Senin, 01 September 2014

Gugatan Guru Besar Muchtar Pakpahan Dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara

“REVOLUSI ADALAH SOLUSI MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERSIH DARI KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN WELFARESTATE”

Hari ini selasa 26 Agustus 2014 berlangsung sidang perkara No. 141/Pdt.G/2014PN.Jakpus yang dihadiri Sdri. Gusmawati Azwar, SH mewakili Muchtar Pakpahan. Cahyaning Nuratih Widowati, Ryan Palasi, Carolita Novinia Yuanita, Rollana Mumpuni mewakili DIKTI.
Muchtar Pakpahan mengajukan gugatan No. 162/6/2013/PTUN.JKT.
Adapun gugatan itu terjadi karena usulan Guru Besar Muchtar Pakpahan dipersulit dengan alasan yang mengada-ada. Tanggal 28 November 2012 usulan Guru Besar Muchtar Pakpahan diajukan oleh Kopertis III kepada Direktorat Jederal Cq. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kum 878,53. Kum yang dibutuhkan adalah 850. Karena tidak ada kabar hingga Juni 2013, Muchtar Pakpahan menanyakan melalui SMS kepada Ibu Ani Yudhoyono (Ibu Negara). Kemudian Akhir Juni 2013 dari nomor itu diforward sms dari Menteri M.Nuh yang isinya : Alhamdulillah pross GB pak Muchtar sudah clear, tinggal menunggu SK.
Senin 1 Juli 2013, Muchtar Pakpahan mendatangi kantor DIKTI dan bertemu dengan staff DIKTI bernama Wasis, dia jawab sudah disetuji tinggal menunggu verifikasi di online apakah ada plagiat dan menunggu sekitar dua bulan karena belum ada dana yang tersedia, dananya dialokasikan dulu.
Kawan-kawan Muchtar Pakpahan sudah banyak yang menyarankan untuk memberikan setidaknya Rp. 25.000.000. Lalu Muchtar Pakpahan kembali minta tolong ke Ibu Ani Yudhoyono melalui sms yang isinya “Selamat pagi bu. Sekali lagi mohon dibantu SK Guru Besar saya. Memang saya sudah siapkan gugatan ke PTUN. Tuhan berkati ibu.tq” kemudian dihari yang sama dijawab “Pak Muchtar, saya sudah membantunya, namun Kemendikbud yang punya wewenang. Maaf”.
Pada akhirnya DIKTI mengeluarkan surat No.1143/E4.5/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang hanya menyatakan tanpa menyebut Kum Muchtar Pakpahan.
Muchtar Mengambil kesimpulan bahwa ini adalah tindakan birokrasi yang harus di revolusi maka dari itu Muchtar Pakpahan mengajukan gugatan No. 162/G/2013/PTUN.JKT. Gugatan tersebut dikabulkan PTUN. Yang isinya:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan No.1143/E4.5/2013 tertanggal 16 Juli 2013, Perihal Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependididkan No.1143/E4.5/2013 tertanggal 16 Juli 2013, Perihal Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan mengkoreksi kembali Usulan Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar