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan yang dikeluarkan P2B itu tidak cermat, namun putusannya ditolak dan sekarang dalam proses banding.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar